MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 05 Oktober 2018 13:36
Pengesahan APBD-P Ditunda
Marthen Sablon. DOK

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Rencana pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 Provinis Kalimantan Utara (Kaltara) pada Kamis (4/10) tertunda. Itu dikarenakan, nomor registrasi dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) belum terbit.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marthen Sablon menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan DPRD Kaltara sepakat paripurna penandatanganan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) APBDP 2018 dilakukan kemarin. Namun, rencana tersebut harus tertunda karena masih menunggu dari Kemendagri.

“Seharusnya hari ini (kemarin, Red) dilaksanakan sesuai jadwal. Namun, belum dilaksanakan. Sebab, dua hari terakhir kemarin dan hari ini nomor register perda belum keluar dari Kemendagri,” beber Marthen kepada Radar Kaltarakemarin.

Lanjutnya, saat ini harus menunggu lagi nomor register dikeluarkan Mendagri. Sehingga, setidaknya harus menunggu hingga beberapa hari lagi. Hingga nomor register diterbitkan Mendagri kemudian dilakukan paripurna penandatanganan pengesahan perda APBD-P. “Kita tunggu sampai minggu depan, mudah-mudahan nomornya bisa keluar,” tambahnya.

Dijelaskan, belum terbitnya nomor register ini lantaran harus melalui evaluasi terlebih dahulu dari Kemendagri. Dengan adanya nomor register pengesahan perda APBD-P dapat dilakukan. Dan tertundanya pengesahan dari jadwal yang telah ditentukan menurutnya tidak bermasalah.

Sebab, proses pengesahan APBD-P dapat dikata terlambat ketika persetujuan. Sedangkan, paripurna persetujuan perubahan APBD Kaltara telah dilakukan pada Kamis (27/9) lalu. “Tidak masuk terlambat. Dikatakan terlambat ketika paripurna persetujuan perubahan APBD dilakukan melewati 30 September,” tegasnya.

Sebelumnya. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie juga menyampaikan saat ini posisi sedang menunggu restu dari Kemendagri terkait APBD-P Kaltara. APBD-P Kaltara tetap melanjutkan program yang telah berjalan sebelumnya.

Seperti, melanjutkan program kesehatan dan pendidikan. Pembangunan sarana dan prasarana (sarpras), infrastruktur pendidikan dan perumahan. “Proses terus berjalan.  Dan nantinya jika APBD-P telah disahkan, dilanjutkan pembahasan APBD 2019,” pungkasnya. (akz/eza)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*