MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 19 April 2017 10:12
WADUH..!! 20 Lapangan Terbang di Kaltara Ternyata Tak Layak Didarati Pesawat
PEDALAMAN: Bandara Long Bawan di Krayan yang bisa didarati pesawat kecil. Ada 20 lapangan terbang di Kaltara yang tak layak didarati pesawat.

PROKAL.CO, PERSOALAN sarana penunjang transportasi udara berupa lapangan terbang (Lapter) yang ada di Provinsi Kaltara (Kaltara) sejauh ini masih menjadi permasalahan. Begitu juga dengan aspek kualitas infrastruktur maupun legalitas fasilitas penunjangnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, sarana dan infrastruktur lapter yang ada di Nunukan dan Malinau. Disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Lalu Lintas Angkutan Udara pada Dishub Kaltara, Akhrid, sebanyak 20 lapter di dua kabupaten tersebut dianggap tidak layak didarati pesawat.

Secara teknis, lapter tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk aktivitas penerbangan. Selain itu, tidak dikenal karena tidak terdata di kementerian perhubungan.

Menurut Akhrid, lapter dikatakan layak digunakan setidaknya memenuhi beberapa aspek. Harus memiliki windsock (petunjuk arah angin), alat komunikasi antara pesawat dengan lapter, serta  alat pemadam api ringan (apar). “Minimal itu harus terpenuhi standar lapter bisa digunakan,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Selasa (18/4).

Selain itu, legalitas lahan lapter juga harus jelas. Begitu juga dengan aspek keamanan wajib dikelilingi pagar. “Misalnya mau mendarat tiba-tiba ada sapi masuk kawasan bandara itu bisa saja menyebabkan kecalakaan penerbangan,”  sebut Akhrid.  “Kalau sampai itu (kecelakaan penerbangan, Red.) terjadi bisa timbul masalah baru,” sambungnya.

Diakuinya, selama ini 20 lapter yang ada di dua kabupaten, memang tidak aktif digunakan. Bahkan tidak didarati pesawat sama sekali karena hanya digunakan untuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA).

Terkait penggunaan lapter untuk SOA, menurutnya, Pemprov Kaltara terbilang cukup berani dan sangat berisiko karena kondisinya tidak memenuhi standar. “Tapi ini karena kepentingan masyarakat di perbatasan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, menyikapi persoalan ini Pemprov Kaltara diakuinya tidak tinggal diam. Sebab pada 2016 lalu sudah pernah mengusulkan verifikasi dua lapter. Namun, terbentur pada persyaratan yang dirasa cukup berat. “Seperti harus dipagar, ada penanggung jawabnya. Saya lupa lapter di mana itu,” pungkasnya. (isl/keg)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*