MANAGED BY:
MINGGU
22 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Senin, 01 Agustus 2016 13:07
Anggaran Perbatasan Banyak, tapi Tidak Jalan
Anggota Komisi II DPR RI-Hetifah Sjaifudian. INT

Dijelaskan Hetifah, banyak problem yang terjadi di perbatasan, meskipun banyak juga program yang digelontorkan pusat ke perbatasan.

Misalnya untuk pembangunan infrastruktur, program yang ada masih belum bisa memecahkan masalah ketergantungan ekonomi di sana, termasuk ketergantungan pada bahan pokok sembako dan BBM dari negara tetangga, termasuk listrik.

Begitu juga terkait diplomasi, masih belum jalan. “Sebab masyarakat di sana masih tergantung dengan Malaysia, dan negara tidak punya posisi tawar yang kuat,” ungkap Hetifah melalui telepon selular.

Salah satunya adalah kasus warga di desa Lumbis Ogong.

“Makanya saya menantang pemerintah, ayo kita lihat ke lapangan,” kata Hetifah.

Jika tim ini terbentuk, berarti regulasi yang sudah ada akan direview dimana letak kendala yang terjadi selama ini. Begitu juga dengan kelembagaan yang selama ini menangani perbatasan yaitu BNPP.

“BNPP kayanya tidak punya ‘gigi’ untuk betul-betul menggerakkan kementerian di lintas lembaga. Yang dilakukan baru berbasis keamanan. Sementara itu pendekatan ekonomi dan kesejahteraan belum terasa di perbatasan sehingga warga kita mudah diming-imingi pihak Malaysia. Misalnya dengan bantuan keuangan, kredit murah bahkan pembuatan IC (identity card) gratis,” ungkap Hetifah lagi.

Dari pengalamannya, di beberapa daerah di Kaltara yang sudah dikunjungi Hetifah menyebutkan perlu adanya tim percepatan. “Tim ini lintas komisi dan lintas fraksi, nanti akan mereview kelembagaan dan melakukan pengecekan ke lapangan. Sebab sekarang (DPR,Red.) ketika kunker ke perbatasan hanya sampai ke ibu kota provinsi saja, paling mentok ke kabupaten dan tidak sampai ke desa perbatasannya,” jelasnya.

Biasanya itu terjadi karena untuk mencapai perbatasan harus menempuh perjalanan berhari-hari dengan medan yang berat. “Faktor kendalanya, jatah kunker memang hanya 3 hari. Komisi II kemarin juga hanya sampai di Krayan. Dengan adanya tim ini, DPR wajib turun ke lapangan dan sampai ke lokasinya agar konkrit. Ini inisiatif dari DPR, ada 32 orang yang mengusulkan untuk dibentuk tim ini. Mudah-mudahan bisa lebih konkret lagi fungsi regulasi dan pengawasan terkait perbatasan,” harapnya.

Kembali dikatakan Hetifah, program pemerintah yang sudah diprogramkan selama ini juga terkesan tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat guna. “Jadi kalaupun dananya ada, tidak sampai dirasakan oleh orang yang membutuhkannya di perbatasan,’ ujarnya.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 21 Oktober 2017 10:18

Pasokan Gas Kurang, Diatasi Diesel

TARAKAN – Tak dipungkiri krisis listrik masih menghantui beberapa wilayah di Kaltara. Penambahan…

Sabtu, 21 Oktober 2017 10:17

Rumah Imam Masjid Terbakar

TANA TIDUNG – Sebuah rumah di Jalan Padat Karya, Tana Tidung, Ibu Kota KTT habis terbakar pada…

Sabtu, 21 Oktober 2017 10:16

Desember Akan Ada Taman Baru

TARAKAN – Di tengah kondisi perekonomian yang sulit, Pemkot Tarakan tetap dapat membangun ruang…

Sabtu, 21 Oktober 2017 10:15

Sempat Tak Didukung, Kini Miliki Pengalaman Berakting

Tak pernah terpikirkan oleh gadis asal Bumi Paguntaka ini untuk bisa bermain film layar lebar, yang…

Sabtu, 21 Oktober 2017 10:13

Gerindra dan PKS Siapkan SK Pengusungan

TARAKAN – Dalam waktu dekat rencananya, Gerindra dan PKS akan menyusul PAN yang sudah mengusung…

Sabtu, 21 Oktober 2017 10:12

Tak Sesuai Prosedur, Diberikan ‘Surat Cinta’

TARAKAN - Pengawasan obat-obatan di Bumi Paguntaka semakin gencar dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes)…

Sabtu, 21 Oktober 2017 10:08

Nakhoda dan ABK Kabur Tinggalkan BB

TARAKAN – Satpolair Polda Kaltim kembali mengamankan Barang Bukti (BB) berupa dua unit mesin berkapasitas…

Sabtu, 21 Oktober 2017 10:07

Rehabilitasi Narkoba Harus ke Luar Kota

TARAKAN – Saat ini Kota Tarakan membutuhkan tempat untuk merehabilitasi pengguna narkotika dalam…

Sabtu, 21 Oktober 2017 10:04

Vaksin MR Sangat Dibutuhkan untuk Cegah Kecacatan

TARAKAN – Belum dikeluarkannya sertifikasi halal dari MUI, tak berarti vaksin measles rubella…

Sabtu, 21 Oktober 2017 10:02

Tarakan Kekurangan 340 Guru

TARAKAN – Kebutuhan terhadap tenaga pengajar yang tinggi memang masih menjadi persoalan yang belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .