MANAGED BY:
JUMAT
03 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 13 Januari 2016 15:59
Tahun Ini, Pemerintah Ikut Kawal Travel Haji dan Umrah Bodong

Yang Syaratnya Tidak Lengkap Siap-siap Gigit Jari Ya.

IKUT KAWAL : Travel Umrah dan Haji yang dicurigai bodong, bakal dikawal pemerintah tahun ini. Tampak Kepala Bidang Haji dan Umrah Kemenag Provinsi Kaltim, Suriyansyah, memberikan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TARAKAN- Kini pemerintah dapat mengawasi dan memberikan sanksi kepada travel penyelenggara umrah yang nakal. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan ibadah umrah, pemerintah berhak untuk mengawasi pemberangkatan umrah, dan pihak travel wajib di audit oleh akuntan publik. Sehingga keamanan dan kenyamanan jemaah umrah dapat lebih terjamin.

Kepala Bidang Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Timur,  Suriansyah mengungkap ada kriteria atau syarat untuk bisa mengurus ijin penyelenggaraan haji dan umrah. Sesuai yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama  nomor  18 tahun 2015, bagi  penyelanggara umrah,  bisa mengurus ijin penyelenggaraan umrah dan haji, jika sudah memiliki biro wisata dan paling sedikit telah memberangkatkan wisatawan keluar negeri selama 2 tahun.

“Paling tidak ada 12 persyaratan, salah satunya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memiliki biro wisata, domisilinya. Contohnya biro wisatanya di Jakarta tapi di Tarakan ada juga travelnya, itu namanya konsorsium. Untuk konsorsium nama antara travel dan biro harus sama dan diabsahkan oleh akta notaries, bukannya hanya semacam broker saja,” ujarnya kepada Radar Tarakan.

Dengan adanya peraturan ini, pihak Dirjen Haji juga juga sudah menjalin kerjasama dengan polri terkait penataan penyelenggaraan ibadah umrah ini. Dalam penataan ini juga diberlakukan beberapa hal termasuk delik pengaduan masyarakat dalam rangka untuk melindungi jemaah.

“Agar ibu bapak (jamaah umrah, red) lebih nyaman dan terjamin. Apalagi saya lihat sekarang juga sudah banyak yang berminat usaha sebagai penyelenggara umrah tetapi belum memahami betul syarat-syarat perijinan. Step by step lah, dari pariwisata dulu 2 tahun baru menyelenggarakan pemberangkatan umrah. Umrah itu juga harus memberangkatkan minimal 300 jemaah dengan track record bagus baru bisa menjalankan usaha pemberangkatan ibadah haji khusus,” bebernya.

Meski  telah ada MOU antara Dirjen haji dengan kepolisian, namun lanjutnya, untuk pedoman kerja sampai sekarang belum diterima oleh kementerian agama provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, dikatakan pula oleh Suriansyah sekarang travel umrah harus diaudit oleh akuntan public yang terdaftar di kementrian keuangan dan mendapat predikat minimal wajar dengan pengecualian (WDP).

“Audit ini baru ini diterapkan. Selain itu, sekarang untuk jaminan umrah itu masih 100 juta, kedepan itu bisa bertambah supaya dalam penyelenggaran umrah ini travelnya tidak hanya sekedarnya saja,” ungkapnya.

Pemerintah pun sekarang dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara umrah nakal. “Sanksinya jelas, kalau misalnya setiap orang tanpa hak mengambil uang BPIH itu dari kepolisian bisa masuk, bisa diberi peringatan, ijin dibekukan hingga pencabutan ijin. Bahkan sampai sanksi pidana dengan ancaman kurungan sampai 6 tahun,” ujarnya.

Ica (39) salah satu calon jamaah umrah 2016 mengapresisasi kebijakan melalui PP baru ini. “Kalau memang sekarang kegiatan umrah juga diawasi dan pemerintah dapat ikut campur tentu baik sekali. Saya sebagai jemaah lebih lega. Semoga penyelenggaraan umrah dan haji di tanah air ini dapat lebih baik,” ujar ibu dari 2 putri itu.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan oleh jemaah dalam memilih travel umrah dan haji. Pertama, kepastian akomodasi. Jangan sampai di brosur tertera hotel tapi sampai di sana hanya penginapan. Brosurnya disimpan, karena itu bisa menjadi satu alat bukti untuk bahan komplain.

Kedua, kepastian transportasi. Pastikan airlinesnya. Jangan tergiur dengan travel yang mengiming-imingi biaya murah. Karena untuk haji itu  butuh  empat ribu dollar untuk dapat nomor porsi, dan juga  untuk pelunasan sekitar  delapan ribu dollar.

Ketiga, pilih yang legal dan memiliki izin yang jelas. Karena haji dan umrah ini dilaksanakan di negara lain, jadi urusannya sudah pemerintah dengan pemerintah. “ Kalau memilih yang illegal nanti malah kasihan disana, tidak tenang dan besar kemungkinan untuk terlantar,” ungkapnya. (*/ans/zia)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 01 April 2020 14:09

KJRI: Perbatasan Sebatik Bocor

TARAKAN – Di tengah upaya menekan penyebaran virus Covid-19, di…

Rabu, 01 April 2020 13:59

Petambak Ditemukan Mengapung

TARAKAN - Sempat dilaporkan menghilang pada Senin (30/3) sekitar pukul…

Rabu, 01 April 2020 13:57

Puluhan Ribu Disinfektan Disemprotkan

Seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia melakukan penyemprotan disinfektan. Hal…

Rabu, 01 April 2020 13:56

1.113 Liter Sabun Cuci Tangan Terdistribusi

TARAKAN -  Setalah menerima sumbangan dari disributor sabun batang pada…

Rabu, 01 April 2020 13:53

Harga Cabai Rp 90 Ribu Sekilo

TARAKAN – Di tengah kegelisahan akan pandemi Covid-19, sejumlah kebutuhan…

Rabu, 01 April 2020 12:59

Pembelian Gula Mulai Dibatasi

TARAKAN- Stok gula mulai terasa langka di pasaran. Ini disebabkan…

Selasa, 31 Maret 2020 13:39

Satu Kontak Pasien 02 Positif

TARAKAN – Sebanyak 132 orang yang kontak erat dengan pasien…

Selasa, 31 Maret 2020 13:31

Jangan Panik, Stok Cukup dan Semua Toko Tetap Buka

PANDEMI Covid-19 di Kota Tarakan juga menimbulkan kepanikan setelah adanya…

Selasa, 31 Maret 2020 13:29

Lockdown, Gubernur: Itu Ditetapkan Pusat

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie menegaskan, kebijakan…

Selasa, 31 Maret 2020 13:26

Fasilitas Jemaah Eks Ijtima Gowa Diutamakan

TARAKAN - Sejumlah jemaah eks ijtima Pakatto, Gowa, Sulsel masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers