TARAKAN – Tahun ini hanya Bumi Paguntaka saja yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kaltara. Hampir 155.758 jumlah pemilih yang memiliki hak suara akan datang ke bilik suara pada 27 Juni mendatang.

Dibayangi Pilgub Kaltara pada 2015 lalu, belum apa-apa sudah banyak cerita. Dari mulai kabar mahar politik hingga drama koalisi yang sempat terjadi, di detik-detik penyerahan dukungan partai politik (parpol) saat pendaftaran pasangan calon (paslon) pada 8-10 Januari lalu.

Bakal calon (balon) yang ingin menarik hati parpol, tak hanya membutuhkan komunikasi yang intens dan tingkat elektabilitas saja. Namun ketersediaan dan kemapuan finansial turut menjadi indikator penting. Hal yang paling krusial yakni dana kampanye. Radar Tarakan mencoba menghitung anggaran dana kampanye, berdasarakan PKPU 5/2017 tentang Dana Kampanye (lihat grafis).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kaltara, Asnawi Arbain mengatakan, pada dasarnya untuk mendapatkan dukungan dari satu parpol, seorang balon wajib mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hal itu juga sudah dipersiapkan balon yang diusung oleh PAN yakni pasangan Sofian-Sabar (Sobat).

“Biaya itu sudah pasti ada. Tidak benar jika partai tidak membutuhkan biaya untuk pengeluaran,” ungkap Asnawi mengawali wawancara.

Biaya yang harus dikeluarkan itu meliputi akomodasi para tim yang mengurusi semua kepentingan kampanye. Dia sama sekali tidak membenarkan jika sebuah parpol menentukan jumlah biaya yang harus dikeluarkan balon.

 “Saya juga bingung, yang dimaksud ‘mahar’ politik itu yang bagaimana? Apakah misalnya penentuan angka atau bagaimana? Cuma, kalau penentuan angka, saya rasa memang tidak etis di politik,” katanya.

Asnawi, tak ingin menutup-nutupi soal biaya yang harus dikeluarkan balon terhadap parpol. Karena pada dasarnya untuk bisa menjalankan mesin parpol membutuhkan biaya.

Pada saat proses pendaftaran penjaringan balon saja, DPD PAN menetapkan biaya secara transparan ke para balon sebesar Rp 50 juta. Namun dia tak mengetahui jelas penggunaan dana tersebut. Sebab yang mengatur semua pengeluaran adalah para kader tingkat DPD Tarakan. Dia juga tak ingin turut campur dalam penentuan jumlah biaya.

 “Saya sendiri tidak melihat uangnya, saya percaya sepenuhnya kepada DPD. Saya berani itu (uang) tidak kemana-mana,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kota Tarakan, Makbul SE mengatakan, dana yang diwajibkan kepada para figur saat pendaftaran senilai Rp 50 juta, digunakan untuk melakukan pelaksanaan survei balon dan biaya operasional tim pilkada yang dibentuk secara internal oleh PAN.

“Yang jelas, biaya itu untuk operasional tim pilkada,” singkatnya.

Berbeda halnya dengan partai berlambang Pohon Beringin, pengusung pasangan H.Badrun-Ince A.Rifai (Bais). Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltara, Suharno mengatakan pada dasarnya untuk mendapatkan dukungan surat keterangan (SK) dari Golkar, pihaknya tidak pernah meminta sejumlah biaya. Akan tetapi, untuk kepentingan pemenangan, ketersediaan biaya menjadi sebuah hal yang sangat krusial.

“Kami tidak pernah menentukan sebuah mahar politik. Tapi dana untuk operasional tim, sudah menjadi kewajiban pasangan yang maju, dengan tujuan untuk bisa menang di pilwali,” jelasnya.

Nah, dalam memenangkan pilwali, balon dari Golkar, wajib melihat ketersediaan dana yang ia miliki, selanjutnya melihat tingkat keterpilihan masyarakat di Tarakan. Baik itu melalui pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat yang pastinya membutuhkan cost politic.

“Kalau calon tidak punya cost politic, lebih baik tidak usah maju. Karena bagaimana pun, cost politic untuk pergerakan pemenangan paslon,” tegasnya.

Suharno mengungkapkan, jumlah cost politic yang wajib dikeluarkan masing-masing balon berbeda-beda. Sebab harus melihat perkembangan masyarakat di lapangan. Namun, setiap balon bisa saja mengeluarkan Rp 10 hingga Rp 20 miliar untuk proses kampanye dan tahapan pilwali atau bahkan bisa lebih.

“Semua itu relatif dan sesuai dengan kebutuhan, tergantung dari balonnya lagi,” pungkasnya.

Terpisah, Tim Pemenangan Umi Suhartini-Mahruddin Mado, Surya Maulana menuturkan saat ini timnya sedang menggodok berapa biaya yang akan dikeluarkan selama masa kampanye. Saat ditanya estimasi biaya yang dipersiapkan, dia belum dapat membeberkan nominal biaya tersebut.

“Kami belum bisa menyebutkan angka, karena memang masih dalam tahap perumusan,” singkat Surya sapaan akrabnya.

Menyoal strategi pemenangan, Tim Pemenangan Umi Suhartini-Mahruddin Mado, Herman menambahkan, timnya bisa memenangkan jagoannya. Terutama dalam hal memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing tim.

Terutama dalam hal penggunaan biaya kampanye yang diperuntukkan program-program jitu seperti sosialisasi kepada masyarakat yang tersebar di berbagai lokasi. Tak hanya itu, ia juga melibatkan seluruh tim relawan yang telah terbentuk di setiap RT dan kelurahan.

“Kalau mau berkompetisi itu, harus sesuai dengan ide dan gagasan, yakni menawarkan visi dan misi sesuai keinginan masyarakat,” ucapnya.

Sama halnya dengan Tim Pemenangan Pasangan Bais, Wawan Murzha mengatakan untuk memenangkan Bais, pihaknya sudah menentukan sebuah strategi rahasia yang tidak bisa diungkapkan ke publik.

Sama seperti Herman, Wawan menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menempuh jalur negatif untuk memenangkan Bais, sebab tanpa merusak paslon lain, ia meyakini bahwa pasangan Bais akan tetap memenangkan pilwali 2018.

“Semua tim dan relawan sudah kami sampaikan untuk tidak menjatuhkan paslon lain. Kalau ada yang seperti itu, saya pastikan itu bukan dari tim kami,” tegasnya.

Wawan mengungkapkan, selain tim pemenangan, mereka juga memiliki 30 srikandi dan banyak relawan. Ia sangat meyakini bahwa Bais akan menang di pilwali, sebab telah mengandalkan dua tokoh hebat. “Insya Allah, kami akan menang terhormat dan tidak menyakiti orang lain,” pungkasnya. (*/shy/nri/ddq)