MANAGED BY:
KAMIS
14 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 25 Juli 2018 11:32
Pemkab Apresiasi Workshop Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
KELOLA HUTAN: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Malinau Padan Impung, S. Pd, M.Si mewakili Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M. Si workshop tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Balai Pertemuan Umum Desa Punan Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Selasa (24/7). Humas untuk Radar Tarakan

PROKAL.CO, MALINAU -  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Malinau Padan Impung, S. Pd, M.Si mewakili Bupati Malinau Dr. Yansen TP,  M. Si secara resmi membuka workshop yang bertema merajut dukungan para pihak dan pembelajaran dalam pembangunan pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau perhutanan sosial di Komunitas Punan Malinau.

Dalam pembukaan workshop yang diselenggarakan oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi  dan Lembaga Pemerhati Pemberdayaan Punan Malinau di Balai Pertemuan Umum Desa Punan Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Selasa (24/7) ini, Padan Impung membacakan sambutan Bupati Malinau. Dalam sambutannya, Padan Impung menyampaikan bahwa pasca dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan kembali bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat dan bukan lagi hutan negara. 

Terkait menindaklanjuti keputusan MK tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2012 tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau. Artinya, sebut Padan Impung, melalui perda ini seluruh suku-suku asli yang hidup di Kabupaten Malinau telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah daerah.

“Dengan lahirnya perda ini, kita berharap ada payung hukum untuk menjamin terlaksananya penghormatan semua pihak terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.

Serta, lanjutnya, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat untuk dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat adat, dan juga memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa hak-hak masyarakat adat. Kemudian juga memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemkab Malinau di bidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya.

Pemkab Malinau sangat terbuka dan mendukung penuh langkah-langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah pusat terhadap bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau disebut juga dengan perhutanan sosial ini, terutama dalam mendapatkan pengakuan atas wilayah yang masih dalam kawasan hutan. Karena, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat diyakini akan mampu dilakukan secara berimbang secara ekologi, ekonomi dan sosial atau sering disebut dengan pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan.

Hal ini, kata mantan Kepala Dinas Pariwisata ini, sejalan dengan salah satu misi Kabupaten Malinau,  yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi kabupaten konservasi.

Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat adat, terkhusus masyarakat Punan yang ada di Kabupaten Malinau untuk segera memanfaatkan kesempatan program nasional ini. Karena sangat baik untuk mempertahankan wilayah hidup dan penghidupan untuk masa kini dan generasi yang akan datang.

“Saya berharap selama workshop berlangsung, agar seluruh peserta mengikuti dengan sungguh-sungguh dan menyerap ilmu yang dibagikan oleh para narasumber, agar ilmu yang didapat, bermanfaat bagi keberadaan masyarakat adat  terlebih untuk Kabupaten Malinau," katanya seraya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KKI Warsi yang telah menjadi inisiator atas terselenggaranya workshop. (humas/fly)


BACA JUGA

Rabu, 13 November 2019 14:43

Cegah Konflik, Kodim Gelar Komsos Kebinekaan

MALINAU – Untuk mengantisipasi dan mencegah adanya konflik sosial di…

Rabu, 13 November 2019 14:24

Tangani Masalah Harus Gerak Cepat

MALINAU – Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (sara)…

Selasa, 12 November 2019 15:01

Kita Dilahirkan untuk Mengisi Kemerdekaan!

MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Senin (11/11) menggelar upacara…

Senin, 11 November 2019 12:15

ASN Tabu Membagikan Berita yang Tidak Baik

MALINAU – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si kembali mengingatkan…

Jumat, 08 November 2019 14:22

Melalui LKBB, Kepribadian Aparatur Desa Dibentuk

MALINAU – Setelah tahun 2018 lalu Lomba Kreasi Baris Berbaris…

Rabu, 06 November 2019 09:47

Populasi Banteng Borneo di TNKM Meningkat

TARAKAN - Dari pengamatan yang dilakukan Tim Monitoring SPTN II…

Rabu, 30 Oktober 2019 16:03

Pemerintah Dukung Pembangunan Gedung GKII Tanjung Nanga

MALINAU – Pembangunan gedung Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat…

Rabu, 30 Oktober 2019 16:02

RT Bagian dari Penyelenggara Pemerintahan Negara

MALINAU – Peraturan daerah (Perda) tentang Rukun Tetangga (RT) sudah…

Rabu, 30 Oktober 2019 16:00

Dua Perda Tentang PDAM Ditetapkan

MALINAU - Perda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada…

Selasa, 29 Oktober 2019 16:15

Bupati Gencar Beri Motivasi Generasi Muda

MALINAU – Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*