MANAGED BY:
RABU
25 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 11 Januari 2017 10:50
Sekkot Tarakan Demisioner

dr. Khairul Duduk di Kursi Staf Ahli?

ILUSTRASI/INT.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemkot Tarakan Senin (9/1) kemarin menuai polemik. Sebab dalam mutasi tersebut, pejabat Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan masih belum jelas. Apakah masih dijabat oleh dr.Khairul atau tidak.

Pasalnya, pada momen pelantikan tersebut dr.Khairul tidak hadir. Dan saat dikonfirmasi media ini, dr.Khairul mengaku tidak mendapat undangan pelantikan. Baik undangan untuk dilantik maupun tamu undangan menghadiri pelantikan.

“Saya tidak menerima undangan,” kata Khairul singkat.

Untuk diketahui, posisi jabatan Sekkot Tarakan memang sedang berproses di Pemprov Kaltara. Ada tiga nama yang sempat diusulkan ke provinsi. Namun ketiga nama tersebut besar kemungkinan akan diusulkan sebagai pelaksana tugas (plt) sekretaris kota, bukan pejabat definitif.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Badrun menjelaskan, sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan daerah, yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), maka organisasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia mengalami perubahan, termasuk perubahan kewenangan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian.

“Dulu gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan untuk memproses pengangkatan seseorang dalam jabatan sekda (sekretaris daerah). Sekarang beda, jabatan sekda wajib dibuka seleksi terbuka, bukan lelang jabatan. Hasil seleksi terbuka mengerucut kepada 3 nama yang kemudian dikonsultasikan ke gubernur,” kata Badrun kepada Radar Tarakan.

Misalnya yang mendaftar mengikuti seleksi terbuka tersebut ada 15 orang, kemudian dari hasil seleksi diperoleh 3 orang. 3 orang inilah yang dikonsultasikan ke gubernur dan kemudian yang terpilih diangkat oleh kepala daerah.

Seleksi terbuka jabatan sekda tersebut dilakukan oleh kabupaten kota. “Di Kaltara baru Malinau yang sudah melakukannya,” kata Badrun.

 

Soal 3 nama yang telah diajukan Pemkot Tarakan ke Pemprov Kaltara tersebut, Badrun masih enggan menyebutkannya. “Nanti akan saya ceklah apakah ketiga nama itu untuk menunjuk plt atau mengangkat sekda (Sekkot Tarakan),” ujarnya.

Sebab jika mengacu PP 18/2016, untuk menunjuk plt pun, namanya harus diajukan dan dikonsultasikan ke gubernur. Sementara untuk menunjuk pejabat sekda definitif harus melalui proses seleksi terbuka dan hasilnya dikonsultasikan ke gubernur. Dan proses seleksinya wajib dikonsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

Lalu bagaimana dengan posisi Sekkot Tarakan pasca aturan baru sesuai PP 18/2016, apakah wajib dilantik ulang atau dapat dilanjutkan?

Dikatakan Badrun, ketika aturan baru dilaksanakan, tanpa dicabutpun maka SK Gubernur (pengangkatan sekkot,Red.) adalah demisioner (keadaan tanpa kekuasaan) atau batal demi hukum.

“Jika SK gubernur tidak dilanjutkan melalui SK Wali Kota, sesuai aturan yang ada maka SK gubernur batal demi hukum sejak pemberlakukan OPD baru,” tegas Badrun.

Jadi tanpa dicabutpun pun, SK Gubernur sudah tidak berlaku lagi. Maka sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah masing-masing untuk segera melakukan seleksi terbuka atau menunjuk plt.

Jika pejabat sekkot tersebut belum ada pergantian alias tetap dengan orang yang sama, maka seharusnya tetap dikukuhkan pada saat pelantikan kemarin.

“Jika terjadi kevakuman maka kepala daerah wajib mengajukan 3 nama ke gubernur untuk ditunjuk sebagai plt. Untuk pejabat definitif harus dilakukan seleksi terbuka,” jelasnya.

Wali Kota Tarakan, Sofian Raga yang dikonfirmasi terkait hal ini tidak berkomentar banyak.

“Masih dalam proses,” ucapnya usai meresmikan pemanfaatan gedung baru SDN 043, Kelurahan Karang Harapan kemarin.

Wali kota juga tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait status dr Khairul. “Nanti ya, nanti ya,” singkatnya seraya berusaha menghidar pewarta.

Sementara itu dari pantauan Radar Tarakan, dr Khairul masih tetap masuk kantor seperti biasa. Khairul terlihat duduk di salah satu kursi di ruangan staf ahli.

ketika pewarta berusaha menanyakan apakah dirinya masih bekerja seperti biasa sebagai Sekkot Tarakan meski tidak menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah di hari sebelumnya, Khairul enggan menjawab.

“No komen,” singkatnya.

Sementara itu menurut pandangan Pengamat Pemerintahan, Hariyadi Hamid mengatakan, secara de facto dr Khairul bisa dikatakan tidak lagi menjabat Sekkot Tarakan, karena tugas dan fungsi yang masuk dalam kewenangan sudah banyak diambil alih oleh Wali Kota Tarakan Sofian Raga maupun Asisten bidang Administrasi Umum, termasuk penentuan kebijakan-kebijakan.

“Ini terlihat jelas status sekkot sudah tidak lagi dijabat dr Khairul, apalagi ada pengusulan dari wali kota ke gubernur terkait usulan nama sekkot yang hingga saat ini belum ada putusannya,” tuturnya.

Dijelaskannya kewenangan tugas dan fungsi sekkot yang sudah diambil alih bisa dilihat dari tidak dilibatkannya dr Khairul dalam tim Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

“Menurut informasi yang saya dapatkan, posisi dr Khairul di tim Baperjakat dan TAPD hanya sebagai pihak yang menandatangani surat sebagai bentuk pengesahan,” ungkapnya.

Untuk menghentikan polemik status sekkot ini, Hariyadi menyarankan agar wali kota memberikan ketegasan melalui statmentnya apakah dr Khairul masih menjabat sekkot atau tidak.

“Selain itu Gubernur Kaltara Irianto Lambrie yang sebelumnya menerima pengusulan pergantian sekkot juga harus memberikan kepastian sampai kapan posisi sekkot dijabat dr Khairul, karena hingga saat ini belum ada keputusan terkait pengusulan pergantian sekkot,” ujarnya.

Dia menjelaskan, posisi dr Khairul saat ini bisa dinilai dari dua perspektif, yakni dikebiri karena kewenangannya sebagai sekkot diambil atau sengaja dikebiri agar dapat mendapatkan simpati.

“Dua pandangan terhadap status sekkot ini pasti berkembang di masyarakat,” ungkapnya.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 24 April 2018 12:31

Tolak FPI, FKUB Sarankan Diskusi Bersama

TARAKAN –  Organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) di Bumi Paguntaka memang…

Selasa, 24 April 2018 12:21

Bawa Visi Kesolidan bagi Mahasiswa Tanah Air

Mahasiswa Indonesia Tiongkok Culture Centre (ITCC) asal Sebatik Barat, Nunukan kembali menunjukkan kualitas…

Selasa, 24 April 2018 12:20

Limpahan Kasus, Menunggu Kesiapan

TARAKAN – Meskipun saat ini Polda Kaltara sudah terbentuk, namun terkait pelimpahan kasus yang…

Selasa, 24 April 2018 12:15

Sempat Terlambat, Salah Jadwal Ujian

TARAKAN – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP masih akan berlangsung pekan ini.…

Selasa, 24 April 2018 12:09

Ingatkan Polling di Medsos

POLLING Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di media sosial, ternyata belum sepenuhnya dipahami Panitia…

Selasa, 24 April 2018 12:07

Lusa, BNPT Dilaunching

TARAKAN– Jika tak ada aral melintang, 26 April mendatang, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai…

Selasa, 24 April 2018 12:01

Butuh Tambal Sulam, Lubang ‘Hantui’ Pengendara

TARAKAN – Sejumlah lubang masih tampak di beberapa titik jalan di Tarakan. Seperti yang terlihat…

Selasa, 24 April 2018 11:53

Peringati Hari Bumi, Tanam 2000 Bibit Mangrove

TARAKAN - Peringatan Hari Bumi Sedunia yang jatuh pada 22 April lalu, menjadi momentum masyarakat dunia…

Selasa, 24 April 2018 11:52

Air Meluap, Drainase Diprioritaskan

TARAKAN – Ketua RT 4, Kelurahan Selumit Pantai, Saidun mengatakan drainase menjadi permasalahan…

Selasa, 24 April 2018 11:45

KPU Kembali Tolak Tiga Berkas

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menolak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .