MANAGED BY:
KAMIS
01 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 19 April 2018 13:57
KASUS..!! Lima Komisioner Disidang DKPP

Tanggapi Aduan Peserta Seleksi PPK

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO,

NUNUKAN – Dugaan pelanggaran kode etik lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan memasuki babak baru. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya menggelar sidang perdana di ruang sidang Bawaslu Tarakan Jalan Pulau Sumatera, Pamusian, Tarakan Tengah pukul 09.00 Wita, Senin (16/4) lalu.

Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan Abdul Raham, S.E, mengatakan jika agenda sidang mendengarkan pokok pengaduan dan jawaban teradu dalam hal ini komisioner KPU Nunukan. “Kami juga diundang dalam sidang itu sebagai pihak terkait untuk mendengarkan pokok pengaduan dan jawaban teman-teman dari KPU selaku yang teradu,” kata Rahman, akrab disapa Abdul Rahman yang ditemui di kantor KPU Nunukan, kemarin.

 

Ia mengatakan, hasil dari persidangan itu belum diputuskan. Karena berdasarkan agenda hanya mendengarkan pokok pengaduan dan jawaban teradu saja. DKPP Kaltara nanti akan mempelajari hasil dari sidang ini untuk dapat dijadikan putusan. “Keputusan itu nantinya ada pada DKPP RI. Sidang ini hanya dilakukan di tingkat provinsi saja. Jadi, posisinya hanya menunggu apa hasil putusan tersebut. Dan, setelah ada putusannya kami hanya mengawasinya agar putusannya dijalankan,” ujarnya.

Ketua KPU Nunukan Hj. Dewi Sari Bahtiar mengatakan, selaku pihak yang teradu tentunya wajib menghadiri persidangan itu. Apalagi, bersifat penting karena ada jawaban atas aduan yang disampaikan. “Kami berlima memang menghadiri sidang itu. Prosesnya berjalan lancar. Kami juga telah memberikan jawaban sesuai yang telah dilakukan,” kata H. Dewi kepada media ini.

Dikatakan, dalam memberikan jawaban pengadu itu, pihaknya diminta DKPP Kaltara untuk dibuatkan secara tertulis. Tidak hanya tersirat saja. Sebab, dikhawatirkan dalam memberikan jawaban ada yang tidak tepat. Dari jawaban itu nanti akan disimpulkan pemeriksaan untuk diberikan hasil putusannya. ”Jika dalam hasilnya tidak terbukti melanggar kode etik, maka kemungkinan akan ada permintaan rehabilitasi nama baik KPU Nunukan karena tidak melanggar kode etik yang ditudukan,” ungkapnya.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 01 Oktober 2020 08:33

Validasi Data, BPBD Rutin Tinjau Lokasi

TARAKAN - Pasca tiga hari setelah kejadian banjir, tanah longsor…

Kamis, 01 Oktober 2020 08:32

Cakada Wajib Memberi Contoh

SATUAN Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Utara (Kaltara) kembali merilis…

Kamis, 01 Oktober 2020 08:31

Diduga Korsleting Listrik, Rumah 9 Pintu Ludes

TARAKAN – Baru sehari terjadi kebakaran di daerah Selumit, Tarakan…

Rabu, 30 September 2020 14:18

Tiga Pasar di Tarakan Disidak

TARAKAN – Sebagai upaya menjaga mutu komoditi perikanan yang didistribusikan…

Rabu, 30 September 2020 11:02

Tiga Kali Daya Listrik Dinaikkan Tanpa Ganti Instalasi

TARAKAN - Unit Inafis Satreskrim Polres Tarakan melakukan oleh Tempat…

Rabu, 30 September 2020 11:00

Mau Daftar KPPS? KPU: Harus Rapid Test

TARAKAN – Sesuai tahapan Pilkada Serentak 2020, jadwal pembentukan Kelompok…

Rabu, 30 September 2020 10:57

Selama Pandemi, Ekspor dan Impor Turun

TARAKAN - Semenjak Malaysia memberlakukan lockdown pada akhir Maret lalu,…

Selasa, 29 September 2020 10:08

LSI Denny JA: Irianto Masih Unggul Jauh

TARAKAN - Dr. H. Irianto dinilai paling mampu urus ekonomi.…

Selasa, 29 September 2020 10:05

Longsor di Tarakan, 11 Meninggal, Maria dan Intan Kehilangan Tiga Keluarga

TARAKAN - Hujan deras yang mengguyur Tarakan sejak pukul 00.30…

Selasa, 29 September 2020 10:02

Diduga Korsleting Listrik

TARAKAN - Kebakaran kembali terjadi di Jalan Hang Tuah, RT…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers