MANAGED BY:
JUMAT
02 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 12 November 2015 15:58
Demi Tambahan PAD, Pertimbangkan LegalkanTHM di WKP
DEMI PENDAPATAN : Tempat hiburan malam yang beroperasi di lahan WKP akan dilegalkan untuk meningkatkan PAD Tarakan. Foto : AGOES SUWONDO/RADAR TARAKAN

TARAKAN – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan tahun ini dirasakan berat. Capaiannya saat dibeberkan terakhir pada pembahasan APBD-P 2015, masih sekitar Rp 84 miliar dari target Rp 125 miliar.

Demi mencapai target tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan menggelar rapat dengar pendapat terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DP2KA) di gedung DPRD di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (10/11) lalu.

Selain mendongkrak pendapatan dari retribusi pajak kantin di fasilitas milik pemerintah kota yang sebelumnya masuk ke kas instansi terkait, potensi selanjutnya pemerintah melirik pemasukan dari kawasan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), yakni di tempat hiburan malam (THM) yang selama ini memang tidak ditarik retribusi lantaran tidak diizinkan berdiri karena berada di kawasan sengketa dengan pihak pertambangan. “Retribusi tempat hiburan malam itu banyak yang belum ditarik, karena lahannya berada di WKP. Sebenarnya mereka ingin bayar pajak asalkan keberadaan mereka diakui dan menjadi legal. Sementara pemerintah tidak bisa mengeluarkan izin karena status lahan yang menjadi milik Pertamina,” ujar kata Ketua Komisi II DPRD Tarakan, H. Adnan Hasan Galoeng.

Usulan ini pun menjadi pertimbangan DPRD, apakah menyetujui usulan pemerintah kota atau tidak seperti sikap selama ini, mendukung pemerintah tidak memberikan izin pendirian usaha THM di lahan WKP. “Apakah akan kami legalkan atau kami hapuskan. Tapi kalau dihapuskan, kami memikirkan dampak sosialnya karena mereka memiliki karyawan. Banyak yang menjadi pertimbangan. Namun kami berharap ini dapat terus berjalan (diizinkan, Red.) dan legal, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi ke pemerintah,” jelasnya.

Walaupun sudah menjadi aturan bahwa lahan WKP tidak dapat dibangun untuk rumah maupun usaha, DPRD optimistis hal ini tidak akan memicu kecemburuan sosial. “Pasti akan ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemeritah dan harus dipatuhi. Kalau memang sesuai dengan aturan maka tidak apa-apa,” ucap Adnan. “Karena kalau seperti ini terus maka juga akan memicu kecemburuan sosial dari THM di luar WKP, yang terus membayar pajak. Secara ekonomis tentu mereka merasa tidak adil,” tambahnya.

Dari target PAD yang dirasakan tinggi ini, juga sedikit-banyak menjadi tanggung jawab DPRD. Mengingat awalnya pemerintah kota mengusulkan target Rp 104 miliar di pembahasan APBD 2015 lalu, namun DPRD menambah menjadi Rp 125 miliar dengan maksud agar dapat mendorong DP2KA untuk lebih dapat mengoptimalkan sumber PAD.

Dalam rapat tertutup yang dipimpin Adnan pada Selasa itu, Adnan mengatakan memang ada kiat-kiat dan sumber-sumber potensi baru yang dapat digali. “Memang banyak kendala, tapi banyak potensi baru yang diwacanakan untuk menjadi pemasukan tetapi masih memerlukan payung hukum, minimal perwali (peraturan wali kota). Sehingga belum dapat kami paparkan,” jelas Adnan. “Tapi secara normatif, bisa ditingkatkan dalam pengelolaan kekayaan daerah, seperti kolam renang atau aset dalam bentuk rumah milik pemkot yang disewakan,” lanjutnya.

Selain itu, satu hal yang menjadi sorotan sebagai sumber PAD disebutkan Adnan adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). “PBB berdasarkan NJOP kita sudah tidak relevan. Karena NJOP kita masih mengacu pada harga lama. Sudah 20 tahun tidak pernah dievaluasi. Padahal untuk sekarang harga NJOP itu sudah jauh berbeda,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Karenanya, DPRD telah meminta DP2KA untuk segera menindaklanjuti usulan peninjauan ulang NJOP ini. Tinjauan ini sebenarnya juga sudah dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun, baru dua kecamatan yang selesai ditinjau ulang dan terhenti karena tidak adanya anggaran. “Sehingga rencananya di APBD murni 2016 akan kami anggarkan dan prioritaskan, agar dapat terselesaikan dan diterapkan penuh di 2017,” tutur Adnan.

Walaupun tidak yakin 100 persen target PAD ini dapat tercapai, tapi Adnan yakin pendapatan tidak akan jauh dari target. Sedangkan jika target PAD ini tidak terpenuhi maka defisit anggaran bertambah.  “Mau tidak mau, tapi kalau memang defisit bertambah maka tentu ada anggaran yang dirasionalkan lagi untuk menutupi itu,” jelasnya.  (*/ans/ash)

loading...

BACA JUGA

Senin, 28 November 2022 07:53

Rampung 2021, Hingga Kini TPI belum Difungsikan

Pembangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Jalan…

Jumat, 25 November 2022 11:19

Dua Oknum Polisi di Tarakan Diberhentikan Tidak Hormat

Kepala Polres Tarakan, AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K., M.H melakukan upacara…

Jumat, 25 November 2022 11:16

Upah Pekerja Naik, Tenaga Mesin Jadi Opsi

Penentuan angka upah minimum kota (UMK) Tarakan sempat tertunda. Ini…

Kamis, 24 November 2022 11:14

Dugaan Pungli di KSOP Tarakan, Polisi Periksa Kepala KSOP

Pengungkapan kasus pungutan liar (pungli) yang menjerat oknum pegawai Kesyahbandaran…

Kamis, 24 November 2022 11:07

Bermukim di Hutan Lindung di Tarakan Akan Dipolisikan

Hingga saat ini kawasan hutan lindung masih kerap menjadi sasaran…

Kamis, 24 November 2022 11:04

Waspada Gempa..!! di Tarakan Sesar Lokal Muncul ke Permukaan

Gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat menjadi cermin bagi…

Kamis, 24 November 2022 11:00

Tekan Inflasi Melalui Angkutan Udara

Tingginya ongkos transportasi udara menjadi salah satu penyumbang inflasi di…

Rabu, 23 November 2022 09:25

Di Tarakan, Stok Sapi Mulai Kosong

Kerja sama antar Tarakan-Gorontalo untuk penyediaan sapi bagi masyarakat Tarakan…

Senin, 21 November 2022 14:20

Pemprov Upayakan Bandara Juwata Tarakan Buka Rute Internasional

Layanan penerbangan Bandara Juwata rute internasional mulai kembali diupayakan Pemerintah…

Senin, 21 November 2022 14:16

Skincare Ilegal dari Negeri Jiran Diamankan

Sebanyak 149 paket skincare ilegal diamankan tim Polairud, Lantamal dan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers