MANAGED BY:
RABU
25 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 03 Januari 2017 11:58
Pengelola Pelabuhan Tawau Dinilai Lecehkan Indonesia

Pembelian Karcis Pelabuhan Tawau di Tunon Taka

KEMBALI BERULAH: Karcis masuk ke Pelabuhan Tawau turut dijual di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. DPRD pun menilai persoalan itu sama dengan melecehkan Indonesia. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pengelola Pelabuhan Tawau tampaknya semakin berani menerapkan kebijakan yang dibuatnya. Tak hanya menerapkan di wilayahnya, penarikan retribusi senilai Ringgit Malaysia (RM) 15 atau setara Rp 45 ribu untuk masuk Pelabuhan Tawau tersebut juga diberlakukan di wilayah Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang merupakan wilayah Indonesia.

Ironisnya, yang bertugas melakukan pemungutan karcis buatan Malaysia itu justru Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri. Tak hanya tiket kapal, para penumpang tujuan Tawau, Malaysia diwajibkan untuk membayar karcis masuk Pelabuhan Tawau tersebut  sebelum ikut berlayar.

“Iya, memang ada karcisnya dijual di sini (Nunukan, Red.). Orang kapal yang disuruh jual. Mereka juga disuruh sama pengelola pelabuhan di Tawau. Karena, biar bagaimanapun tetap juga beli karcis kalau sudah di Tawau,” ungkap Ruddin, salah seorang mitra kapal yang sempat ditemui media ini kemarin.

Bahkan, lanjutnya, penarikan itu dilakukan secara terang-terangan. Awalnya hanya dilakukan di kapal ketika sedang berlayar. Namun, saat ini mulai berubah. Penarikan juga sudah dimulai di daratan. “Infonya, kalau pemilik kapal tidak lakukan, maka uang pembelian tiket penumpang yang dipotong,” ujarnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan H. Danni Iskandar mengaku apa yang dilakukan pengelola Pelabuhan Tawau sudah sangat keterlaluan. Sebab, pengutan karcis masuk ke Pelabuhan Tawau yang diterapkan di wilayah Indonesia termasuk pelecahan juga.

“Seharunya, harga karcisnya itu nanti diminta ketika penumpang tiba di Tawau saja. Jangan penumpang masih di Nunukan sudah diminta untuk membayar karcisnya disesuaikan dengan pembelian tiket kapal pula,” kesalnya.

Hal semacam ini sudah dapat dinamakan Pungutan Liar. (Pungli) sebab, tidak ada dasar hukumnya. Jika retribusi itu untuk Pelabuhan Tunon Taka, dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Nunukan, tentu disertai dengan dasar hukum. Tidak asal memungut saja. “Kalau inikan sudah keterlaluan. Makanya saya mengajak kepada pemilik kapal itu untuk tegas. Kompak menolak hal semacam itu,” ungkapnya.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 24 April 2018 12:40

Bea Cukai Pasang Badan

NUNUKAN – Kapal MV Dong Thien Phu Golden yang mengangkut 2.900 ton beras asal Vietnam dengan tujuan…

Selasa, 24 April 2018 11:12

Tunjangan Khusus Guru Tak Diberikan

NUNUKAN - Sejumlah guru di Kecamatan Krayan kembali mengadukan nasib mereka di Dewan Perwakilan Rakyat…

Senin, 23 April 2018 12:23

Pos Imigrasi ‘Diserbu’ Warga

NUNUKAN – Pelayanan Imigrasi Kelas II Nunukan yang dilakukan di Pos Imigrasi Sungai Pancang Sebatik…

Senin, 23 April 2018 12:22

PR Kedua Negara Perbatasan

NUNUKAN – Permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI), penyelundupan barang haram hingga teroris…

Minggu, 22 April 2018 12:12

Kapal Berbendera Vietnam Dipaksa Sandar di Pelabuhan Tunon Taka

NUNUKAN - Kapal asal Vietnam dipaksa bersandar di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Kapal yang memiliki…

Sabtu, 21 April 2018 10:26

Warga Harus Segera Pindah

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam waktu dekat, akan segera membersihkan area…

Sabtu, 21 April 2018 10:14

Persoalan Lawas, Dideportasi Bukan TKI Resmi

NUNUKAN – Bekerja di luar negeri masih menjadi magnet tersendiri bagi para Warga Negara Indonesia…

Jumat, 20 April 2018 12:35

Satu Maskapai Melirik, Armada TNI Jadi Alternatif

NUNUKAN – Proses Lelang Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Nunukan-Krayan kini dilirik salah satu maskapai.…

Jumat, 20 April 2018 12:16

Zona Merah, Aset Pemprov Kaltim

NUNUKAN – Warga yang bermukim di  Rukun Tetangga (RT) 14 Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan…

Jumat, 20 April 2018 10:11

Data Belum Valid, Gaji Guru Honorer Tertahan

NUNUKAN – Pasca dilakukan uji kompetensi guru pada Februari lalu, hingga saat ini Dinas Pendidikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .