TARAKAN – Hampir dipastikan seluruh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para bakal calon telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu memberi tenggat waktu hingga Jumat 19 Januari.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan mengakui surat tanda terima laporan itu masih ada yang bersifat sementara. Beberapa lainnya sudah final. Selanjutnya KPK akan menelaah. Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengatakan kekayaan para calon yang dilaporkan sebagai salah satu syarat pencalonan dalam Pilwali Tarakan 2018 akan diumumkan KPK. “Sekarang belum, paling lambat 2 hari sebelum pemungutan, itu sudah diumumkan. Masih lama,” ucap Teguh yang ditemui media ini.

Teguh menjelaskan, jika balon telah melapor ke KPK kemudian memberikan bukti tanda terima kepada KPU, maka dianggap selesai dan memenuhi syarat. “Nah, kalau sudah dilaporkan dan kami diberikan tanda terima, maka klir,” ujarnya.

Tahapan selanjutnya jumlah paslon akan dikoordinasikan dengan KPK. Selanjutnya, akan menjadi ketentuan KPK untuk mengumumkan secara nasional, atau meminta bantuan KPU untuk melakukan pengumuman. “Apakah KPK yang akan mengumumkan (kekayaan calon), atau kami yang akan fasilitasi. Kemungkinan KPK akan mengumumkan kepada kami untuk kami umumkan,” singkatnya.

Sementara itu, saat ditemui Radar Tarakan, salah satu pejabat negara yang menjadibakal calon Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M. Kes mengatakan LHKPN sudah menjadi kewajiban. “Jadi, sebenarnya ini hanya memperbarui saja, apabila ada pengurangan atau penambahan harta,” bebernya.

Baginya, menyampaikan LHKPN tidaklah sulit. Hanya saja, dalam sistem pelaporan yang baru, ada yang dikhususkan bagi calon kepala daerah. “Peraturan LHKPN ini kan baru. Inilah yang kami perbaiki lagi, jadi saya pikir ini sudah selesai, karena kami sudah online ke KPK dan punya tanda bukti dari sana. Jadi kami sudah selesai melaporkan itu,” jelasnya.

Khairul menjelaskan, selain tempat praktik baru yang ia miliki, tidak ada lagi penambahan jumlah harta kekayaannya. Hanya saja, secara nominal bertambah, sebab terpacu pada eskalasi harga, misalkan pembangunan rumahnya yang dibangun sejak tahun 2005, seharga Rp 600 juta dengan harga tanah Rp 200 juta. Nah, otomatis, di tahun 2018 harta tersebut akan meningkat jauh karena harga yang berubah.

Merujuk pada LHKPN di situs KPK, enam dari delapan pejabat negara yang akan mengikuti kontestasi Pilwali Tarakan 2018, lima di antaranya yang pernah tercatat melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Dari data tersebut, diketahui bakal calon dengan kekayaan di posisi teratas adalah Effendhi Djuprianto. Pria yang masih tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) itu pernah melaporkan kekayaannya pada 21 Juli 2009. Total harta kekayaannya Rp 14.608.683.600.

Effendhi Djuprianto yang maju mendampingi Khairul mengatakan apa yang dipublikasikan KPK pada 2009 benar adanya. Harta yang dilaporkan untuk kepentingan syarat pencalonannya dalam Pilwali 2018 sekitar Rp 26 miliar. “Sistem pelaporan di KPK gak seperti yang dulu. Kalau sekarang ini ada dua kolom, ada harga perolehan, ada harga pasar. Nah, yah dipublikasikan nantinya harga pasar itu. Misalnya tanah, saat dibeli senilai Rp 10, tapi sekarang harga pasarnya sudah lebih dari itu. Makanya nilai harta yang saya laporkan meningkat,” terang Effendhi Djuprianto malam tadi.

Tak banyak yang berubah dari item harta yang dilaporkan itu, kata dia. Kendati beberapa di antaranya sudah dihibahkan, seperti tanah di Pasuruan, Jawa Timur. “Itemnya itu sudah berkurang. Nilainya yang meningkat. Laporan saya di 2009 itu tak banyak yang berbeda, menyangkut harta apa saja. Karena selama saya menjadi anggota DPRD, aturan tak membolehkan seperti pengusaha lagi. Apalagi kegiatan usaha yang berkaitan dengan APBD,” sebut anggota DPRD Kaltara itu.

Diakui Effendhi, sebelum menjadi wakil rakyat di DPRD Tarakan, ia bekerja sebagai pengusaha. “Saya ini bukan berani (melaporkan). Sudah menjadi tugas bagi saya untuk terbuka. Aturannya seperti itu,” kata wakil pasangan dengan jargon Oke ini.

Sementara bakal calon Wakil Wali Kota Sabar Santuso sebesar Rp 306.491.257. Jauh lebih kecil dibanding dengan harta kekayaan calon lainnya di situs KPK. Harta kekayaan itu pernah dilaporkan pada 21 Juli 2009, saat ia menjabat sebagai anggota DPRD Tarakan (2009-2014). (selengkapnya lihat grafis).

Sementara itu, bakal calon Wakil Wali Kota Tarakan, Sabar Santuso mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui jelas jumlah harta kekayaannya saat ini. Namun, tanda terima LHKPN yang diminta KPU telah diserahkan Sabtu (20/1). “Nggak tahu, saya lupa,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, secara keseluruhan laporannya belum diperiksa KPK. Sabar membenarkan LHKPN untuk kepentingan pencalonannya di Pilwali 2018 bukanlah hal baru. Sebelumnya pernah melapor pada 2009. Namun, soal total harta kekayaan, meningkat atau menurun belum ia ketahui. “Nanti ada saatnya KPK menyurati KPU dan bukan kami. Jadi KPU yang tahu, kami hanya melapor ke KPK. Nanti KPU yang melaporkan, lama itu,” bebernya.

PARTISIPASI DI BAWAH 68 PERSEN

Tingkat partisipasi masyarakat pemilih di Kota Tarakan saat ini masih terbilang rendah. Padahal, KPU mengklaim telah melaksanakan sosialisasi tentang pemilihan kepada masyarakat dengan cukup baik, sebab telah menyentuh seluruh sektor. Untuk itu, ia ingin mencari tahu apa yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat di Kota Tarakan masih rendah.

“Kami akan mencari tahu, apa sih yang membuat tingkat partisipasi pemilihan masyarakat di Kota Tarakan saat ini masih rendah. Sehingga pada saat menentukan Pilwali nanti, tingkat partisipasi masyarakat semakin bertambah dibanding sebelumnya,” ujar Suryanata Al Islami, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara.

Target KPU terhadap 68 hingga 70 persen. Nah, Kota Tarakan masih terbilang rendah, di bawah angka tersebut. “Tapi, angka di atas 60 persen itu sudah baik. Namun yang terpenting, pihak penyelenggara Pemilu dapat mengikhtiarkan yang terbaik, untuk itu kami membutuhkan dukungan dari pada pihak,” bebernya.

Sementara itu, dalam proses pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) serentak, tak hanya menjadi bagian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), namun juga melibatkan seluruh penyelenggara pemilu, baik dari KPU RI sampai kepada KPU kabupaten/kota.

“Di hari pertama ini, target coklit kami ialah tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga kami dapat menyampaikan dan mengajak tokoh tersebut agar dapat menyampaikan coklit ini kepada masyarakat,” tuturnya.

KPU mengharapkan adanya sinergitas dari seluruh penyelenggara Pemilu. Tak hanya itu, dalam kegiatan coklit yang dilaksanakan peran serta masyarakat untuk lebih aktif melaporkan diri kepada penyelenggara. “Silakan masyarakat mengaktifkan dirinya untuk datang ke PPS atau PPK dan melaporkan diri bahwa belum di-coklit. Kalau kerjasama ini berjalan, kami yakin perbaikan data pemilih akan berjalan jauh lebih baik,” katanya.

Sementara itu, PPDP dan KPU sempat mendatangi rumah  Wakil Gubernur Kalimantan Utara, H. Udin Hianggio yang melakukan coklit. Setidaknya ada 5 orang potensi pemilih di rumah mantan Wali Kota Tarakan itu.

Melalui hal ini, ia mengajak kepada seluruh masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam melaksanakan pemilihan calon wali kota (Pilwali) 2018 dan pemilu serentak di 2019 mendatang.

“Saya berharap, agar pemilihan ini dapat berjalan aman, tertib dan masyarakat juga dapat menggunakan hak pilih dalam menentukan calon yang akan datang,” pinta Udin. (*/shy/lim)