TARAKAN – Musibah kecelakaan terbaliknya kapal cepat (speedboat) Rejeki Baru Kharisma yang menelan korban meninggal dunia 10 orang pada Selasa (25/7), secara tegas dinyatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara, Taupan Majid, di harian Radar Tarakan edisi kemarin (26/7), bukan dikarenakan melebihi kapasitas.

Namun, pernyataan tersebut dibantah tegas oleh Ketua DPC Gerindra Kota Tarakan, Rudi Hartono, yang merupakan salah satu korban selamat dalam tragedi pilu di perairan Tarakan tersebut. “Saya mengatakan Pak Taupan Majid salah satu orang yang  tidak paham dan tidak mengerti insiden tersebut, karena berbicara berdasarkan laporan saja. Saya yang merupakan salah satu korban selamat dapat mengetahui secara langsung bahwa musibah yang terjadi karena kelebihan muatan,” ungkap Rudi kepada Radar Tarakan kemarin.

Sebelumnya, Rudi yang juga merupakan anggota DPRD Tarakan ini menceritakan kepada Radar Tarakan yang juga dimuat di halaman yang sama kemarin, terkait tenggelamnya kapal cepat tersebut. “Sebelum keberangkatan, penumpang speedboat ini memang sudah terlihat overload. Kondisinya berdesakan, bahkan ibu-ibu yang baru masuk ada yang tidak mendapatkan tempat duduk. Menurut perkiraannya, jumlah penumpang berkisar 50 orang bahkan lebih di luar dari penumpang anak-anak. “Sebelum berangkat kami protes, ini sudah kepenuhan. Tapi mereka (pihak speedboat, Red.) mengatakan lima menit lagi. Nah selama lima menit itu kan masih ada penumpang yang terus menyusul masuk,” ungkapnya saat ditemui media ini, sekitar setengah jam pasca berhasil menyelamatkan diri dari insiden tenggelamnya speedboat Rejeki Baru Kharisma.

Bahkan di deretan kursi depan (berbedekatan dengan motoris), yang seharusnya hanya muat 5 penumpang namun kenyataannya diduduki sekitar 10 penumpang. “Teman-teman semua ada di kapal tersebut,” ungkapnya.

Selain overload penumpang dan barang, dia sama sekali tak melihat jaket pelampung (life jacket) di dalam kapal. Sempat ia tanyakan ke beberapa kawannya yang berada di depan, namun jawaban sama didapatkannya. “Itu yang dipakai korban-korban setelah dilemparkan orang-orang yang datang saat melakukan proses evakuasi,” ungkap Rudi, kesal.

Kemarin, Rudi kembali mengegaskan penyebab kecelakaan laut karena kelebihan muatan, dikarenakan pada saat akan berangkat jumlah penumpang sudah melebihi kapasitas, sehingga ada beberapa penumpang terpaksa naik ke atas kapal. “Sudah over muatan. Bahkan dari pengakuan rekan saya yang sama-sama di Gerindra, yakni Asriadi dan Wahyu, menyebutkan bahwa ada sekitar 10 penumpang yang berada di atas speedboat. Di dalam itu sudah full. Pas mau berangkat ada lagi tambahan penumpang seorang ibu-ibu,” bebernya.

Selain itu, banyaknya barang penumpang dan titipan barang di kapal tersebut juga dipertanyakan Rudi. Apakah sebelum dimuat sudah dilakukan prosedur penimbangan, karena menurutnya banyak barang penumpang dan titipan orang lain ikut andil menjadi penyebab kecelakaan laut kali ini. “Mau dibilang penyebabnya gelombang pada saat itu, saya tegaskan tidak ada gelombang. Dibilang nabrak kayu, saya tegaskan pada saat itu tidak ada benturan. Indikasi yang kuat adalah faktor kelebihan muatan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, sebelum berangkat, tidak ada pula pemeriksaan yang dilakukan pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), untuk melakukan pengecekan mulai dari jumlah penumpang dan kelayakan kapal sebelum jalan. “Seharusnya ada petugas KSOP yang masuk ke dalam speedboat untuk menganjurkan kepada seluruh penumpang agar menggunakan life jacket, namun nyatanya kemarin tidak ada,” bebernya.

Terkait Dishub Tarakan yang menyatakan tidak mempunyai kewenangan dalam berbicara terkait tragedi ini, Rudi mempertanyakan hal tersebut. Menurutnya, Dishub Tarakan juga mempunyai kewenangan untuk berbicara karena masuk wilayah kerjanya. “Saya juga menyayangkan sikap dari Kepala Dishub Tarakan yang tidak mau berkomentar terkait peristiwa ini karena menganggap kewenangan terkait hal ini ada di provinsi. Seharusnya dia juga ikut berkomentar karena ini masuk dalam wilayah kerjanya,” sesalnya.

Sebagai anggota DPRD Tarakan, Rudi pun berencana dalam waktu dekat untuk melakukan rapat dengar pendapat (hearing) terkait transportasi laut dengan mengundang seluruh instansi terkait. “Kami akan hearing dengan Dishub Kaltara, Dishub Tarakan, KSOP Tarakan, dan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki transportasi laut. Kejadian ini bukan satu-dua kali saja. Selain itu saya juga berharap pemerintah pro aktif dan serius terkait transportasi laut, agar ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi,” tuturnya.

Di sisi lain, terkait dokumen penjaringan calon wali kota Tarakan dari DPC Gerindra yang hilang dalam musibah tersebut, pihaknya berencana akan berkonsultasi lagi dengan DPD Gerindra Kaltara. “Ini menghambat kinerja kami yang seharusnya cepat jadinya lambat. Kami masih menunggu waktu untuk berkonsultasi lagi ke DPD Gerindra. Hingga rasa trauma saya hilang setelah kejadian yang menimpa saya dan warga lainnya,” jelasnya. (jnr/ash)