MANAGED BY:
KAMIS
01 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 13 November 2015 15:41
Menanti Besaran UMK

Buruh Ingin UMK Naik, Apindo : Siapa yang Bayar?

ilustrasi

TARAKAN – Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Kaltara 2016 telah disahkan sebesar Rp 2,1 juta pada awal November lalu. Nilai ini dapat menjadi acuan bagi daerah di Kaltara dalam menentukan Upah Miminum Kabupeten/kota (UMK) 2016.  Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan hingga kini masih menggodok besarannya.

Bertempat di ruang kerjanya, Rabu (11/11) Wali Kota Tarakan Sofian Raga memimpin rapat membahas UMK. Turut hadir pertemuan ini perwakilan buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tarakan.

Sistem kesepakatan penentuan besaran UMK, menurut Ketua Apindo Tarakan, Zaini Mukmin, tidak masalah dan hanya tinggal menunggu keputusan dan rapat lanjutan. Ditanya nominalnya, tutur Zaini, besarannya belum dibahas. Pihak Apindo berharap UMK 2016 sama dengan UMK 2015.

“UMK Tarakan sekarang saja sudah yang paling tinggi se-Kalimantan. Apalagi melihat kondisi perekonomian yang lesu sekarang ini, jadi perlu pertimbangan matang. Banyak perusahaan di Tarakan dan sekitarnya seperti Nunukan sudah gulung tikar. Kalau bisa bertahan tanpa mengurangi karyawan saja sudah bagus,” ujar Berta, Bagian Hukum Apindo Tarakan

“Buruh mau UMK naik, siapa yang bayar?,” ujar Zaini. Dirinya bahkan mengaku Apindo tidak sanggup jika UMK naik. Dibeber Zaini, akibat dari UMK Tarakan yang paling tinggi, pelamar kerja yang masuk ke Tarakan membludak.

“Untuk Hotel Tarakan Plaza saja sekarang ada lebih 50 berkas pelamar yang masuk dan terus bertambah,” tutur Zaini. “Di PT Intraca juga bertumpuk untuk berkas pelamar,” tambah Berta.

DISKUSI DENGAN ‘KEPALA DINGIN’

Dengan berakhirnya kepengurusan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Tarakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengambil langkah yang cukup berani dengan membentuk tim yang memiliki fungsi dan tugas yang mirip dengan Depeko.

Beradasarkan aturan yang telah ada, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor Kep- 201/Men/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial dalam pasal 3 menyebutkan, Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut : a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan ; atau b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh diKabupaten/Kota yang bersangkutan.

Perwakilan Serikat Pekerja, Jhonly mengatakan, pihaknya menyambut positif langkah yang diambil oleh Wali Kota Tarakan Sofian Raga untuk membentuk tim yang akan merumuskan usulan untuk Upah Minimun Kota (UMK).

“Satu hal yang sangat positif yang bisa kami dapatkan setelah pertemuan ini, konsep penetapan UMK hanya tinggal 10 hari, sehingga kami apresiasi dengan langkah-langkah yang cepat dan tanggap diambil,” ungkap Jhonly.

Pengambilan keputusan luar Depeko atau menggunakan pembentukan tim, nilai Jhonly, merupakan konsep baru.  Sebab, UMK Tarakan harus ada tanpa melanggar aturan dan ketentuan Undang-Undang (UU). “Ini memang konsep baru karena kami dihadapkan dengan kelembagaan yang sudah berakhir, mudah-mudahan akan berjalan dengan baik,” jelas Jhonly.

Lanjut Jhonly, dengan adanya tim ini juga nantinya agar dapat mempermudah pada perumusan UMK pada tahun mendatang, sehingga sebelum deadline Tarakan sudah dapat mengajukan ke Provinsi Kaltara. “Semoga dengan ini, tahun depan akan lebih mudah untuk merekomendasikan dengan baik,” harap Jhonly.

Dijelaskan Jhonly tim yang dibentuk ini terdiri dari beberapa perwakilan unsur yang terlibat, seperti perwakilan  Apindo, serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi dan beberapa instansi terkait.  Disinggung nominal UMK, sama dengan Jhonly berharap besarannya mengalami kenaikan.

“Ya kami tetap mengahrapkan kenaikan (UMK) di setiap tahunnya, karena berjalan waktu tetap berkembang dan ekonomi pun berkembang, harapnya kami akan berdiskusi dengan kepala dingin,” jelas Jhonly.

Seperti dijelaskan Sofian Raga bahwa, Depeko Tarakan sudah berakhir beberapa bulan lalu, ketika ingin dibentuk juga tidak sesuai dengan ketentuan UU sehingga Depeko Tarakan mengalami kevakuman. Berdasarkan program pemerintah setiap daerah kabupaten itu harus ada kisaran UMK yang akan direkomendasikan ke Gubernur Kaltara untuk ditetapkan.

“Saya sudah menyurati kembali kepada Kemenakertrans untuk meminta solusi apakah dapat dibentuk dengan seperti Depeko, dan belum bisa terjawab,” tutur Sofian.

Untuk mengatasi hal tersebut Sofian mengambil langkah dengan membentuk tim yang fungsi dan tugasnya yang hampir mirip dengan Depeko. Agar rekomendasi yang harus diberikan ke Kaltara sebelum Sabtu (21/11).

 “Bagaimana di Tarakan melakukan kesepakatan bersama untuk merumuskan UMK tanpa bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, harapanya sebelum dealine akan diteruskan ke Gubernur Kaltara dan akhir Desember sudah bisa ditetapkan,” harap Sofian.

UMK Bulungan Naik Terus

Bukan hanya Tarakan, UMK yang masih ‘abu-abu’ juga terjadi di Kabupaten Bulungan. Kata Kepala Bidang HI dan Wasnaker Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan, Heriyanti, penetapan UMK  akan segera ditetapkan.

“Rencana kami akan melakukan rapat untuk penetapan UMK antara Kamis dan Jumat mendatang,” ujar Heriyanti.

Dalam penetapan UMK, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tetap menjadi acuan juga. Dari perhitungan PP tersebut, UMP yang berjalan ditambah 5 persen tingkat inflasi ditambah 5 persen tingkat pertumbuhan ekonomi.  Inilah yang akan menjadi UMK.

Terkait penetapan UMK itu sendiri akan dibahas oleh tripartit. Tripartit merupakan gabungan berbagai unsur dari perwakilan serikat pekerja baik dari sektor pertambangan, migas, perkebunan. Selain itu juga perwakilan pengusaha, badan statistik yang berada di kabupaten/kota.

“Nanti pemerintah berada di tengah-tengah yang akan banyak berbicara nanti adalah Apindo dan serikat pekerjanya,” ujar Heriyanti.

Dalam arti kata pemerintah harus bijak mengingat perekonomian masyarakat yang terjadi saat ini. Pengusaha juga berteriak, karena saat ini juga ada perusahaan batu bara juga ada beberapa yang tutup.

“Sehingga kami harus melihat lagi dari unsur tingkat perekonomian,” jelas Heriyanti.

Untuk diketahui saat ini UMK di Kabupaten Bulungan sebesar Rp 2,2 juta, naik dari UMK 2014 Rp 2.080.500. “Artinya setiap tahun jumlah UMK di Bulungan mengalami kenaikan. Intinya UMK tidak memberatkan pihak pengusaha dan tidak merugikan karyawan,” pungkas Heriyanti.(*/ans/nri/asm)

 

loading...

BACA JUGA

Senin, 28 November 2022 07:53

Rampung 2021, Hingga Kini TPI belum Difungsikan

Pembangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Jalan…

Jumat, 25 November 2022 11:19

Dua Oknum Polisi di Tarakan Diberhentikan Tidak Hormat

Kepala Polres Tarakan, AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K., M.H melakukan upacara…

Jumat, 25 November 2022 11:16

Upah Pekerja Naik, Tenaga Mesin Jadi Opsi

Penentuan angka upah minimum kota (UMK) Tarakan sempat tertunda. Ini…

Kamis, 24 November 2022 11:14

Dugaan Pungli di KSOP Tarakan, Polisi Periksa Kepala KSOP

Pengungkapan kasus pungutan liar (pungli) yang menjerat oknum pegawai Kesyahbandaran…

Kamis, 24 November 2022 11:07

Bermukim di Hutan Lindung di Tarakan Akan Dipolisikan

Hingga saat ini kawasan hutan lindung masih kerap menjadi sasaran…

Kamis, 24 November 2022 11:04

Waspada Gempa..!! di Tarakan Sesar Lokal Muncul ke Permukaan

Gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat menjadi cermin bagi…

Kamis, 24 November 2022 11:00

Tekan Inflasi Melalui Angkutan Udara

Tingginya ongkos transportasi udara menjadi salah satu penyumbang inflasi di…

Rabu, 23 November 2022 09:25

Di Tarakan, Stok Sapi Mulai Kosong

Kerja sama antar Tarakan-Gorontalo untuk penyediaan sapi bagi masyarakat Tarakan…

Senin, 21 November 2022 14:20

Pemprov Upayakan Bandara Juwata Tarakan Buka Rute Internasional

Layanan penerbangan Bandara Juwata rute internasional mulai kembali diupayakan Pemerintah…

Senin, 21 November 2022 14:16

Skincare Ilegal dari Negeri Jiran Diamankan

Sebanyak 149 paket skincare ilegal diamankan tim Polairud, Lantamal dan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers