MANAGED BY:
RABU
20 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 19 April 2018 13:57
KASUS..!! Lima Komisioner Disidang DKPP

Tanggapi Aduan Peserta Seleksi PPK

ILUSTRASI/INT

Kaharuddin, salah seorang komisioner KPU Nunukan menambahkan, sebagai pihak teradu telah memberikan jawaban secara gamblang apa yang telah dilakukan dalam proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Kami sudah sidang dugaan kode etik. Dan pokok aduan pihak pengadu, dalam hal ini saudara Dedi Junaidi, sudah kami jawab secara jelas, bahwa tidak ada yang kami langgar seperti yang diadukan,” ujarnya menambahkan.

Diungkapkan, selama ini pihak pengadu (Dedi Junaidi) sebenarnya telah mengikuti semua proses seleksi. Mulai seleksi tertulis hingga wawancara. Namun, memang pihak pengadu tidak terpilih karena berdasarkan hasil wawancara dinyatakan belum layak. “Tiga nama calon PPK yang kami coret itu berdasarkan pemeriksaan kami untuk menindaklanjuti surat dari Panwaslu (Bawaslu). Bahwa memang benar mereka tidak memenuhi syarat karena pernah menjadi tim sukses kepala daerah dan sudah lebih 2 kali menjabat PPK,” jelasnya.

 

Munculnya kasus ini berawal dari ketidakpuasan dari Dedi Junaidi saat menerima hasil pengumuman seleksi PPK. Karena merasa adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU Nunukan dalam mengumumkan peserta yang lolos, maka Dedi Junaidi, salah seorang yang dinyatakan tidak lolos bersurat ke Bawaslu Nunukan. Setelah menerima laporan Dedi Junaidi, Bawaslu Nunukan berkesimpulan bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Nunukan. Sehingga laporan pengaduan yang diterima tersebut diteruskan ke DKPP untuk ditangani lebih lanjut.

Terpisah, salah seorang anggota majelis tim pemeriksa daerah DKPP RI Suryanata Al-Islami mengungkapkan, sidang kode etik dihadiri semua unsur dari tokoh masyarakat, Bawaslu hingga KPU dan juga perwakilan DKPP RI.

Mekanisme proses sidang dimulai dengan mendengarkan aduan dari pengadu dalam hal ini Dedi Junaidi dan setelah itu ditanggapi oleh teradu dalam hal ini KPU Nunukan dan pihak terkait Bawaslu Nunukan. “Setelah kami mendengarkan semua, maka kami sebagai majelis tim pemeriksa kami diberikan waktu untuk merumuskan rekomendasi yang dikirimkan sesuai fakta persidangan ke DKPP RI yang nantinya akan diputuskan oleh pusat,” ungkap Surya, sapaan akrabnya saat dihubungi via telepon kemarin.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 20 Januari 2021 13:11

Pemakaman Covid-19 Akan Ditata

TARAKAN - Luas pemakaman jenazah pasien Covid-19 yang mencapai 40…

Rabu, 20 Januari 2021 13:09

Pembukaan PPPK Harus Diseriusi

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan bahwa kuota…

Rabu, 20 Januari 2021 13:04

DPO Narkoba, Demokrat Pecat R

TARAKAN – Kasus pengiriman narkoba dari Malaysia yang ditengarai atas…

Rabu, 20 Januari 2021 13:03

Usulkan Vaksinasi Mandiri Karyawan

TARAKAN – Para pengusaha meyakini vaksinasi Covid-19 yang tengah berjalan…

Selasa, 19 Januari 2021 13:49

PPPK Dibuka, Bakal Ada yang ‘Didepak’

TARAKAN - Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di…

Selasa, 19 Januari 2021 13:43

Pelaku Usaha Harus Kreatif

TARAKAN - Pandemi Covid-19 yang masih ada di 2021 ini,…

Selasa, 19 Januari 2021 13:42

Kadin ‘Jemput’ Dana PEN ke Kaltara

TARAKAN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyeriusi dana pemulihan…

Senin, 18 Januari 2021 11:15

Evaluasi Vaksinasi Covid-19 Tahap I di Kaltara, Cakupan Rendah, Bermasalah di Sistem

JURU Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kaltara, Agust Suwandy menyampaikan, pelaksanaan…

Senin, 18 Januari 2021 11:12

Vaksin Merah Putih Harus Lalui 3 Tahap

TAK hanya vaksin Sinovac, Moderna dan Pfizer, namun Indonesia berhasil…

Senin, 18 Januari 2021 11:10

Kaltara Dapat 40 Paket Proyek, Senilai Rp 700,14 Miliar

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers