MANAGED BY:
SELASA
07 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 05 September 2017 20:08
GARA-GARA INI..!! Delapan Murid SD Terancam Dikembalikan ke TK
FOTO: ILUSTRASI JPG

TARAKAN – Petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai Permendikbud 17/2017 yang menyatakan syarat siswa baru tingkatan SD minimal berusia enam tahun, menuai persoalan. Delapan murid yang sudah menempuh pembelajaran di Sekolah Dasar Swasta (SDS) Nasional Plus Indo-Tionghoa Tarakan terancam akan dikembalikan ke TK lantaran usianya diketahui belum genap enam tahun.

Hingga hari ini, delapan murid tersebut tidak memiliki nomor induk karena usianya belum cukup 6 tahun sesuai aturan yang ada.

Kepala SDS Nasional Plus Indo-Tionghoa Tarakan, Rita Tokan  membenarkan jika beberapa anak didiknya tidak mencukupi umur. Kasus ini bermula dari sidak yang dilakukan pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tarakan pada Juli lalu ke sekolah tersebut.

Dalam kunjungan itu, pengawas memberi arahan mengenai siswa kelas 1 yang usianya kurang dari enam tahun. “Tapi namanya anak-anak, kan sudah sekolah. Yah sekarang tugas kita harus mencarikan solusinya seperti apa,” ungkap Rita kepada Radar Tarakan, kemarin.

Diceritakan Rita, SDS Indo-Tionghoa memang sudah melakukan proses PPDB sejak April. Dan ternyata, sekitar Juni juknis PPDB baru terbit yang menyatakan syarat siswa baru tingkatan SD minimal berusia enam tahun. Tetapi dalam juknis PPDB tersebut tidak menyatakan jika siswa yang kurang dari enam tahun akan dikembalikan ke TK.

“Kami memang buka pendaftaran lebih cepat supaya dapat bayangan berapa jumlah siswa baru, untuk dipesankan seragam dan lain sebagainya,” tutur Rita.

Kini, juknis tersebut bak buah simalakama. Jika tidak dikembalikan ke TK, risikonya 8 murid itu tidak bisa memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Sehingga jalan satu-satunya akan dikembalikan untuk belajar di jenjang TK.

Rita sudah melakukan pertemuan dengan para orang tua murid untuk memberikan pemahaman terkait aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sehingga orang tua dapat menerima kebijakan ini dengan legawa (ikhlas).

“Kita juga tidak bisa menjanjikan kalau misalnya nomor itu tidak keluar. Karena aturan ini bukan dari Disdikbud Tarakan, tapi dari pusat,” tutur Rita.

Opsi lain selain mengembalikan ke jenjang TK, pihak sekolah masih akan menunggu NISN kedelapan muridnya yang informasinya akan keluar November mendatang.

Sembari menunggu, berdasarkan kesepakatan antara orang tua murid dan sekolah, kedelapan murid tersebut tetap mengikuti kegiatan belajar di SD.

Namun jika kenyataannya NISN kedelapan anak hingga November tidak keluar, maka pihak sekolah akan mengundang orang tua murid untuk membicarakan kelanjutannya. “Kalau tidak keluar kami harus panggil orang tuanya. Kami sampaikan ada kendala seperti ini, dan membicarakan ke depannya bagaimana,” jelas Rita.

Akibat kebijakan ini, sudah tentu orang tua kecewa. Sebab anak mereka sudah telanjur belajar dan berseragam SD. Untuk mengobati kekecewaan tersebut, sekolah memberi kebijakan untuk memberi izin anak mereka mengikuti proses pembelajaran hingga NISN keluar.

Artinya, delapan anak ini belum mendapatkan kepastian apakah dikembalikan ke TK atau tetap melanjutkan sekolah sesuai kesepakatan, bahwa 2018 mendatang baru terdaftar sebagai siswa kelas 1 SD.

“Kalau NISN-nya tidak keluar, kita bicarakan lagi sama orang tua,” jelas Rita.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Ilham Nor mengatakan sekolah yang dikelola oleh yayasan tentunya mempunyai tingkatan pendidikan dari TK. Dan karena sudah meluluskan di tingkat TK maka biasanya dapat langsung melanjutkan ke kelas 1 SD. Tetapi dengan catatan, kriteria usia harus memenuhi syarat, hal ini lah yang patut dipertimbangkan.

“Memang betul ada informasi kalau di beberapa sekolah, ada murid yang usianya di bawah 6 tahun,” ucap Ilham, kemarin (4/9).

Kendati begitu, Ilham tetap berpegang pada aturan yang ada, yakni  berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Dalam aturan sudah sangat jelas dikatakan usia tujuh tahun wajib masuk Sekolah Dasar (SD).

“Kalau umur enam tahun boleh, tapi kalau di bawah enam tahun itu tidak bisa,” tegas Ilham.

Menurutnya, tidak ada yang bisa menjamin status dari murid yang umurnya kurang dari enam tahun. Sebab, jika tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik), maka anak tersebut tidak mendapatkan nomor induk. Itu berarti status murid tersebut tidak diakui dalam pendidikan.

“Dia tidak terdaftar karena usianya tidak memenuhi persyaratan,” ungkap Ilham.

Ditegaskannya, penentuan usia ini berpengaruh pada kemampuan berfikir anak. Sebab usia tujuh tahun dianggap sudah matang untuk menerima pelajaran. Sedangkan usia enam tahun disesuaikan dengan perkembangannya.

“Sebelum enam tahun janganlah dipaksa. Dari segi emosional dan pola pikir, mereka belum mampu. Ibarat buah yang belum matang,” tutur Ilham.

Untuk kasus ini, Ilham mengatakan bisa saja pihak sekolah tetap melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak tersebut, selagi ada kesepakatan, karena tidak ada larangan.

Tetapi hanya sekadar mengisi waktu hingga anak tersebut cukup umur untuk didaftarkan sebagai siswa kelas 1 SD. “Siapa tahu peraturan itu berubah, karena kita tidak tahu aturannya ke depannya,” pungkas Ilham. (*/one/nri/ddq)


BACA JUGA

Selasa, 07 Februari 2023 10:04

Ekonomi Kaltara Tumbuh 5,34 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat sumber pertumbuhan…

Selasa, 07 Februari 2023 10:02

Kerusakan Situs Sejarah di Tarakan, Pemilik Lahan Diminta Bertanggung Jawab

Kerusakan sebuah loopghraf, situs sejarah di Kelurahan Pamusian, Tarakan Tengah dalam…

Senin, 06 Februari 2023 12:57

Pemkot Tarakan Akan Bayarkan Iuran BPJS untuk 500 UMKM

Sebanyak 500 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Tarakan…

Senin, 06 Februari 2023 12:55

Suplai BBM bagi Nelayan Tarakan Belum Membaik

 Kesulitan masih dirasakan nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Kendati…

Senin, 06 Februari 2023 12:54

Pembebasan Lahan TPA Baru Kelar

Sesaknya volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Hake Babu…

Senin, 06 Februari 2023 12:50

Tegaskan Masyarakat Wajib Minta Karcis

Demi mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) retribusi parkir, Perumda…

Jumat, 03 Februari 2023 12:21

Desember 2022, Ekspor Komoditi Kaltara Naik

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat ekspor komoditi…

Jumat, 03 Februari 2023 12:12

Anggaran Rp180 Miliar untuk Pemilu di Kaltara Kurang?

Mendekati pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan…

Jumat, 03 Februari 2023 12:11

DLH Tarakan Ingatkan Sanksi Kurungan bagi Oknum Pembuang Sampah Sembarangan

Hingga saat ini kondisi sampah di Gunung Selatan telah berkurang…

Jumat, 03 Februari 2023 12:09

Ombudsman Kaltara Nilai Perumda Belum Transparan Terhadap Soal Suntikan Dana

Adanya usulan DPRD Kota Tarakan terhadap pembubaran Perumda yang dianggap…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers