MANAGED BY:
RABU
26 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 22 Mei 2019 10:20
Rapergub Pemberian THR Masih Digodok

Gubernur: Uang Itu Sudah Ada Dalam APBD

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini sedang menggodok Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2019.

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan, saat ini tim sedang melakukan beberapa proses pembahasan. Sebab sebelum ditetapkan sebagai pergub atau payung hukum tetap, rapergub itu harus dibahas terlebih dahulu oleh tim.

“Di sini tentu kita juga minta pendapat hukum apakah rapergub ini sudah sesuai atau seperti apa. Karena pergub itu konsekuensi pengeluaran anggaran,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (21/5).

Tapi, jika bercermin dengan tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR PNS di lingkungan Pemprov Kaltara ini selalu aman-aman saja. Sebab, anggaran yang digunakan juga pasti diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahunnya.

“Itu tidak ada masalah. Yang penting prosedur dan mekanisme perundang-undangan itu sesuai,” kata mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini.

Pastinya, Irianto optimistis bahwa provinsi termuda Indonesia ini bisa jadi paling cepat. Pada tahapannya tidak ada masalah, justru yang paling teliti membaca peraturan pemerintah (PP) tentang THR itu adalah Kaltara.

Dalam hal ini yang menjadi pertanyaannya, kenapa harus diperdakan? Sementara perda itu prosesnya panjang dan pasti tidak akan bisa terkejar untuk terealisasi tepat waktu seperti yang ditetapkan dalam peraturan yang ada.

“Uang itukan sudah ada dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dan APBD itu sendiri sudah diperdakan. Jadi, untuk apa lagi diperdakan untuk pemberian THR ini,” beber Irianto.

Adapun kategori yang mendapatkan THR PNS, itu sudah tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2019, yakni anggota kepolisian, prajurit TNI, pejabat negara dan penerima tunjangan. Sementara untuk honorer, dalam ketentuan itu tidak ada disebutkan. Artinya, tidak boleh.

Oleh karena itu, untuk tenaga honorer, ia mempersilakan kepada masing-masing kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara untuk menyikapinya. Artinya, tidak ada masalah apabila ada kebijakannya sendiri untuk mengakomodir honorer sebagai bentuk kebersamaan.

 “Pastinya, jika diberikan, tidak boleh juga honorer ini mau sama dengan PNS. Atau mungkin ada kepala bidang mau sama besaran THR-nya dengan kepala dinas. Itu pasti beda. Intinya untuk honorer, itu tergantung kebijakan OPD-nya masing-masing,” pungkasnya. (iwk/udn)


BACA JUGA

Rabu, 26 Juni 2019 10:13

Gubernur: SPCP IPDN Akuntabel dan Kompetitif

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H. Irianto Lambrie…

Rabu, 26 Juni 2019 10:11

Gubernur Kaltara Ajak Gubernur Kaltim Berjuang

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie merespons…

Rabu, 26 Juni 2019 10:08

Tak Semua Perusahaan Masuk Proper

TANJUNG SELOR - Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup…

Rabu, 26 Juni 2019 10:06

Lebih Dekat Bersama Benny Sudarsono Pj PN Tanjung Selor

Benny Sudarsono merupakan pria kelahiran Jakarta, 14 Desember 1978. Dan…

Selasa, 25 Juni 2019 09:48

Disdukcapil ‘Diserbu’ Orang Tua dan Peserta Didik Baru

TANJUNG SELOR – Berbagai persyaratan ditetapkan pada penerimaan peserta didik…

Selasa, 25 Juni 2019 09:43

LP2B dan Resapan Air Harus Tetap Terlindungi

TANJUNG SELOR - Pemerintah harus tetap berkomitmen untuk melindungi dan…

Selasa, 25 Juni 2019 09:42

Keterbatasan Fisik Jadi Motivasi Pelajar SLB

Kreativitas pelajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanjung Selor ibarat…

Senin, 24 Juni 2019 12:06

Masalah Lingkungan di Ibu Kota Serius

TANJUNG SELOR – Acap kali terjadi musibah banjir sejak beberapa…

Senin, 24 Juni 2019 12:05

Tegaskan Dana Iuran Digunakan Semestinya

TANJUNG SELOR - Hasil penarikan dana iuran yang diperoleh dari…

Senin, 24 Juni 2019 12:04

12 Kementerian Akan Tinjau Lokasi KBM

TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*