MANAGED BY:
SELASA
20 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 21 September 2018 11:04
DPRD Harus Tahu Peruntukkan Anggaran
Marten Sablon. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2018 sudah mulai dibahas.

Kemarin (20/9) bertempat di Lantai II Gedung Gubernur Kaltara, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan asistensi anggaran dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

Termasuk rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltara di Gedung DPRD Kaltara. Hanya saja rapat tersebut bersifat tertutup.
Terkait itu, Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, pihaknya saat ini baru sebatas menggali informasi. "Hanya fokus mengenai penjelasan terkait dengan perubahan APBD," ungkap Marten ditemui seusai rapat.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, DPRD perlu tahu banyak terlebih dahulu mengenai pos penganggaran di APBD-P sebelum nantinya memberikan persetujuan melalui paripurna.

"Perubahan itu apa saja. Kemudian kemana saja alokasinya. Kita tahu dulu sebelum memberikan persetujuan," tegas Marten.
Hal lain yang perlu dibicarakan adalah terkait adanya kebijakan merasionalisasikan pos-pos anggaran di masing-masing satuan kerja di lingkup Pemprov Kaltara.

DPRD Katanya, ingin tahu lebih detail penggunaan akumulasi hasil rasionalisasi tersebut.

 "Kemarin ada anggaran dirasionalisasikan. Kami perlu tahu, dari mana saja, OPD mana dan dialokasikan kemana saja," ujar dia.
Terlepas dari pembahasan teknis tersebut, Marten berharap APDB-P nantinya dapat dimaksimalkan penggunaannya. "Penekanan kami OPD bisa memaksimalkan penggunaannya," ujar dia.

Marten masih enggan berkomentar lebih banyak terkait pembahasan itu. "Nanti bisa ke Pak Pj Sekprov langsung," tutup Merten. Sementara itu Pj Sekprov Kaltara, Syaiful Herman belum dapat diminta keterangannya terkait hal tersebut.
Namun sebelumnya, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda dan Litbang) Kaltara, Risdianto menuturkan, rasionalisasi mencapai sekira Rp 195 miliar.

Angka tersebut akumulasi dari rasionalisasi perjalanan dinas sekira Rp 120 miliar dan sisanya dari operasional lainnya termasuk ATK.
"Kebijakan ini untuk pembangunan. Yang dirasionalisasikan anggaran di OPD yang tidak produktif. Peruntukkannya untuk pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," pungkasnya. (isl/ana)

 

DPRD Harus Tahu Peruntukkan Anggaran

 


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*