MANAGED BY:
KAMIS
20 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 13 Juni 2019 14:46
Tiga Pelabuhan Penyeberangan Setuju Diserahkan ke Pusat
BUTUH PEMELIHARAAN: Tiga pelabuhan penyebrangan di Nunukan akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) demi mendapatkan pengembangan. /RIKO ADITYA/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Menindaklanjuti persetujuan penyerahan penyelenggaraan sejumlah pelabuhan penyebrangan di Nunukan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun menyetujui penyerahan pelabuhan penyebrangan tersebut.

Persetujuan itu disetujui saat kedua belah pihak lakukan rapat dengar pendapat di DPRD Nunukan, Rabu (12/6). Ketua DPRD Nunukan H. Dani yang memimpin rapat memutuskan menyetujui penyerahan 3 pelabuhan penyebrangan yakni, Pelabuhan Sei Jepun Nunukan Selatan, Pelabuhan Liang Bunyu Sebatik Barat dan Pelabuhan Semaja Sei Menggaris.

Hanya saja, pihaknya meminta kepada Pemkab Nunukan memperhatikan permasalahan lahan yang belum terselesaikan jika memang ada yang belum diselesaikan permasalahannya. Kedua pihak menyetujui penyerahan guna fungsi dari pelabuhan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan dapat menikmati pelayanan yang baik.

“Ya, pihak DPRD setuju dengan penyerahan pelabuhan ini. Tapi sebelum diserahkan, tolong di perbaiki masalah-masalah lahan. Terlebih dahulu diselesaikan, setelah itu baru diserahkan,” ujar H. Dani sebelum menutup rapat dengar pendapat.

Sebelum menyetujui penyerahan pelabuhan penyebrangan tersebut, Pemkab Nunukan melalui suratnya memang pernah menyampaikan permohonan persetujuan itu sebelumnya. Dalam surat itu kembali dijelaskan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Serfianus, bahwa ketiga pelabuhan penyebrangan tersebut selama ini dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan.

Sejak beroperasi, pemkab hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional, sementara biaya pemeliharaan tidak dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) mengingat aset tersebut milik Kementerian Perhubungan RI.

“Jadi, jika biaya pemeliharaan dibiayai melalui ABPD, maka akan mempengaruhi nilai aset pada objek tersebut, di sisi lain Kementerian Perhubungan tidak dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan dikarenakan penyelenggaraan pelabuhan tersebut dilakukan oleh Pemkab Nunukan,” kata Serfianus.

Apalagi saat ini kondisi keuangan Pemkab Nunukan sedang tidak stabil, sehingga hanya mampu membiayai program-program pembangunan yang ststrategis atau prioritas saja. Sementara kondisi pelabuhan penyebrangan khususnya penyebrangan Sei Jepun, telah mengalami kerusakan berat bahkan dapat dikatakan tidak layak operasi, tentu akan berdampak pada resiko keselamatan penumpang atau pengguna jasa pelabuhan tersebut.

Untuk itu perlu ada kebijakan dari Pemkab Nunukan dan Pemerintah Daerah, agar permasalahan terkait dengan penganggaran dan pemeliharaan pelabuhan tersebut, segera mendapat solusi dan tindak lanjut.

“Atas pertimbangan itulah, kami berencana menyerahkan penyelenggaraan pelabuhan tersebut dilaksanakan. Tentu juga bertujuan agar biaya operasional dan pemeliharaan serta pengembangan pelabuhan menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan RI,” tambah Serfianus.

Pasca persetujuan dari DPRD Nunukan, nantinya Setelah penyerahan tersebut, dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan antara Pemkab Nunukan dan Kementerian Perhubungan RI sebelumnya, pada prinsipnya kementerian perhubungan tentu akan mengalokasikan anggaran operaional dan pemeliharaan serta pengembangan pelabuhan. (**)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*