MANAGED BY:
JUMAT
20 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 22 Mei 2018 13:44
Tidak Ada Dasar Menaikkan HET
MASIH MAHAL: Menaikkan harga elpiji tidak dibenarkan dari regulasi yang ada. Warga kerap mengalami kesulitan menjangkau barang subsidi itu. JOHANNY/RADAR TARAKAN

TARAKAN – Dugaan pemicu penyelewengan gas elpiji ukuran 3 kilogram (kg) karena adanya disparitas harga yang mencolok dinilai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM) Tarakan tidak sepenuhnya benar. 

Tajuddin Tuwo menilai rendahnya HET di Tarakan bukanlah sebuah persoalan. Meski ada permintaan dari pangkalan untuk menaikkan HET dengan alasan untuk mengantisipasi penyelewengan gas elpiji.

Kepala Disdagkop-UKM iyu menegaskan tidak akan menaikkan HET gas elpiji ini. Tidak ada faktor mendasar yang mendesak untuk menaikkan HET elpiji 3 kg. Kenaikan dilakukan apabila dipengaruhi beberapa faktor seperti naiknya bahan bakar minyak (BBM). “BBM kan tidak naik. Tidak ada kenaikan yang lain-lain yang mempengaruhi itu. Jadi saya kira untuk penetapan HET belum bisa dilaksanakan peninjauan kembali,” tegas Tajuddin Tuwo, ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/5).

Justru Tajuddin menilai, permintaan peninjauan ulang HET elpiji 3 kg ini hanya menguntungkan satu pihak. Padahal, gas elpiji 3 kg ini merupakan program pemerintah pusat bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Mestinya, jika melihat tujuan dan sasarannya, harganya justru diharapkan bisa turun dari saat ini. “Kasihan warga yang punya uang pas, kalau mau dinaikkan lagi bagaimana? Maka dari pemerintah melindungi masyarakat,” jelasnya.

Kalaupun dengan HET saat ini masih saja dimanfaatkan oknum pangkalan untuk melakukan penyelewengan. Maka pengawasan yang harus diperketat.

Ia menegaskan, Disdagkop-UKM Tarakan tetap konsisten terhadap pangkalan yang tidak menaati aturan yang sudah disepakati. Di mana sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha akan diberikan jika masih didapat menjual melebihi HET Rp 16 per tabung.

“Kalau masyarakat yang merasa dirugikan, laporkan dan tunjukkan bukti, kami cabut izin pangkalannya,” tegasnya.

Sanksi tersebut sangat berdasar. Sebelum resmi berjualan, pihak pangkalan sudah menandatangani kesepakatan bersama agen dan Pemkot Tarakan untuk penjualan elpiji berikut sanksinya jika melanggar kesepakatan.

“Kalau didapati, siap untuk disanksi. Itu kan ada pernyataan mereka di atas materai,” bebernya.

Menurut Tajuddin, penentuan HET saat sudah berdasarkan hitung-hitungan yang tepat, termasuk mempertimbangkan ongkos angkut serta keuntungan yang didapat bagi mereka yang terlibat dalam penjualan. Sehingga tidak ada alasan untuk meminta peninjauan ulang HET.

“Itu kan semua sudah dihitung, biaya transportasinya,” tutupnya.

Sebelumnya peninjauan HET disuarakan agen PT Karina Utama yang diwakili Idris dalam pertemuan Senin 14 Mei lalu. Ia mengaku tiga tahun belakangan ini tidak ada peninjauan mengenai HET. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, HET ditetapkan cukup tinggi. “Di Balikpapan misalnya, harga naik. Jadi HET ini perlu ditinjau ulang supaya tidak ada penyimpangan,” kata Idris. (*/one/lim)


BACA JUGA

Selasa, 01 September 2015 09:51

Pamitan, Budiman Sebut ‘Jas Merah’ dan ‘Semut Api’

<p>TANJUNG SELOR-Masa jabatan Budiman Arifin dan Liet Ingai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers