MANAGED BY:
MINGGU
26 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Rabu, 11 Januari 2017 10:50
Sekkot Tarakan Demisioner

dr. Khairul Duduk di Kursi Staf Ahli?

ILUSTRASI/INT.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemkot Tarakan Senin (9/1) kemarin menuai polemik. Sebab dalam mutasi tersebut, pejabat Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan masih belum jelas. Apakah masih dijabat oleh dr.Khairul atau tidak.

Pasalnya, pada momen pelantikan tersebut dr.Khairul tidak hadir. Dan saat dikonfirmasi media ini, dr.Khairul mengaku tidak mendapat undangan pelantikan. Baik undangan untuk dilantik maupun tamu undangan menghadiri pelantikan.

“Saya tidak menerima undangan,” kata Khairul singkat.

Untuk diketahui, posisi jabatan Sekkot Tarakan memang sedang berproses di Pemprov Kaltara. Ada tiga nama yang sempat diusulkan ke provinsi. Namun ketiga nama tersebut besar kemungkinan akan diusulkan sebagai pelaksana tugas (plt) sekretaris kota, bukan pejabat definitif.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Badrun menjelaskan, sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan daerah, yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), maka organisasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia mengalami perubahan, termasuk perubahan kewenangan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian.

“Dulu gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan untuk memproses pengangkatan seseorang dalam jabatan sekda (sekretaris daerah). Sekarang beda, jabatan sekda wajib dibuka seleksi terbuka, bukan lelang jabatan. Hasil seleksi terbuka mengerucut kepada 3 nama yang kemudian dikonsultasikan ke gubernur,” kata Badrun kepada Radar Tarakan.

Misalnya yang mendaftar mengikuti seleksi terbuka tersebut ada 15 orang, kemudian dari hasil seleksi diperoleh 3 orang. 3 orang inilah yang dikonsultasikan ke gubernur dan kemudian yang terpilih diangkat oleh kepala daerah.

Seleksi terbuka jabatan sekda tersebut dilakukan oleh kabupaten kota. “Di Kaltara baru Malinau yang sudah melakukannya,” kata Badrun.

 

Soal 3 nama yang telah diajukan Pemkot Tarakan ke Pemprov Kaltara tersebut, Badrun masih enggan menyebutkannya. “Nanti akan saya ceklah apakah ketiga nama itu untuk menunjuk plt atau mengangkat sekda (Sekkot Tarakan),” ujarnya.

Sebab jika mengacu PP 18/2016, untuk menunjuk plt pun, namanya harus diajukan dan dikonsultasikan ke gubernur. Sementara untuk menunjuk pejabat sekda definitif harus melalui proses seleksi terbuka dan hasilnya dikonsultasikan ke gubernur. Dan proses seleksinya wajib dikonsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

Lalu bagaimana dengan posisi Sekkot Tarakan pasca aturan baru sesuai PP 18/2016, apakah wajib dilantik ulang atau dapat dilanjutkan?

Dikatakan Badrun, ketika aturan baru dilaksanakan, tanpa dicabutpun maka SK Gubernur (pengangkatan sekkot,Red.) adalah demisioner (keadaan tanpa kekuasaan) atau batal demi hukum.

“Jika SK gubernur tidak dilanjutkan melalui SK Wali Kota, sesuai aturan yang ada maka SK gubernur batal demi hukum sejak pemberlakukan OPD baru,” tegas Badrun.

Jadi tanpa dicabutpun pun, SK Gubernur sudah tidak berlaku lagi. Maka sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah masing-masing untuk segera melakukan seleksi terbuka atau menunjuk plt.

Jika pejabat sekkot tersebut belum ada pergantian alias tetap dengan orang yang sama, maka seharusnya tetap dikukuhkan pada saat pelantikan kemarin.

“Jika terjadi kevakuman maka kepala daerah wajib mengajukan 3 nama ke gubernur untuk ditunjuk sebagai plt. Untuk pejabat definitif harus dilakukan seleksi terbuka,” jelasnya.

Wali Kota Tarakan, Sofian Raga yang dikonfirmasi terkait hal ini tidak berkomentar banyak.

“Masih dalam proses,” ucapnya usai meresmikan pemanfaatan gedung baru SDN 043, Kelurahan Karang Harapan kemarin.

Wali kota juga tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait status dr Khairul. “Nanti ya, nanti ya,” singkatnya seraya berusaha menghidar pewarta.

Sementara itu dari pantauan Radar Tarakan, dr Khairul masih tetap masuk kantor seperti biasa. Khairul terlihat duduk di salah satu kursi di ruangan staf ahli.

ketika pewarta berusaha menanyakan apakah dirinya masih bekerja seperti biasa sebagai Sekkot Tarakan meski tidak menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah di hari sebelumnya, Khairul enggan menjawab.

“No komen,” singkatnya.

Sementara itu menurut pandangan Pengamat Pemerintahan, Hariyadi Hamid mengatakan, secara de facto dr Khairul bisa dikatakan tidak lagi menjabat Sekkot Tarakan, karena tugas dan fungsi yang masuk dalam kewenangan sudah banyak diambil alih oleh Wali Kota Tarakan Sofian Raga maupun Asisten bidang Administrasi Umum, termasuk penentuan kebijakan-kebijakan.

“Ini terlihat jelas status sekkot sudah tidak lagi dijabat dr Khairul, apalagi ada pengusulan dari wali kota ke gubernur terkait usulan nama sekkot yang hingga saat ini belum ada putusannya,” tuturnya.

Dijelaskannya kewenangan tugas dan fungsi sekkot yang sudah diambil alih bisa dilihat dari tidak dilibatkannya dr Khairul dalam tim Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

“Menurut informasi yang saya dapatkan, posisi dr Khairul di tim Baperjakat dan TAPD hanya sebagai pihak yang menandatangani surat sebagai bentuk pengesahan,” ungkapnya.

Untuk menghentikan polemik status sekkot ini, Hariyadi menyarankan agar wali kota memberikan ketegasan melalui statmentnya apakah dr Khairul masih menjabat sekkot atau tidak.

“Selain itu Gubernur Kaltara Irianto Lambrie yang sebelumnya menerima pengusulan pergantian sekkot juga harus memberikan kepastian sampai kapan posisi sekkot dijabat dr Khairul, karena hingga saat ini belum ada keputusan terkait pengusulan pergantian sekkot,” ujarnya.

Dia menjelaskan, posisi dr Khairul saat ini bisa dinilai dari dua perspektif, yakni dikebiri karena kewenangannya sebagai sekkot diambil atau sengaja dikebiri agar dapat mendapatkan simpati.

“Dua pandangan terhadap status sekkot ini pasti berkembang di masyarakat,” ungkapnya.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 25 Februari 2017 09:36

Satu Paslon, Minimal 5 Kursi

TARAKAN – Pemilihan Wali Kota Tarakan yang diprediksi akan digelar pada Juni tahun depan sepertinya…

Sabtu, 25 Februari 2017 09:34

Pengeboran Sumur Baru Diharapkan Bisa Suplai Gas ke PLN

TARAKAN – Pengeboran sumur di wilayah yang kaya hasil minyak bumi ini, lama tak lagi akan dilakukan…

Sabtu, 25 Februari 2017 09:33

Keikhlasan Beribadah dan Menolong Sesama Melalui Donor Darah

Membantu seseorang tidak harus melulu melalui aksi-aksi besar, melainkan hal-hal kecil namun berarti…

Jumat, 24 Februari 2017 10:00

Ada Tarif Baru Gas Rumah Tangga, tapi Belum Ditetapkan

TARAKAN – Penyesuaian harga jual gas bumi di Tarakan diperkirakan akan terealisasi pada Maret…

Jumat, 24 Februari 2017 09:59

Tak Ada Aduan, Polres Tunggu Hasil Uji Sampel

TARAKAN – Hingga saat ini, Polres Tarakan belum menerima satupun aduan laporan dari korban keracunan…

Jumat, 24 Februari 2017 09:57

Hakim Nyatakan Hj. Siti Tidak Bersalah, JPU Pilih Kasasi

TARAKAN – Kasus kepabeanan yang menjerat Hj. Siti Nuraeni yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN)…

Jumat, 24 Februari 2017 09:56

Prof Adri: Parpol Jangan Batasi Diri

TARAKAN – Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Tarakan yang rencananya akan dilakukan pada 2018…

Jumat, 24 Februari 2017 09:54

RSUD Tarakan Masih Kurang Anggaran

KONDISI sarana maupun prasaranan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan masih perlu banyak perbaikan,…

Jumat, 24 Februari 2017 09:52

Hakim Tolak Derden Verzet Syamsuri

TARAKAN – Majelis Hakim PN Tarakan akhirnya menolak gugatan pelawan dalam perkara perdata derden…

Kamis, 23 Februari 2017 11:51

Wah, Tim Saber Pungli "Cium" Dugaan Pungli di Bidang Pendidikan

TARAKAN – Sejak dibentuknya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Tarakan beberapa waktu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .