MANAGED BY:
KAMIS
20 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 24 Mei 2019 10:48
Ditolak Negeri, Menyerah di Swasta

Tidak Semua Calon Siswa Mampu

BERMASALAH TIAP TAHUN: Petugas PPDB menerima berkas calon siswa di SMP Negeri 2 Tarakan, Selasa (21/5). JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan pada Selasa (21/5) pagi membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluhkan kondisi di mana setiap calon siswa harus didampingi orang tuanya.

Salah satunya Katerina Ellianty (35), seorang ibu yang mengantarkan anaknya ke SMPN 2. Menurut Katerina anaknya sedang dalam kondisi sakit. Dalam kondisi lemah dan sakit putrinya terpaksa ikut berdesak-desakan bersama calon siswa yang lain.

“Saya datang dari jam 6 pagi. Sebenarnya tidak masalah desak-desakan begini sudah biasa. Cuma anak saya sakit demam, tapi karena aturan sekolahnya siswanya harus hadir jadi terpaksa anak saya datang dalam keadaan sakit,” ujarnya, kemarin (21/5).

Rosmiati (39), menyayangkan tidak adanya toleransi panitia dalam menangani berkas peserta. Salah satu hal yang dikeluhkan soal kartu keluarga yang telah berlaku minimal 1 tahun.

“Masa karena KK baru 4 bulan, anak saya langsung ditolak. Setahu saya tidak ada aturan yang mengharuskan aturan masak berlaku berkas. Padahal berkas sudah lengkap, masak harus ada minimal masa berlakunya. Jadi bagaimana kalau keluarga yang baru dapat musibah rumahnya kebakaran dan baru mengurus KK-nya lagi. Memang susah cari sekolah kalau tidak punya orang dalam,” ungkapnya kecewa.

Solusi pihak sekolah, menurutnya kurang memuaskan. Selain itu, lebih kecewa lagi karena pihak sekolah yang menyarankan dirinya agar langsung mencari sekolah swasta. “Minimal kasih solusi apakah, suruh buat surat keterangan rumah terbakarkah atau bagaimana, jadi kan saya bisa uruskan cepat. Ini malah ditolak, disarankan untuk cari sekolah swasta. Tidak etis sekali,” keluhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan SD dan SMP pada Disdikbud Tarakan Wiranto mengungkapkan, aturan masalah ketetapan masa berlaku berkas peserta PPDB tersebut memang sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018. Sehingga, hal tersebut wajib diterapkan. Meski demikian, ia menyayangkan adanya perlakuan pihak salah satu sekolah yang menyarankan calon siswa untuk mencari sekolah lain. Seharusnya pihak sekolah dapat memberikan penjelasan konkret kepada orang tua calon siswa.

“Memang itu sudah ada dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan sudah diterapkan tahun lalu. Keterangan domisili berdasar alamat kartu keluarga diterbitkan minimal setahun sebelumnya. Saya kira para orang tua sudah mengetahui ini dari semua sosialisasi yang kami lakukan. Namun kami menyayangkan, adanya perlakuan atau saran yang menimbulkan ketidaknyamanan orang tua calon siswa. Seharusnya perlu ada sedikit penjelasan lebih persuasif agar bisa lebih dimengerti,” terangnya.

Ia menerangkan, faktor yang melandasi aturan tersebut, karena banyak orang tua siswa yang melakukan berbagai cara untuk dapat mengelabui aturan. Sehingga diberlakukanlah seleksi berkas, termasuk berlakunya KK.

“Itu tidak seperti edisi sebelumnya yang diterbitkan minimal 6 bulan sekarang harus 1 tahun. Keputusan itu berlaku untuk mutasi dadakan yang dilakukan orang tua. Trik itu sering dilakukan orang tua yang sengaja pindah hanya untuk mengincar sekolah favorit bagi anaknya. Karena itu juga, kalau jalur perpindahan orang tua harus dilengkapi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, maupun perusahaan. Mutasi domisili akan dicocokkan dengan sekolah asal siswa,” jelasnya.

Keputusan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menggunakan zona tempat tinggal, mendapat protes dari masyarakat. Aturan tersebut masih dinilai tak adil dan akan membuat banyak siswa terancam tidak sekolah.

Rahmat (35) mengatakan bahwa dirinya memiliki anak bernama Rahmadani (12) dan tidak masuk dalam zona sekolah. Rahmat telah mendaftarkan Rahmadani di tiga sekolah, yakni SMPN 2, 12 dan 8. Di tiga sekolah Rahmadani tidak diterima.

“Kami tinggal di Jalan Gadjah Mada, anak saya mau sekolah di sekolah terdekat, SMPN 2, tapi tidak masuk. Jadi kami lari ke SMPN 12, lebih parah di SMPN 12 karena zonanya tidak sampai,” ujarnya.

Menurut Rahmat, jika pemerintah menerapkan sistem zona dan bukan sistem nilai, maka orang tua angkat tangan. Sebab menurut Rahmat, percuma jika ia memberikan pelajaran tambahan khusus terhadap anaknya agar bisa mendapatkan nilai tinggi namun tidak diterima sekolah.

Rahmat mengaku, jika diarahkan ke sekolah swasta ia tak dapat berbuat banyak. Untuk itu, Rahmat menginginkan adanya sistem nilai oleh pemerintah.

“Seharusnya nilai saja. Karena yang berprestasi pun tidak bisa masuk, karena rumahnya jauh. Keputusannya bagaimana kami terima saja, tapi yang penting bisa sekolahlah,” tuturnya.

Rahmat juga mengungkapkan bahwa meski terdapat sekolah swasta, namun tetap tidak dapat menampung banyaknya siswa. Tak hanya itu, bahkan sekolah swasta pun banyak yang ditutup seperti SMP Mulawarman, namun Muhammadiyah memiliki jumlah kuota terbatas.

“Kalau ada swasta, ya disesuaikanlah, kami ini nelayan saja. Bukan mampu seperti itu,” tutupnya.

Hasmawati (39) mengatakan bahwa ia telah mendaftarkan anaknya di SMPN 4 karena ia berdomisili di Kelurahan Selumit Pantai. Alasan sekolah tidak menerima anak Hasmawati, karena jarak sekolah dan rumah Hasnawati yang terbilang jauh.

“Padahal Selumit Pantai dan Selumit itu wilayahnya memang SMPN 2 dan SMPN 4. Tapi enggak diterima juga. Kalau disuruh ke swasta, berat anak saya ada tiga. Jadi tolong ada kebijakan dari pemerintah agar anak saya bisa masuk negeri,” singkatnya.

Komite SDN 043 Karang Harapan Idris mengatakan bahwa persoalan PPDB memang dialami setiap tahun. Menurut Idris jika mengacu pada aturan pemerintah yakni menerapkan sistem zonasi, maka tidak searah dengan Kota Tarakan saat ini.

“Wilayah kita berbeda dengan di perkotaan. Yang jadi masalah itu adalah fasilitas SD, SMP dan SMA yang masih kurang, sementara pertumbuhan penduduk makin hari makin bertambah,” bebernya.

Untuk itu, dirinya menginginkan adanya kerja sama dari pemerintah untuk menyediakan sekolah di masing-masing kelurahan sehingga setiap siswa dapat bersekolah di sekolah negeri yang dekat dengan rumah.

Menurutnya jumlah siswa yang tidak diterima untuk bersekolah di SMPN mencapai 5 ribu calon siswa. Menurut Idris ada baiknya jika membuat kebijakan, pemerintah memeriksa lebih dulu keadaan daerah yang kecil sehingga tidak menyulitkan orang tua.

Disinggung terkait ketidakinginan orang tua siswa untuk menyekolahkan anak di sekolah swasta, Idris menyatakan adanya masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah, sehingga lebih baik bersekolah di negeri.

“Inilah yang jadi kendala. Hanya ada dua jalan, dipaksakan sekolah di swasta, atau tidak sekolah,” katanya.

Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan pada Setkot Tarakan Hendra Arfandi mengatakan bahwa dirinya telah menerima seluruh aspirasi, dan akan melaporkannya kepada Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, sebagai kepala daerah.

“Kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah daerah dan bukan kebijakan asisten 1,” bebernya.

Meski begitu, Hendra menyatakan bahwa pihaknya mengharapkan agar setiap anak dapat bersekolah. Akan tetapi yang jadi masalah ialah masyarakat yang tidak mau anaknya bersekolah di swasta.

“Jadi masalah dong kalau tidak ada yang mau di swasta. Padahal itu kan dunia usaha juga. Tapi ini akan dianalisis dulu dan disampaikan kepada kepala daerah,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman di masa pemerintahan wali kota sebelumnya, persoalan PPDB teratasi dengan baik sebab adanya keputusan pemerintah untuk melakukan subsidi terhadap masyarakat. Namun di pemerintahan baru ini, menurut Hendra akan didiskusikan kembali bersama kepala daerah.

“Mudah-mudahan keputusannya cepat. Kami akan melaporkan ini kepada Wali Kota,” pungkasnya. (*/zac/shy/lim)

 

 

 

 


BACA JUGA

Rabu, 19 Juni 2019 11:24

Tabung Gas dan Kompor Diamankan

TARAKAN- Untuk melakukan penyelidikan terhadap penyebab kebakaran yang terjadi di…

Rabu, 19 Juni 2019 11:21

Baju Layak Pakai Diserbu Warga

TAK hanya bantuan makanan, namun bantuan pakaian bekas pun sudah…

Rabu, 19 Juni 2019 11:19

Usai Lebaran, Segini Nih Pendatang yang Tercatat Menetap di Kota Ini

BERDASARKAN data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, jumlah…

Rabu, 19 Juni 2019 11:13

Ini Cerita-Cerita di Balik Kebakaran di RT 15 Juata Laut

Kisah pilu dialami ratusan korban kebakaran di Juata Laut, Senin…

Rabu, 19 Juni 2019 11:10

Rencana Relokasi ke Tempat Layak

WAKIL Ketua DPRD Tarakan Muddain, S.T, yang hadir di lokasi…

Rabu, 19 Juni 2019 10:28

Drainase Ditumbuhi Tanaman Liar Sebabkan Banjir

TARAKAN - Karena drainase yang kecil serta dipenuhi banyak tanaman…

Rabu, 19 Juni 2019 10:22

Berharap Terbaik, Wali Kota Tanggung Tiket Atlet

TARAKAN – Pelaksanaan kejuaraan dunia yang akan dilaksanakan di Pontianak…

Selasa, 18 Juni 2019 12:26

2,5 Jam, 42 Rumah Ludes

TARAKAN – Si jago merah kembali mengamuk dan melahap permukiman…

Selasa, 18 Juni 2019 12:24

Tabung Gas Mahal, Disdagkop Malah Bilang Minim Laporan

TARAKAN – Keberadaan LPG 3 kg di Kota Tarakan dikeluhkan…

Selasa, 18 Juni 2019 12:23

WAJIB..!! Ikan dari Malaysia Diwaspadai

TARAKAN - Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*