MANAGED BY:
MINGGU
23 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 29 Maret 2018 12:10
PERHATIAN Waspada Peredaran Daging Beku Ilegal
RESMI: Sebanyak 1,4 ton daging kerbau masuk secara resmi ke Nunukan menggunakan kapal feri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nunukan. Khususnya dalam perayaan hari-hari besar. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Peredaran daging beku asal Tawau, Malaysia masih menjadi pekerjaan penting pemerintah bagi masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara). Sebab, daging beku yang dipasok secara ilegal dipastikan tak memiliki jaminan kelayakan untuk dikonsumsi warga.

Sementara hingga saat ini, daging beku yang biasanya bermerek Allana masih beredar luas di Kaltara, karena merek ini menjadi konsumsi terbesar masyarakat di perbatasan. Bahkan, kini telah menjangkau ibu kota provinsi Kaltara, Tanjung Selor. “Daging beku dari Tawau itu harusnya dicegah karena untuk kesehatannya belum terjamin. Jangan sampai karena harganya murah tapi justru berbahaya bagi kesehatan,” tegas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara) Andi Muhammad Santiaji kepada media ini kemarin.

Untuk itu, lanjutnya, dalam rapat koordinasi bersama Jabatan Perhikmatan dan Perusahaan Ternak (JPHPT) Sabah, Malaysia, akan dibahas penanganannya. Sebab, selama ini peredaran daging beku atau dikenal daging merek Allana begitu bebas melalui jalur ilegal.

Mindset masyarakat seharusnya diubah, kata Andi Santiaji, karena persoalan daging beku ini sudah terjadi sejak lama. Apalagi Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga alur masuk daging beku sudah sulit diputus. Menurutnya, proses peredarannya ke Nunukan hingga ke daerah lainnya di Kaltara selama ini memang dilakukan secara “kucing-kucingan” antara pengusaha daging dengan aparat keamanan. Padahal daging yang dijual ke masyarakat itu belum tentu sehat. “Silakan saja menggunakan daging beku, asalkan masuknya resmi. Sebab, jalur resmi memiliki pemeriksaan. Ada kesehetan pelabuhan yang memeriksa dan instansi lainnya. Tapi kalau lewat ilegal, pemeriksaanya tidak ada,” ujarnya.

“Masyarakat harusnya sadar tentang kualitas sebuah daging. Harus sadar seperti apa daging yang layak dan sehat. Sebab, selama ini pengusaha yang mendatangkan daging beku secara ilegal itu diyakini tak memiliki alat mendeteksi kelayakan daging dikonsumsi,” lanjutnya.

Diterangkannya, bagi setiap daging, tumbuhan, dan makanan lainnya yang masuk ke Indonesia diperiksa dulu Balai Karantina, selaku instansi vertikal yang menangani persoalan hewan dan tanaman yang keluar-masuk negeri. Makanya dirinya menganjurkan agar masyarakat membeli atau mengonsumsi daging beku yang telah melalui pemeriksaan Balai Karantina. Bukan yang masuk secara ilegal. “Mulailah masyarakat itu introspeksi diri. Gunakanlah daging beku yang menggunakan jalur resmi. Karena jalur resmi itu memiliki alat pemeriksaan yang baik. Karena, daging beku itu memiliki batas waktu untuk layak dikonsumsi,” jelasnya.

Yang paling penting, lanjutnya, seharusnya warga itu memilih daging yang berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah. Karena, jangankan daging beku, sapi saja sebelum disembelih kesehatannya diperiksa kelayakannya. Setelah dipotong, dagingnya kembali lagi diperiksa.

Menurutnya, masyarakat lebih memilih daging beku dibanding daging segar itu lantaran faktor ekonomi. Masyarakat lebih memilih harga murah dibanding kualitas daging yang dibeli dan digunakan. Makanya, upaya pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan daging lokal yang segar. “Sudah beberapa langkah yang diambil pihak karantina mengenai hal ini. Sudah berapa ton daging hasil tangkapan itu dimusnahkan,” ujarnya.

Kendati demikian, minat masyarakat terhadap daging lokal itu harus dimulai dari niat dan kemauan masyarakat serta kesadaran mereka mencintai produk pangan lokal. Jangan justru pura-pura miskin lalu memilih daging yang tidak layak. Padahal, kemampuan untuk membeli daging lokal yang segar ada. “Jika hanya pemerintah yang terus berupaya tanpa didukung keinginan masyarakat itu sendiri tentu sulit dilakukan. Sebagai pemerintah, sudah seharusnya optimistis dalam mengubah kebiasan lama masyarakat yang keliru untuk lebih baik dan tak melanggar aturan dan beralih mengonsumsi pangan lokal,” tuturnya. (oya/ash)


BACA JUGA

Sabtu, 22 Februari 2020 11:28

Warga Diimbau Hemat dan Tampung Air

NUNUKAN – Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nunukan mengimbau…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:23

Nelayan Rumput Laut Diminta Jaga Kualitas

NUNUKAN – Pembudidaya rumput laut harus menjaga kualitas. Ini demi…

Selasa, 18 Februari 2020 10:59

Embung Kering, Warga Keluhkan Tak Dapat Air

NUNUKAN – Dampak keringnya Embung Bolong milik Perusahaan Daerah Air…

Senin, 17 Februari 2020 06:41

Hendak Balap Liar, Belasan Oknum Pelajar Diamankan

NUNUKAN — Setidaknya ada belasan oknum pelajar beserta motor yang…

Jumat, 14 Februari 2020 11:08

Pekerja Migran di Malaysia Dibunuh Suami, Tewas dengan 13 Tusukan

NUNUKAN – Seorang wanita pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia,…

Senin, 10 Februari 2020 15:08

Dua Atlet Nunukan Lolos ke PON Papua

NUNUKAN – Dua atlet asal Nunukan dipastikan mewakili Kaltara bersama…

Senin, 10 Februari 2020 15:08

Dampak Corona, Harga Rumput Laut Anjlok

NUNUKAN – Sepertinya dampak virus corona merambat ke semua sektor…

Jumat, 31 Januari 2020 11:23

Mulai Cemas, Orang Tua Minta Anaknya Dievakuasi

NUNUKAN – Dengan terus terjadinya pencemaran virus corona di Tiongkok,…

Kamis, 30 Januari 2020 15:14

Coba Berangkatkan WNI Via Jalur Ilegal, JM Diamankan

NUNUKAN – Pria paruh baya berinisial JM (30), diamankan polisi…

Kamis, 30 Januari 2020 15:05

Deteksi Dini Corona Terus Dilakukan

NUNUKAN – Untuk mencegah dan juga mendeteksi dini virus corona,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers