MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Minggu, 09 September 2018 08:14
50 Persen Batas Desa Bermasalah
HARUS SELESAI: Untuk menuju DOB Tanjung Selor, batas desa minimal harus diselesaikan. DPRD Bulungan meminta minimal tahun ini dapat rampung. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Penyelesaian batas desa di 10 kecamatan saat ini tengah berproses di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan meminta paling tidak tahun ini dapat terselesaikan dengan baik. Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengatakan, alasan pentingnya penyelesaian batas desa dikarenakan sebagai upaya dalam memudahkan Pemkab Bulungan ke depannya dalam urusan administrasi.

Apalagi, diketahui di Tanjung Selor akan dibentuk daerah otonomi baru (DOB). Oleh karenanya, batas desa minimal harus dapat rampung.“Jika ingin menuju DOB, batas desa memang harus diselesaikan dahulu. Mengapa? Karena itu menjadi salah satu persyaratan,” ungkap Syarwani kepada Radar Kaltara saat ditemui di sela-sela dirinya mengikuti kegiatan Jumat bersih kemarin.

Dikatakannya juga, mengenai upaya pihaknya dalam mencegah terjadinya konflik antara Pemkab Bulungan dan masyarakat. Syarwani akan terus membantu memberikan imbauan pemahaman kepada masyarakat. Sebab, diakuinya konflik bisa saja terjadi jika tidak ada penengah. Atau karena minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu penataan daerah yang baik dan sesuai.

“Tapi, kami juga meminta kepada pihak kelurahan atau desa dapat bersama membantu memberikan pemahaman masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya mengatakan juga, batas desa itu menurutnya bukan suatu hal pemisah antar hubungan masyarakat. Melainkan, lebih memudahkan masyarakat dalam menerima suatu pelayanan. Dan juga mendekatkan akses masyarakat dalam urusan administrasi.

“Harapan saya masyarakat sepakat untuk dapat lebih melihat kepentingan yang jauh lebih besar. Intinya, batas desa itu jangan menjadi bumerang,” pintanya.

Sementara, seperti diberitakan sebelumnya Bupati Bulungan H. Sudjati mengaku tak ada target khusus dalam penyelesaian batas desa di wilayah kerjanya sejauh ini. Namun, hal itu bukan berarti orang nomor satu di Bulungan ini tak melakukan upaya-upaya dalam penyelesaiannya.

Pasalnya, sejauh ini pihaknya terus melakukan penekanan kepada pihak instansi terkait yakni DPMD Bulungan untuk dapat membantu penyelesaiannya. “Untuk target tersendiri tak ada. Susah juga mau ditargetkan,” ungkap Sudjati.

Lanjutnya, Sudjati berkata bahwa pihaknya tak terlalu terburu-buru dalam penyelesaiannya lantaran menghindari adanya konflik. Sebab, menurutnya persoalan batas desa ini rawan akan konflik. Oleh karenanya, pihaknya ingin meminimalisir agar itu tak sampai terjadi.

“Tapi, sebenarnya untuk progres tetap jalan. Cuma kami akan upayakan menghindari adanya konflik-konflik,” ujarnya.

Pihaknya berharap, langkah yang dilakukannya itu dapat menjadikan Kecamatan Tanjung Selor menjadi daerah otonomi baru (DOB). Sebab, salah satu syaratnya yakni dengan menyelesaikan persoalan batas–batas wilayahnya.

“Ya, kita akan terus upayakan. Dan sebenarnya rerata soal batas ini sudah selesai. Tapi, untuk yang di Tanjung Selor, kalau beberapa daerah lain masih dalam proses,” katanya.

Sementara, DPMD Bulungan mengaku juga mendukung pembentukan DOB Tanjung Selor. Untuk itu, pembenahan batas desa terus dilakukan. Dari 10 kecamatan yang ada di Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor menjadi prioritas pembenahan.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, DPMD Bulungan Suroso mengatakan, meski Kecamatan Tanjung Selor diutamakan untuk dibenahi bukan berati untuk wilayah kecamatan lainnya tidak dikerjakan. “Kita akan tetap kerjakan, hanya saja untuk sementara waktu yang kita utamakan selesai Kecamatan Tanjung Selor untuk mendukung DOB,” ungkap Suroso.

Suroso menjelaskan, yang dinyatakan batas desa selesai itu apabila sudah berbentuk polygon. Artinya, kiri, kanan, atas, bawah sudah selesai. “Tapi kalau kita hanya pertitik saja, untuk berapa desa yang sudah terselesaikan, saya juga belum tahu. Sebab belum ada laporan terbaru dari petugas di lapangan,” jelasnya.

Misalnya saja, titik batas Desa Gunung Seriang dengan Desa Jelarai ada empat titik. Dua titik sudah selesai dan dua titik lagi masih dalam proses musyawarah antara kedua desa. “Kalau untuk wilayah Kecamatan Tanjung Selor sudah hampir semua terselesaikan,” bebernya.

Apalagi ditargetkan tahun ini semua titik desa yang ada di Kecamatan Tanjung Selor harus sudah terselesaikan. “Jadi tim terus bekerja agar bisa sesuai target yang ditetapkan,” harapnya.

Untuk Kecamatan Bunyu, semua batas desanya sudah rampung semua. Jadi sudah tidak ada masalah lagi, bahkan dari tiga desa semua sudah memiliki batas desa. Soroso menambahkan, apabila nantinya terselesaikan kemudian pemasangan patok, selanjutnya dituangkan dalam peraturan bupati mengenai titik kordinat, batas antara desa dan antar kecamatan. “Kalau dulu hanya cukup Surat Keputusan (SK) Bupati saja, kalau sekarang sudah tidak lagi,” jelasnya.

Jika titik selesai belum ada patok batas antara desa, titik koordinat belum dikatakan selesai. Sebab kepala desa berganti akan diganti juga titik koordinatnya. “Tapi kalau semua sudah selesai meskipun berganti kepala desa tidak akan berganti titik kordinatnya,” jelasnya.

Untuk diketahui, dari 74 desa hampir 50 persen permasalahan batas desa masih bermasalah. Sehingga hal itu menjadi perhatian DPMD untuk dapat segera menyelesaikan sebagai upaya mendukung DOB. (omg/eza)

50 Persen Batas Desa Bermasalah

 


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers