MANAGED BY:
MINGGU
22 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 22 Oktober 2018 09:55
Honorer Berpolitik Akan Dipantau
BAKAL DIBATASI: Pegawai honorer di lingkuangan pemerintahan Kabupaten Nunukan tak dilarang berpolitik. Namun, bakal diawasi. Tampak aktivitas honorer di Kantor Kecamatan Nunukan. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Tak hanya aparatur sipil negara (ASN), pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Nunukan juga dibatasi dalam hal berpolitik. Khususnya untuk menyampaikan informasi mengenai calon presiden dan anggota legislatif berbentuk kampanye.

Meskipun tak memiliki acuan mengenai hal tersebut, namun karena terikat dengan pemerintah daerah, utamanya gaji yang diterima, maka diharapkan untuk tetap fokus dan bekerja sebagaimana mestinya.

“Tapi, jika dalam pengawasan pegawai honorer yang bersangkutan lebih sedang di politik, silakan saja. Tapi, harus melepaskan yang satu (pegawai honorer, Red),” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Serfianus, S.IP kepada media ini kemarin.

Ia menegaskan, pegawai honorer yang pikirannya terbagi tentunya sudah tidak fokus dengan apa yang dikerjakan. Jadi, dari pada tidak fokus lebih baik ambil sikap tegas dan tentukan saja pilihannya. Apakah tetap menjadi pegawai honorer atau pilih berpotiliik.

“Memang acuannya tidak ada. Tapi, kami tetap memantau dengan diterbitkan surat edaran atau pemberitahuan lainnya,” ungkap Serfianus.

Sebab, lanjutnya, pegawai honorer yang terlibat dalam politik dikhawatirkan memengaruhi para ASN untuk berpolitik praktis lagi. Jika terjadi, maka dipastikan ASN menjadi kacau nantinya. “ASN mau netral, tapi tiap hari mereka (pegawai honorer) itu setiap hari bisik-bisik akhirnya terpengaruh juga jadinya. Apalagi jumlah pegawai honorer ini jumlahnya kurang lebih dengan ASN juga,” ujarnya.

Sementara bagi ASN, aparatur pemerintahan desa hingga ke tingkat ketua rukun tetangga (RT) itu juga diimbau untuk tetap bersikap netral dengan politik. Apalagi di masa-masa kampanye seperti ini. “Jangan sampai dengan sikap yang tidak netral itu, pelayanan di masyarakat dapat terganggu lagi. Akhirnya, dampaknya ke masyarakat lagi,” ujarnya.

Terpisah, Ridho (bukan nama sebenarnya) pegawai honorer di lingkungan Pemkab Nunukan mengaku jika kebijakan yang diambil Pemkab Nunukan untuk mengawasi bahkan membatasi pegawai honorer berpolitik tentunya ada baik dan buruknya. Namun, yang dirugikan tetap para pegawai honorernya.

“Apa tidak hal yang penting lain lagi bisa diuruskah. Kenapa urusan honorer berpolitik mau diatur lagi. Padahal negara ini negara demokrasi. Sama saja membatasi hak orang namanya,” ungkap Ridho kepada media ini saat dimintai tanggapan terhadap rencana pemerintah tersebut.

Ia mengatakan, tak adanya acuan bagi pegawai honorer ini tentunya dapat merugikan para honorer. Sebab, kepala dinas, badan atau kantor dapat saja langsung memberhentikan pegawai honorer tersebut. Karena, tidak ada yang mengaturnya.

“Beda dengan ASN, ada mekanisme yang dilakukan. Kalau honorer, bisa saja langsung diberhentikan begitu saja. Makanya, memang perlu hati-hati juga. Jadi, pandai-pandai saja main cantik. Karena, banyak yang bisa masuk honorer itu karena ikut berpolitik juga,” ujarnya. (oya/eza)

 

 


BACA JUGA

Selasa, 17 September 2019 09:12

Ciptakan Keamanan, Ketertiban dan Pikirkan Nasib Rakyat

Masing-masing dari 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan…

Jumat, 13 September 2019 09:40

Perahu yang Ditumpangi Tiga WNI Hanyut Hingga Sabah

NUNUKAN – Tiga warga negara Indonesia (WNI) asal Tarakan hanyut…

Kamis, 12 September 2019 13:49
Partai Politik

Basri Ikut Ambil Formulir

NUNUKAN – Bupati Nunukan periode 2011-2014, H. Basri ikut melakukan…

Rabu, 11 September 2019 10:42
Partai Politik

Petahana Pinang PDIP?

NUNUKAN – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nunukan, mulai membuka…

Rabu, 11 September 2019 10:28
Deportasi WNI Dari Malaysia

Disdukcapil Flores Timur Jemput Bola

NUNUKAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Flores…

Selasa, 10 September 2019 10:35
BPJS Kesehatan

Dinkes Sebut Manajemen RSUD Perlu Diperbaiki

NUNUKAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan, mulai turun tangan untuk…

Selasa, 10 September 2019 10:22
Sidang Kayu Ilegal

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Kayu Ilegal

NUNUKAN - Sidang praperadilan kasus dugaan kayu ilegal kembali digelar…

Senin, 09 September 2019 13:05
Pujasera

Siap Diresmikan, Harapkan Fasilitas Memadai

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan telah mempersiapkan Pasar Pujasera…

Sabtu, 07 September 2019 09:57

HADUHH..!! Kebanyakan Utang, RSUD Nunukan Susah Beli Obat-obatan

NUNUKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan mengalami kesulitan…

Sabtu, 07 September 2019 09:56

Angkut Barang Malaysia, Satu Truk Sembako Diamankan

NUNUKAN - Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*