MANAGED BY:
SENIN
27 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 15 Mei 2019 10:41
Duitnya Ngga Ada..!! Pemkab Tak Anggarkan THR Honorer

Tidak Dibayar, Denda 5 Persen

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bulungan memastikan tahun ini PNS di lingkungan Pemkab Bulungan tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), meski kondisi keuangan daerah sejak tiga tahun defisit. Hal itu dikatakan Kepala DPKAD Bulungan, P Tumanggor kepada Radar Kaltara.

Namun untuk tenaga honorer, kata dia, sama seperti tahun sebelumnya tidak menerima THR. Seperti diketahui, ada sekitar 700 tenaga honorer yang mengabdi di Pemkab Bulungan.

“Kita sebenarnya berharap tenaga honorer juga menerima THR, tapi karena keuangan tidak mencukupi, tidak dapat kita berikan,” kata Tumanggor. Sementara untuk THR PNS akan diberikan sebanyak 1 bulan gaji. Paling lambat dibayar H-7 Idulfitri.

 “Untuk total anggaran yang disiapkan, saya lupa, yang pasti setiap PNS akan menerima THR sebesar satu bulan gaji,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara, Asnawi mengatakan, pihaknya hanya mengawasi THR tenaga kerja perusahaan. Sementara untuk tenaga honorer yang bekerja di pemerintah bukan kewenangan mereka.

Jadi, kata dia, untuk perusahaan tetap diingatkan untuk membayar THR karyawan tepat waktu, yakni paling lambat H-7 Idulfitri.

 “Sanksi pasti ada jika ada yang tidak membayar atau telat. Kalau telat sanksi bisa berupa denda hingga sanksi administratif,” ungkap Asnawi, Selasa (14/5).

Bahkan di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Diperusahaan, khususnya pada pada Pasal 10 secara jelas menyebutkan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja dapat dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

“Jadi dalam aturan itu sudah jelas, kita juga sudah membuat surat edaran (SE) kepada perusahaan agar membayar THR paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujarnya.

Denda itu nantinya akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan sanksi administratif akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi kita berharap pihak perusahaan dapat membayarkan THR itu tepat waktu,” tegasnya.

Kemudian, pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum Idulfitri berhak mendapatkan THR. Hal itu berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

“Tahun ini kita juga akan membuat posko pengaduan THR di kantor Disnakertrans,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam proses pengaduan, pekerja cukup melapor ke posko pengaduan atau menghubungi nomor telepon yang sudah disediakan. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Disnakertrans.

“Jadi kami akan memberikan pendampingan kepada pekerja agar pihak perusahaan yang bersangkutan membayar THR sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Berdasarkan catatan tahun 2018, pihaknya menerima sebanyak 27 aduan terkait THR. Rata-rata masalah THR, seperti perhitungan, keterlambatan, dan tidak adanya THR kepada pekerja yang  baru seminggu masuk bekerja.

“Tahun ini kita tidak tahu berapa aduan yang akan diterima, tapi kami tetap berharap tidak ada lagi permasalahan THR tersebut,” ujarnya. (*/jai/ana)

 

 

 

 

 

 


BACA JUGA

Senin, 27 Mei 2019 12:18

Satu Parpol Gugat KPU ke MK

TANJUNG SELOR – Pasca rekapitulasi penetapan perolehan suara secara nasional…

Senin, 27 Mei 2019 12:16

Ahli Waris Kubur Jangan Seenaknya..!!

TANJUNG SELOR – Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas Perumahan Rakyat…

Senin, 27 Mei 2019 12:15

Pemprov Perlu Penuhi Tiga Syarat

TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe B…

Senin, 27 Mei 2019 12:14

Gubernur Sebut Tak Masalah DPRD Diisi Wajah Baru

TANJUNG SELOR - Meski belum ada penetapan secara resmi dari…

Senin, 27 Mei 2019 12:13

Mudik Lebaran, PNS Dilarang Gunakan Kendaraan Dinas

TANJUNG SELOR – Seperti tahun sebelumnya, tahun ini Pemerintah Kabupaten…

Senin, 27 Mei 2019 12:11

Ditreskrimsus Tak Gentar MN Tempuh Praperadilan

TANJUNG SELOR – Praperadilan yang dilayangkan pemohon MN ke termohon…

Senin, 27 Mei 2019 12:10

Kajian Pemindahan Ibu Kota Terkendala Anggaran

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Penelitian…

Senin, 27 Mei 2019 10:41

Dua Investor Mulai Lakukan Pembebasan Lahan KIPI

TANJUNG SELOR – Beberapa rencana mega proyek di Kalimantan Utara…

Senin, 27 Mei 2019 10:40

Jadwal Penetapan Hasil Pemilu Terancam Mundur

TANJUNG SELOR – Penetapan rekapitulasi suara secara nasional suara pemilihan…

Senin, 27 Mei 2019 10:39

Lima Kecamatan Terapkan Sistem Zonasi PPDB

TANJUNG SELOR – Jika pada tahun 2018 sistem zonasi Penerimaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*