MANAGED BY:
KAMIS
20 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 12 Juni 2019 11:03
PLBL Bakal Dikelola Pemprov
DIALIHKAN: PLBL Liem Hie Djung rencananya ingin diambil alih dan dikelola Pemprov Kaltara lantaran melayani hanya melayani penumpang tujuan Nunukan-Tarakan dan sebaliknya.

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung yang berstatus pelabuhan internasional namun hanya melayani rute antar daerah dalam provinsi bakal dijadikan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal itu terlihat dari surat Gubernur Kaltara nomor: 900/537-4/BPKAD/GUB prihal pengambilalihan PLBL Liem Hie Djung. Dalam surat itu, tercantum tiga alasan Pemprov Kaltara ingin mengambil alih dan mengelola salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

Salah satunya, berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah bahwa pelabuhan antar kabupaten dalam wilayah provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Robby Serang membenarkan adanya surat resmi dari Gubernur Kaltara Dr. Irianto Lambrie mengenai pengambilalihan PLBL Liem Hie Djung tersebut. Ia mengatakan, dengan adanya surat itu maka pemerintah segera melakukan pertemuan dengan perangkat daerah terkait.

“Besok (Hari ini) baru dirapatkan. Jadi, hasilnya besok diketahui,” kata Robby saat ditanyai mengenai sikap pemerintah terhadap keinginan Pemprov Kaltara tersebut kemarin.

Dikatakan, selaian persoalan PLBL Liem Hie Djung tersebut, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WITA, itu juga membahas mengenai kondisi Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun. “Kami selaku pemerintah tidak boleh berpikiran sepert itu (tidak ingin melepas). Yang gak boleh dia (PLBL Liem Hie Djung) itu ke Malaysia. Itu saja,” tegasnya.

Menurutnya, adanya keinginan Pemprov Kaltara untuk mengelola PLBL Liem Hie Djung tak perlu disikapi negatif. Apalagi sampai berpikiran soal pemasukan PAD. Sebab, apa yang dilakukan selama ini mengutamakan pelayanan publik atau pelayanan ke masyarakat. Bukan pengelolaan PLBL konvensional atau sebagai pengelolaan bisnis. Sehingga, apa yang menjadi keinginan Pemprov Kaltara patut diapresiasi. 

“Saya pikir jika memang untuk kemajuan PLBL dan untuk kepentingan masyarakat, tidak jadi masalah. Yang harus dilakukan itu, jika setelah dimiliki pemerintah provinsi pelayanan dan sarananya tetap sama, bahkan turun, maka saat itu pemprov harus diteriaki,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, sebelum pengalihan itu dilakukan, Pemprov Kaltara juga tetap mendengarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Pemkab Nunukan mengenai PLBL Liem Hie Djung tersebut. “Intinya, kami akan menjalin komunikasi dengan provinsi dan menyampaikan sejumlah pertimbangan mengenai kondisi PLBL itu sebelum proses pengalihan dilakukan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, peningkatan izin operasional dari 35 grass tonage (GT) ke 175 GT belum juga diteken pihak Kementerian Perbuhungan (Kemenhub). Padahal, usulan itu telah diajukan sejak Juni lalu. Peningkatan izin operasional itu dilakukan sebagai syarat pelayanan rute penyeberangan Nunukan-Tawau dan sebaliknya dilakukan.

Saat ini PLBL Liem Hie Djung yang dibangun sebagai pos penyeberangan lintas batas negara ini melayani rute Nunukan-Tarakan. Bahkan, juga antar kecamatan. Nunukan-Sebuku dan sebaliknya. Rute tersebut diambil sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Sebab, selama ini, penumpang dengan tujuan Nunukan-Tarakan dan sebaliknya itu beroperasi di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Karena masih termasuk dari bagian pengembangan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Nunukan, maka pelayanan penumpang antar daerah dalam provinsi dilalukan di PLBL Liem Hie Djung. Sebab, untuk rute Nunukan-Tawau dan sebaliknya, belum dapat dilakukan di PLBL Liem Hie Djung dan hanya bisa di Pelabuhan Tunon Taka. 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*