MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 08 Juli 2019 10:24
Pemilu 2019 Jadi Pelajaran
Lili Suryani - Ketua KPU Bulungan/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2019 menjadi pelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan untuk melakukan dan menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.

Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani mengatakan, beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan pilkada 2020 sudah dilakukan oleh pihaknya. Saat ini yang pertama dan sudah dilakukan oleh pihaknya adalah usulan kebutuhan anggaran ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.

“Karena, sesuai amanat dari surat edaran KPU RI, seluruh KPU daerah harus segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran pilkada 2020 ke masing-masing pemerintah daerah,” ujar Lili kepada Radar Kaltara di Tanjung Selor beberapa hari lalu.

Setelah itu, pihaknya juga melakukan penata kelolaan kembali tim yang ada di internal. Dalam hal ini, pihaknya melakukan evaluasi berdasarkan hasil pemilu 2019. Jadi hasil dari evaluasi itu nanti yang kemudian digunakan untuk menyukseskan pilkada 2020.

Evaluasi itu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dari penyelenggara yang terjadi di pemilu 2019 untuk diperbaiki di pilkada 2020. Evaluasi p meliputi tata kelola, pendistribusian logistik, termasuk soal pengadaan dan lain sebagainya.

Untuk di internal penyelenggara, pihaknya akan memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) terhadap badan ad hoc agar mereka benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sebagai bagian dari penyelenggara.

“Karena merekalah yang berada di depan kita. Seperti KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), misalnya. Inilah yang menjadi ujung tombak kami di lapangan. Makanya mereka harus benar-benar paham tupoksinya,” tutur Lili.

Untuk itu, bimtek ke badan ad hoc ini sangat perlu untuk dikuatkan. Sebab, pada pemilu 2019 itu salah satu kelemahan yang ditemukan, kurangnya bimtek ke badan ad hoc. Oleh karena itu, pihaknya akan coba perbaiki di pilkada 2020.

“Kemarin (pemilu 2019, Red) itu, ada pemahaman yang berbeda di pelaksanaan. Nah, ini yang mau kita satu persepsikan,” katanya.

Termasuk relawan demokrasi. Mungkin nanti akan dibentuk dengan desain yang berbeda. Tidak seperti yang sebelumnya. Pastinya diharapkan bisa lebih maksimal dari relawan yang bekerja di pemilu 2019.

“Jangan sampai nanti jalan sendiri-sendiri. Artinya, relawan ini akan kita sinergikan dengan PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara),” sebutnya.

Jika relawan demokrasi yang di pemilu 2019 bisa mendukung kinerja KPU untuk mencapai target partisipasi pemilih di atas nasional, yakni 82 persen. Paling tidak, di pilkada 2020 nanti bisa lebih tinggi dari itu. Minimal, jika tidak bisa naik, bisa mempertahankan yang sudah ada.

“Termasuk juga nanti kita tetap meminta masukan dari stakeholder yang ada terkait bagaimana penyelenggaraan pilkada 2020. Artinya, segala persiapan, baik dari kita (KPU) maupun pemerintah daerah itu dimatangkan,” katanya.

Untuk saat ini, pihaknya tinggal menunggu penetapan Peraturan KPU (PKPU) tentang jadwal yang sudah dilaksanakan. Karena PKPU itu nanti yang akan dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk melakukan tahapan pilkada 2020.

Melihat hasil pemilu 2019, hal yang perlu ditingkatkan oleh KPU adalah sosialisasi. Sosialisasi tetap digalakkan dengan memberikan penjelasan dan pemahaman ke badan ad hoc dan masyarakat soal perbedaan proses pemilu legislatif dan pilkada. Karena pelaksanaannya berbeda.

“Di sini kita harus menjaga kondusifitas daerah kita. Pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat berjalan aman, lancar dan damai, tentunya berangkat dari sosialisasi yang kita lakukan,” sebutnya.

Selain itu, hal yang juga perlu dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik dengan para calon kepala daerah serta pihak pengamanan. Semuanya harus berjalan seiring, karena seperti petugas pengamanan itu merupakan mitra kerja KPU dalam menyukseskan pesta demokrasi.

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk meminta dukungan soal rekam e-KTP masyarakat yang sudah wajib memiliki e-KTP, tapi hingga sekarang belum merekam.

“Tapi untuk realisasinya, itu mereka sudah punya aturan sendiri. Itu dilakukan rekapitulasi per semester. Sekarang mereka harus lapor ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dulu baru nanti dari sana (Kemendagri, Red) ke KPU RI, baru turun ke kita,” bebernya.

Pastinya, koordinasi saat ini dengan beberapa pihak terkait sudah sangat baik, salah satunya dengan Disdukcapil. Mereka sudah sangat luar biasa dalam memberikan support ke KPU.

Sementara, Ketua KPU Kalimantan Utara (Kaltara), Suryanata Al Islami mengatakan, terkait pelaksanaan pilkada 2020, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan KPU empat kabupaten yang ikut dalam perhelatan pilkada tahun depan.

“Kami sudah menyampaikan dua hal penting kepada KPU masing-masing kabupaten, pertama melakukan koordinasi dengan pemkab (pemerintah kabupaten) masing-masing daerah dan yang kedua segera menyiapkan usulan anggaran ke pemkab,” katanya.

Suryanata mengatakan, perlu ada langkah cepat untuk melakukan usulan kebutuhan anggaran tersebut, tujuannya supaya pelaksanaan pilkada tidak lagi terkendala karena bermasalah di anggaran. Karena KPU sudah lebih dulu berkoordinasi dengan pemkab.

“Dalam hal ini, tentu kita berharap bisa bersinergi dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, semuanya harus bersama-sama menyukseskan Pilkada 2020 nanti,” harapnya.

Suryanata menyebutkan, hasil dari pemilu 2019 sudah menjadi modal besar Kaltara, karena ditetapkan sebagai daerah teraman pertama di Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu yang meliputi pemilu presiden dan legislatif 2019.

“Nah, ini modal besar kita. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat bersinergi menjaga modal yang sudah kita punya ini untuk menyukseskan pilkada 2020,” sebutnya.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulungan, Ahmad mengatakan, sesuai informasi terakhir, pilkada serentak tahun 2020 akan dilakukan 23 September. “Di sini kami akan evaluasi tenaga kami, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Kita akan lihat, di mana kekurangan kita pada Pemilu 2019 kemarin. Itu yang akan kita perbaiki,” sebutnya.

Pastinya, tenaga itu sudah dibina sejak tahun 2017. Jadi, kemungkinan besar tenaga yang sudah ada yang akan digunakan lagi, karena di samping sudah berpengalaman, juga sudah terbangun hubungan komunikasi yang baik selama ini.

“Tapi mungkin tidak 100 persen. Karena kalau sudah tidak memenuhi syarat, kita juga tidak bisa paksakan. Misalnya, mereka yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ini tetap akan kita evaluasi,” tegasnya.

Untuk sementara ini pihaknya belum melakukan apa-apa. Karena, untuk melakukan tahapan kegiatan itu tetap harus menunggu petunjuk teknis (juknis). Serta, juknis yang diikuti oleh pihaknya dikeluarkan oleh Bawaslu RI. “Pastinya kita akan melakukan perekrutan ad hoc pada September 2019. Satu tahun sebelum pemilu dilaksanakan,” pungkasnya. (iwk/eza)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 18 Juli 2019 10:26

Dongkrak PAD, Spanduk dan Reklame Ditertibkan

TANJUNG SELOR – Guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten…

Kamis, 18 Juli 2019 10:25

Badan POM Diupayakan Berdiri di Kaltara

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki garis perbatasan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:23

Pembangunan Pelabuhan Bunyu Terkendala Lahan

TANJUNG SELOR – Rencana Pemerintah Perovinisi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Kamis, 18 Juli 2019 10:21

Hasil Verifikasi Dilimpahkan ke TAPD

TANJUNG SELOR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalimantan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:20

Pemprov Minta Duit Rp 526 Juta Lebih Itu Segera Dikembalikan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie meminta…

Kamis, 18 Juli 2019 10:19

Meninggal Dunia, CJH Boleh Diganti Keluarga

Beberapa ketentuan baru yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag)…

Kamis, 18 Juli 2019 10:18

Penyaluran Bansos ke Pedalaman Dikawal

TANJUNG SELOR — Pendampingan Satuan Tugas (Satgas) pengamanan Bantuan Sosial…

Kamis, 18 Juli 2019 10:16

Di Celana Bocah Ada Lendir-Lendir Gitu, Si Ibu Langsung Lapor Polisi

TANJUNG SELOR - Ibu dari MC memilih melaporkan pria berinisial…

Kamis, 18 Juli 2019 09:13

Uyau Abeng Lihan Padan Disematkan ke Kapolri

TANJUNG SELOR - Kapolri Jendral Polisi Muhammad Tito Karnavian tiba…

Rabu, 17 Juli 2019 09:13

Melanggar Perda, Satpol PP Warning PKL

TANJUNG SELOR – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL), yang berjualan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*