MANAGED BY:
SENIN
19 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 19 Oktober 2018 12:32
Pergub Pembebasan PKB Berpotensi Diperpanjang

Enam Bulan Terealisasi Rp 11 Miliar

SUMBER PAD: Pajak kendaraan bermotor salah satu sektor penopang utama pendapatan asli daerah Kaltara. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 29 dan 30 tahun 2018 berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini.

Kedua pergub tersebut yaitu, Pergub nomor 29 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Bagi Penunggak Pajak Kendaraan Tahun 2015 ke bawah dan nomor 30 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau mutasi kendaraan luar ke Kaltara.

Kepala BPPRD Kaltara, Busriansyah melalui Kepala Bidang Pajak Daerah, Imam Pratikno mengatakan, realisasi pendapatan sejak kedua produk hukum daerah itu diterapkan pada 22 April hingga September 2018 mencapai Rp 11 miliar lebih. “Yang jelas ada peningkatan yang drastis. Karena kalau tidak ada dua pergub ini pembayaran pajak kan yang bersifat rutin saja,” ungkap Imam.

Menurut dia, dispensasi dan kemudahan yang ditawarkan Pemprov Kaltara telah dimanfaatkan masyarakat. Hal itu dibuktikan pendapatan rentang waktu enam bulan sejak diberlakukan. “Yang pemilik pelat nomor luar (daerah, Red) juga segera mutasi, begitu juga yang menunggak bergegas mengurus,” urainya.

Pemberlakuan kedua pergub akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Dikatakan Imam, melihat progres yang telah dicapai dan kemungkinan masih ada pihak yang belum sempat memanfaatkan kesempatan, kedua pergub sangat dimungkinkan dilanjutkan. “Jika memang berpotensi kenapa tidak. Bisa saja diperpanjang lagi pemberlakuannya,” imbuh Imam.

Namun perpanjangan pemberlakuannya tergantung kebijakan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. Selain itu perlu evaluasi terlebih dahulu untuk mencari kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki kembali. “Selama ini tiga minggu sekali kami evaluasi. Bisa saja diperpanjang tapi tergantung kebijakan pak Gubernur,” tegasnya.

Selain evaluasi, juga untuk memperpanjang pemberlakuan kedua pergub perlu terlebih dahulu direvisi. “Kemungkinan ada revisi lebih dulu. Bisa saja selama untuk memberikan dampak positif sama daerah,” katanya.

Upaya lain dilakukan BPPRD untuk memaksimalkan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah membuka pelayanan di remot area (daerah sulit), yaitu di kecamatan yang secara akses sulit terjangkau. “Tahun ini kami buka pelayanan di Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Kalau di Tanjung Palas sudah lama ada,” beber dia.

Ditargetkan semua kecamatan, khsususnya yang terkendala kondisi geografis akan dibuka pelayanan pajak. “Bertahap tahun ini, tahun depan kita tambah lagi pelayanannya,” pungkasnya. (isl/eza)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*