TARAKAN – Kelangkaan gas elpiji nyaris tanpa solusi. Pemerintah kerap mengklaim jika selama ini distribusi elpiji aman. Pun dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Mendekati puasa Ramadan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kembali duduk bersama Pertamina, agen dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, Senin (14/5).

Dalam sesi diskusi, agen PT Karina Utama Idris menyampaikan beberapa kendala yang ada di lapangan. Gas elpiji ini banyak dibawa para petambak dengan alasan minyak tanah sulit ditemukan. “Pertambahan penduduk juga mempengaruhi, misalnya ada yang baru menikah, itu kan rumah tangga baru. Otomatis pengguna juga bertambah,” tutur Idris, Senin (14/5).

Kemudian distribusi tertutup banyak terjadi di wilayah Tarakan Timur dan sebagian besar di wilayah pesisir. Pengecer inilah yang perlu ditindaklanjuti dengan tegas. Belum lagi penggiat kuliner atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin menjamur. “Pasti usaha mikro juga menjamur mejelang bulan puasa,” lanjutnya.

Ia mengaku, apalagi tiga tahun belakangan ini tidak ada peninjauan mengenai HET. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, HET ditetapkan cukup tinggi. “Di Balikpapan misalnya, harga naik. Jadi HET ini perlu ditinjau ulang supaya tidak ada penyimpangan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tarakan (Disdagkop-UKM) Romli, menerangkan jika melihat kondisi di lapangan dengan adanya penambahan jaringan gas (jargas) seharusnya tidak ada masalah mengenai keberadaan elpiji 3 kg.

“Ada pemasangan jargas kurang lebih 25 ribu sambungan, pasti tidak terjadi kelangkaan,” ujar Romli dalam paparannya.

Berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan April lalu, banyak pengecer ilegal di wilayah pesisir. Romli mengaku, pengecer yang jelas-jelas ilegal itu harus dikendalikan. “Sulit dikendalikan, karena mereka kumpul dari pangkalan satu ke pangkalan lain. HET kan Rp 16 ribu per tabung, tapi mereka jual Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu,” lanjutnya.

Berbicara mengenai pengecer, Romli mengaku sulit menjangkau dengan keterbatasan personil. Ia pun meminta agar masyarakat turut membantu dalam melaporkan pengecer. Apabila terdapat laporan dari masyarakat dan bersedia menjadi saksi, maka pengecer tersebut dapat ditindaklanjuti.

“Untuk mengatasi pengecer ini ada baiknya koordinasi dengan pihak kelurahan untuk mengontrol 184 pangkalan yang tersebar di masing-masing kelurahan,” katanya.

Padahal sejauh ini tak ada masalah dalam pendistribusian dari gas dari Balikpapan. Seperti yang dikatakan Sales Executive LPG Wilayah Tarakan Ahmad Ubaidillah Maksum. Dibandingkan dengan 2017 lalu, kuota gas elpiji untuk Tarakan pada 2018 ini terjadi penurunan, yakni 1.130.000 tabung per tahun. Padahal dalam 2017 lalu sebanyak 1.148.000 tabung. “Jadi ada selisih sekitar 15 ribu tabung, kita kami tidak tahu pasti kenapa dibatasi mungkin melihat di Tarakan sudah ada pemasangan jargas,” ujar Ahmad.

Ahmad melanjutkan, sejak Januari hingga April 2018 ini sudah tersalurkan sebanyak 405 ribu tabung. Hal ini melebihi dari pendistribusian biasanya, yakni 337 ribu. “Artinya sudah lebih dari normalnya,” lanjutnya.

Per 14 Mei ini stok yang ada sebanyak 44.200 tabung yang dapat bertahan selama satu minggu ke depan untuk penyaluran di Tarakan dan Nunukan. Dalam pendistribusian ke masing-masing agen, yakni PT Karina Utama, PT Tarakan Mitra Andalan dan PT Warga Migas Nusantara sebanyak 1.120 hingga 1.680 tabung per agen. Sejauh ini ia merasa pendistribusian gas elpijiini sudah sangat cukup.

“Sekali datang bisa 30 ribu tabung, kalau kebutuhan di Tarakan dan Nunukan itu per hari 5.800 hingga 6 ribu tabung. Suplai kita continue sekitar 4 hingga 5 hari, jadi sudah sangat cukup,” sambungnya.

Ia mengatakan, menjelang bulan suci Ramadan ini tentu pihaknya sudah mempersiapkan dengan maksimal. Dalam pendistribusian pun pihaknya berkoordinasi dengan agen dan pemerintah kota.

“Penambahan stok sudah ada, jadi harapan kami semoga elpiji ini aman dan tidak ada kelangkaan, sesuai dengan HET Rp 16 ribu,” jelasnya.

Ia pun menegaskan, jika terdapat pangkalan yang ketahuan menjual di atas HET, patut diberi sanksi tegas. Tak hanya skorsing, pencabutan izin usaha dilakukan agar ada efek jera.

“Masih banyak yang mau jadi pangkalan, kalau belum ada pengganti bisa dialokasikan ke pangkalan lainnya,” tegasnya.

Menanggapi polemik yang ada, Ketua Komisi II DPRD Tarakan Adnan Hasan Galoeng mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan di bulan suci Ramadan. Adapun tiga kesimpulan dari pembicaraan dengan beberapa stakeholder yakni ke depannya perlu duduk bersama kembali untuk meninjau masalah HET. Di mana HET yang rendah ini dimanfaatkan pengecer untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.

“Kesimpulan kedua, Pertamina menjamin ketersediaan gas elpiji sesuai dengan alokasi jatah. Karena tidak elok, di bulan suci Ramadan kita mengantri gas,” kata Adnan.

Mengenai pengecer ini, menjadi tugas utama pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengawasan dan pembinaan. “Sebenarnya tidak langka, logikanya hampir 25 ribu sambungan gas jadi pemakaian elpiji seharusnya menurun,” tutupnya. (*/one/lim)