MANAGED BY:
RABU
21 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 16 Januari 2018 11:18
Pengadaan Seragam Dinilai Tidak Tepat
BUKAN PRIORITAS: Seragam sekolah yang dibagikan kepada siswa SD, dinilai tidak prioritas bagi DPRD Nunukan. Sehingga pengadaan selanjutnya di 2018 dihapus dengan anggaran Rp 3 miliar. RIKO ADITYA/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN - Pengadaan seragam sekolah untuk siswa sekolah dasar (SD), dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan belum prioritas. Sehingga, usulan di 2018 sebesar Rp 3 miliar dihapus.

Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Aprem SE yang  membidangi pendidikan  mengungkapkan jika pengadaan seragam sekolah hanya boros anggaran. Sehingga pengadaan di 2018 dihapus dan diganti dengan yang lain.

“Seragam sekolah ini sempat menjadi polemik saat pembahasan anggaran, karena ditolak oleh DPRD Nunukan,” kata Aprem kepada Radar Nunukan, Senin (15/1).

Pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, pengadaan seragam sekolah dihapus dan dialihkan untuk pembangunan fisik Ruang Kelas Belajar (RKB). 2017, pengadaan seragam sekolah  lolos saat rapat pembahasan anggaran dengan nilai Rp 3 miliar.

Menurutnya, hasil evaluasi dari DPRD Nunukan pengadaan seragam sekolah di 2017 lalu tidak sesuai dengan pelaksanaan, karena tidak memandang siswa yang mampu dan kurang mampu.

Semua siswa diberikan seragam sekolah. Sehingga sangat memboroskan anggaran, seharusnya jika ingin memberikan seragam sekolah hanya kepada siswa yang kurang mampu yang ada di sekolah tersebut.

“Pengadaan seragam sekolah di 2017 tidak sesuai dengan komitmen, padahal kondisi keuangan masih defisit. Namun masih sering melakukan pekerjaan yang tidak prioritas,” ujarnya.

Pada 2018, Disdikbud Nunukan kembali mengajukan pengadaan seragam sekolah dengan jumlah anggaran Rp 3 miliar. Namun langsung dicoret oleh tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan. Pengadaan seragam sekolah di 2017 lalu ‘lolos’ saat pembahasan anggaran APBD 2017.

 

TIDAK PERNAH DIBAHAS, TIBA-TIBA LOLOS

Lanjut dia, pengadaan seragam sekolah di 2017 sangat mengherankan seluruh tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan. Tak pernah masuk dalam pembahasan, namun langsung dilakukan pengadaan, hal ini benar-benar tak disangka dapat lolos.

“Di APBD 2017 maupun APBD-P 2017 tidak dibahas, namun dapat lolos. Di APBD 2018 kembali dianggarkan, tapi telah dicoret DPRD Nunukan,” tuturnya.

Seharusnya, Disdikbud Nunukan lebih memprioritaskan pembangunan fisik sekolah seperti penambahan RKB dan fasilitas lainnya. Karena selama anggota DPRD melaksanakan reses maupun kunjungan ke beberapa sekolah, keluhan akan seragam sekolah sama sekali tak pernah terdengar.

“Yang selalu diajukan itu pembangunan RKB, seperti di Kecamatan Krayan, sekolah lebih banyak meminta pembangunan gedung,” tambahnya.

Sementara, Kepala Disdikbud Nunukan H. Jayamartom, S.E, mengakui jika pengadaan seragam sekolah di 2018 tak disetujui DPRD Nunukan. Walaupun telah diperlihatkan kondisi siswa yang ada di pelosok yang masih sangat memprihatinkan dan masih perlu bantuan seragam sekolah.

“Saya juga langsung turun ke sekolah-sekolah dan menanyakan apa yang dibutuhkan siswa, salah satu permintaan adalah seragam sekolah,” kata Jayamartom.

Menurutnya, DPRD Nunukan harusnya mendukung program pembagian seragam sekolah, bukan menghapus anggaran tersebut. Karena jika dilihat kondisi siswa di daerah pelosok, ada siswa yang tidak menggunakan seragam lengkap dan tidak memperlihatkan potret pendidikan di Indonesia.

“Saya ini tidak punya beban, jika dicoret silakan. Seragam sekolah ini yang membutuhkan adalah siswa, jika ditanya nanti kenapa seragam sekolah tidak ada. Cukup jawab, DPRD yang hapus anggarannya,” ujarnya.

Untuk pengadaan seragam sekolah di 2017 lalu dilakukan oleh CV. Indonesia Jaya dengan anggaran Rp 3 miliar. Seragam sekolah yang disiapkan sebanyak 12 ribu lembar dengan jumlah sekolah mencapai 100 SD yang ada di Kabupaten Nunukan. (nal/lim)


BACA JUGA

Rabu, 21 Agustus 2019 10:30

Pemkot Siapkan Regulasi Hatchery Kepiting

TARAKAN – Pengaturan ekspor kepiting, lobster dan rajungan sudah melalui…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:29

Mustain, Suara Dua Kali Lipat di Periode Kedua

Mustain, S.H, duduk untuk periode kedua sebagai anggota DPRD Tarakan.…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:27

WASPADA..!! Kosmetik Berbahaya Itu Ternyata ‘Ganti’ Wajah

TARAKAN- Beredarnya kosmetik bahan berbahaya disikapi Badan Pengawas Obat dan…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:01

Over Kapasitas, Pemkot Bantu Rutan

TARAKAN – Kondisi over kapasitas yang terjadi pada Lapas Kelas…

Rabu, 21 Agustus 2019 09:58

Kesalahan Saat Pengerjaan, Jalan RT 09 Terancam Longsor

TARAKAN - Terdapatnya lubang besar yag berada tepat di bawah…

Rabu, 21 Agustus 2019 09:55

Main Sabu, Satu Warga Binaan Lapas Dijemput BNNK

TARAKAN – Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tarakan (20/8),…

Rabu, 21 Agustus 2019 09:54

JPU Tuntut Irfan 20 Tahun Penjara

TARAKAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Muhammad Irfan yang…

Rabu, 21 Agustus 2019 09:46

Jalan P. Aji Iskandar Dinyatakan Rawan

TARAKAN – Pasca peristiwa kecelakaan di Jalan P. Aji Iskandar…

Selasa, 20 Agustus 2019 10:35

Kelas RSUD Jadi Perdebatan

TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan milik Pemerintah…

Selasa, 20 Agustus 2019 10:26

Batas Waktu Pengambilan Doorprize 26 Agustus

TARAKAN – Bagi Anda pemenang doorprize jalan sehat BUMN Hadir…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*