MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 26 Juni 2019 10:11
Gubernur Kaltara Ajak Gubernur Kaltim Berjuang

Irianto Tegaskan Kaltim Layak Jadi Ibu Kota Negara

Irianto Lambrie - Gubernur Kaltara

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie merespons positif rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Irianto menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) harus memperjuangkan Ibu Kota Negara itu ditetapkan di Kaltim.

"Sebagai Gubernur Kaltara, saya sangat mendukung ditetapkannya ibu kota di Kaltim. Tentu harus bersepakat, Gubernur Kaltim mengambil inisiatif, misalnya melakukan pertemuan," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor (25/6).

Di situ, seluruh Gubernur se-Kalimantan dikumpulkan untuk bersepakat daerah mana yang didorong dan diserahkan ke Presiden RI, Joko Widodo untuk diputuskan lokasinya menjadi Ibu Kota Negara menggantikan Jakarta.

"Karena sekarang ini belum disebutkan, hanya dikatakan di Kalimantan. Nah, yang paling berpeluang itu antara Kalteng (Kalimantan Tengah) dan Kaltim," kata mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim ini.

Menurutnya, jika Ibu Kota Negara pindah di Kalimantan, tentu dampak positifnya bukan hanya untuk Kalimantan sendiri, tapi seluruh wilayah di Indonesia. Karena, untuk ke pusat pemerintahan negara, untuk bertemu Menteri dan Presiden tentu tidak jauh-jauh lagi.

Selain itu, tingkat kemacetan dan urusan juga bisa lebih lancar. Bahkan, dari sisi ekonomis itu bisa lebih baik, karena letak Ibu Kota Negara yang ideal itu berada di titik tengah. Sehingga dari Barat, Timur, Utara, dan Selatan tidak jauh mengakses Ibu Kota Negara.

"Itu dari sisi posisi dan jarak. Tapi, tentu faktor sejarah juga pasti menentukan. Termasuk juga faktor politik sangat menentukan," tegas Irianto. Ia mengatakan, beberapa daerah lain juga menentukan pusat pemerintahannya itu idealnya di titik tengah, salah satunya Jerman. Itu pusat pemerintahannya relatif berada di titik tengah.

Secara objektif, jika ditanyakan memilih Kaltim atau Kalteng, Irianto lebih memilih Kaltim. Salah satu poin penilaiannya, permasalahan kondisi tanah atau geologi, daerahnya lebih mudah dibangun dan ditata. Tentu juga bebas banjir. "Lalu, tanahnya juga bagus untuk bangunan bertingkat. Seperti kita ketahui, kalau di Kalteng itu lahannya gambut, tentu membutuhkan biaya mahal," sebut Irianto.

Tak hanya itu, Kaltim juga didukung dengan infrastruktur yang sudah eksisting. Di antaranya, sudah ada dua bandar udara (bandara) yang berskala internasional, yakni di Balikpapan dan Samarinda. Lalu di dukung juga dengan beberapa bandara yang kecil.  

Kemudian, infrastruktur jalan dan jembatan juga saat ini sedang berproses penyelesaian pembangunannya, termasuk jalan tol Samarinda-Balikpapan. Termasuk juga ada pelabuhan lautnya yang cukup bagus di Balikpapan. "Jika di Kaltim, pemerintah tidak banyak membangun lagi. Paling tinggal meningkatkan infrastruktur yang sudah eksisting," tuturnya.

Selain itu, juga persoalan lahan. Dalam hal ini, lahan itu jangan sampai menjadi kendala utama. Nah, untuk di Kaltim itu, menurutnya masih banyak hutan yang merupakan lahan negara yang bisa dikonversikan melalui keputusan undang-undang (UU), keputusan Presiden (kepres), atau keputusan Menteri Kehutanan.

Secara geografis, mencapai wilayah Kaltim, baik sekarang maupun ke depan, itu lebih mudah, karena akses sudah terbuka, baik itu laut, darat, maupun udara. Untuk di Kalteng juga memang tidak sulut, tapi tentu banyak yang harus dibenahi.

"Kalau dari subjektivitas, kita tentu pilih Kaltim. Kalau saya sejak awal memang mendukung Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara," tegasnya.

Dengan begitu, Irianto mengajak Gubernur Kaltim untuk berjuang. Tidak bisa diam, karena keputusan politik itu sangat dinamis. Paling tidak ajak semua provinsi berunding, daerah mana yang harus di dorong.  

Dalam hal ini, tentu Kalteng juga menginginkan hal yang sama. Jika Kalteng bisa menyediakan lahan yang lebih luas dan tidak bermasalah, tentu itu bisa jadi pertimbangan. Oleh karena itu, Kaltim harus bisa menawarkan keunggulan komparatif maupun kompetitifnya. "Pastinya, ini perlu ada visi dan lobi politik. Karena ini merupakan keputusan politik, bukan keputusan biasa," pungkasnya. (iwk/udn)

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 18 Juli 2019 10:26

Dongkrak PAD, Spanduk dan Reklame Ditertibkan

TANJUNG SELOR – Guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten…

Kamis, 18 Juli 2019 10:25

Badan POM Diupayakan Berdiri di Kaltara

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki garis perbatasan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:23

Pembangunan Pelabuhan Bunyu Terkendala Lahan

TANJUNG SELOR – Rencana Pemerintah Perovinisi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Kamis, 18 Juli 2019 10:21

Hasil Verifikasi Dilimpahkan ke TAPD

TANJUNG SELOR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalimantan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:20

Pemprov Minta Duit Rp 526 Juta Lebih Itu Segera Dikembalikan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie meminta…

Kamis, 18 Juli 2019 10:19

Meninggal Dunia, CJH Boleh Diganti Keluarga

Beberapa ketentuan baru yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag)…

Kamis, 18 Juli 2019 10:18

Penyaluran Bansos ke Pedalaman Dikawal

TANJUNG SELOR — Pendampingan Satuan Tugas (Satgas) pengamanan Bantuan Sosial…

Kamis, 18 Juli 2019 10:16

Di Celana Bocah Ada Lendir-Lendir Gitu, Si Ibu Langsung Lapor Polisi

TANJUNG SELOR - Ibu dari MC memilih melaporkan pria berinisial…

Kamis, 18 Juli 2019 09:13

Uyau Abeng Lihan Padan Disematkan ke Kapolri

TANJUNG SELOR - Kapolri Jendral Polisi Muhammad Tito Karnavian tiba…

Rabu, 17 Juli 2019 09:13

Melanggar Perda, Satpol PP Warning PKL

TANJUNG SELOR – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL), yang berjualan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*