MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 03 Oktober 2018 13:08
Besok, Bupati KTT dan Malinau Dipanggil
H. Sanusi – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara.RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Jika tak ada aral melintang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan memanggil Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Malinau tepatnya Kamis (4/10) besok. Pemanggilan itu untuk membahas persoalan batas wilayah yang hingga kini belum disepakati.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Provisni (Setprov) Kaltara, H. Sanusi mengatakan, pemanggilan dua kepala daerah itu sebagai tindak lanjut dari pengembalian penyelesaian batas wilayah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

“Kami berharap besok ini merupakan pembahasan terakhir. Karena pemanggilan kepala daerah ini sudah beberapa kali dilakukan,” ujar Sanusi kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (2/10).

Dalam hal ini, dua kepala daerah di provinsi termudai Indonesia ini diharapkan sudah dapat menyepakati suatu kesepakatan bersama. Jika tidak, maka Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie yang akan menetapkan titik batasnya.

Namun demikian, tetap dilihat seperti apa perkembangan atau situasinya setelah pertemuan itu. Artinya, tetap akan didengarkan dulu pernyataan dari kedua belah pihak seperti apa tawarannya tentang penyelesaian batas wilayah tersebut.

Jika memang tidak ada titik terangnya, barulah titik yang ditetapkan oleh Gubernur itu diusulkan ke Kemendagri untuk ditetapkan. Karena, seperti apa pun, penetapan batas wilayah itu tetap harus berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri.

“Ini sudah terlalu berlarut-larut belum terselesaikan. Akibatnya, hal ini jadi mengganggu pemerintah. Jadi seharusnya ini sudah dapat kita selesaikan,” tutur mantan Penjabat (Pj) Bupati KTT ini.

Adapun harapan Kemendagri melakukan pengembalian penyelesaian yang satu titik itu, agar dapat dibicarakan dan diselesaikan di internal atau daerah dulu. Mana tahu masih ada perubahan keputusan dari kedua belah pihak terhadap penyelesaiannya.

“Kami terima saja. Tidak mungkin juga kita menolak itu. Karena kemauan dari Kemendagri itu tetap kita (daerah) yang mengeksekusinya, jangan pusat,” katanya.

Pastinya, jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jangan salahkan Gubernur jika menetapkan titik batas itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari salah satu pihak yang bersengketa.

Untuk wilayah yang masih bermasalah itu sebenarnya tidak begitu panjang, hanya sekitar 37 kilometer (km). Adapun letaknya membentang mulai dari Batu Lidung sampai ke Malinau Kota. 

Sebelumnya, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengaku, persoalan ini sudah pernah dilakukan rapat koordinasi berkali-kali. Bahkan ada yang langsung dipimpin olehnya. Sudah juga dibentuk tim teknis, namun masih ada keberatan dari masing-masing pihak.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemprov Kaltara tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 tahun 2018, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden pada 20 Juli 2018.

“Dasar hukum ini (PP 33/2018) akan memperkuat kewenangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengambil keputusan,” katanya. 

Salah satu kewenangan Gubernur ialah memfasilitasi, memediasi, dan memutuskan penetapan masalah batas antara kabuppaten/kota yang ada di wilayah kerjanya. Dengan kewenangan itu, maka pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan masing-masing daerah yang bersengketa.

“Saya yakin kedua kepala daerah yang bersangkutan pasti akan berpikir untuk kepentingan yang lebih besar untuk Kaltara. Jadi ini akan disingronkan kembali,” sebutnya.

Pastinya, pada pelaksanaannya tidak hanya melibatkkan pemerintah, tapi juga melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat. Dan itu juga akan bersingungan dengan hak-hak adat masyaarakat dan juga menyangkut maslah hutan adat.

“Sebenarnya tidak ada hal yang prinsip jika semua pihak sama-sama menyadari untuk mencapai win-win solution itu memang sulit. Namun, setidaknya tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” sebutnya.

Tapi, jika sudah diupayakan masih tetap tidak ada kesepakatan, maka akan diputuskan Gubernur. Jika sudah Gubernur yang memutuskan, tentu sama halnya seperti Mendagri memutuskan masalah batas antar provinsi, semua wajib ditaati.

“Bagi yang tidak menaatinya, tentu akan ada sanksi. Hanya saja kami tetap memperhitungkan agar jangan sampai muncul persoalan sosial. Apalagi kita satu keluarga besar Kaltara,” pungkasnya. (iwk/zia)

 


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers