MANAGED BY:
SENIN
27 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 18 April 2019 09:47
Ratusan Surat Suara Tertukar
TETAP BERJALAN: Meski sempat adanya surat suara yang tertukar, pelaksanaan Pemilu di TPS 062 tetap berjalan lancar, Rabu (17/4). JANURIANSYAH/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TERTUKARNYA ratusan surat suara terjadi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Tarakan, Rabu (17/4). Hal itu sempat menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Berdasarkan informasi yang diterima pewarta, ada empat TPS di Kelurahan Karang Anyar yang masuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Tarakan Barat surat suaranya tertukar dengan Dapil 4 Tarakan Utara, rinciannya terdiri dari TPS 059 dengan 121 surat suara, TPS 060 dengan 155 surat suara, TPS 061 dengan 79 surat suara dan TPS 062 dengan 25 surat suara.

Peristiwa tertukarnya surat suara tersebut diprotes seorang pemantau dari salah satu calon legislatif (caleg), Murniati. Dirinya menilai tertukarnya surat suara tersebut merugikan caleg yang didukungnya.

“Tadi informasinya surat suara yang tertukar ini sudah ada yang tercoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, tentunya masuknya surat suara yang bukan masuk di Dapil 3 merugikan kami sebagai pendukung salah satu caleg,” tuturnya.

Kerugian dimaksud tidak lain surat suara yang dicoblos di Dapil 4 tentu sangat merugikan caleg yang sedang bertarung di Dapil 3. Dirinya juga menyayangkan petugas KPPS yang tidak melihat terlebih dahulu sebelum dicoblos pemilih, apakah benar surat suara tersebut masuk Dapil 3 atau tidak.

“Berkaca dari peristiwa ini, artinya masyarakat yang mencoblos tersebut tidak mempunyai pilihan siapa yang didukungnya, sehingga asal coblos saja. Di mana yang dicoblos itu merupakan Dapil 4, saya maunya ada pencoblosan ulang, karena sangat merugikan kita sebagai pendukung caleg di Dapil 3,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Tarakan Herry Fitrian mengatakan, KPU telah menindaklanjuti dengan mengganti surat suara yang tertukar dengan surat suara sesuai dengan Dapil 3.

“Mendapatkan laporan tersebut langsung kami mengganti surat suara yang tertukar di TPS tersebut. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Menurutnya, insiden karena kendala teknis yang terjadi saat proses pengiriman logistik TPS. “Tenaga kami saat melakukan pengiriman logistik juga kurang, di mana hanya ada tiga orang dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tiga orang staf PPS di Kelurahan, total hanya enam orang saja yang melakukan proses logistik ke TPS,” tuturnya.

Dirinya mengakui adanya peristiwa tertukarnya surat suara kali ini merupakan ketidaksempurnaan dari penyelenggaraan tahun ini. “Ini salah satu ketidaksempurnaan kami dan akan kami perbaiki ke depannya,” ujarnya.

Terpisah, anggota Bawaslu Tarakan Dian Antarja mengatakan, persoalan sudah tercoblosnya surat suara Dapil 4 di TPS yang berada di Dapil 3 dirinya nilai pengawas TPS yang memiliki peran serta untuk mengambil sikap terkait hal tersebut. “Jadi pengawas TPS memiliki kuasa mengambil langkah-langkah taktis, yakni memberikan rekomendasi ke KPPS dalam hal ini kepada ketua KPPS,” tuturnya.

Rekomendasi yang dimaksud tidak lain mencari solusi terkait persoalan tersebut yakni tercoblosnya surat suara Dapil 4 di TPS yang berada di Dapil 3.

“Rekomendasi bisa berupa melakukan coblos ulang, artinya memanggil kembali masyarakat yang sudah mencoblos sebelumnya atau menyatakan surat suara tersebut tetap sah dengan mamasukannya ke suara partai, tapi ini harus kesepakatan antara Pengawas TPS, KPPS dan saksi dari partai politik yang ada di TPS tersebut,” urainya.

 

SEBAGIAN PASIEN TAK DAPAT MEMILIH

Ratusan pasien Rumah Sakit Umum (RSU) Kaltara tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal itu dikarenakan, tidak mengantongi formulir A-5 atau surat pindah memilih.
Ketua KPPS 004 Kelurahan Kampung Satu Skip Bachtiar Apipudin menerangkan, jauh hari informasi telah disosialisasikan  kepada pasien dan petugas RSU agar segera mengurus formulir A-5. Imbauan itu kembali dipertegas pada H-3 Pemilu. “Sebenarnya kita sejak jauh hari sudah menyampaikan khususnya kepada pasien dan petugas RSU, mereka kan kami sudah minta sebelum 17 April untuk mengurus A-5. Tapi memang banyak yang tidak mengurus. Kalau informasi semua sudah jelas kami sosialisasikan,” ungkapnya, kemarin (17/4).
Ia menyesalkan sikap pasien dan sebagian petugas yang mengabaikan imbauan tersebut. “Mungkin karena dianggap tidak terlalu penting jadi informasi ini diabaikan. Satu minggu sebelum Pemilu itu sudah kami kumpulkan KTP-nya. Nah yang kumpulkan itu sudah ada semua. Tapi yang tidak memiliki A-5 mereka yang tidak mengumpulkan KTP itu,” tuturnya.

Dari 35 petugas yang terdaftar, sedikitnya hanya 10 orang petugas yang dapat menggunakan hak pilihnya, sedangkan sisanya menggunakan hak pilih di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

“Yang mencoblos hanya petugas rumah sakit yang memiliki A-5. Berjumlah sekitar 10 orang. Sebenarnya dari data yang kami dapat itu jumlahnya ada 35, cuma mungkin karena 15 sedang tidak berdinas, mungkin mencoblos di kediamannya masing-masing,” ucapnya.
Sementara itu, Syahkdan (25) seorang keluarga pasien menyadari jika hal pilih orang tuanya agar dilayani TPS di sekitar RSU karenya tidak adanya formulir A-5. Ia maklumi hal tersebut mengingat kesibukan untuk melapor ke penyelenggara.

“Kalau saya nyoblos, cuma orang tua saya yang tidak bisa karena tidak ada A-5 kan. Memang sebelumnya ada dikasih tahu kalau segera melapor. Namanya orang sakit kan, mana sempat sudah urus begitu,” ujarnya.

Direktur Utama (Dirut) RSU Kaltara dr. Hasbi Hasyim menerangkan jika saat ini terdapat ratusan pasien yang menjalani rawat inap. Mengenai banyaknya petugas dan pasien yang tidak melakukan pelaporan pindah memilih, hal tersebut kembali kepada individu masing-masing.
“Saat ini kurang lebih sekitar 300-an pasien yang di gedung lama dan baru. Sebenarnya petugas KPPS sudah berupaya maksimal dan petugas kami juga turut membantu memberikan informasi itu. Tapi ini tidak bisa dipungkiri kembali lagi ke masalah niat masing-masing,” pungkasnya.

 

DISABILITAS MENTAL DIPULANGKAN

Sementara itu, sejumlah pasien dengan gangguan kejiwaan atau disabilitas mental telah dipulangkan dan dijemput keluarga masing-masing agar dapat mencoblos di sekitar lingkungannya.

“Di sini tidak menyediakan KPPS, beberapa hari lalu beberapa pasien sudah dijemput keluarganya. Untuk mencoblos di KPPS-nya masing-masing. Kami belum bisa beberkan jumlahnya,” ujar salah seorang petugas di Ruang Teratai RSU.

Hasbi Hasyim membenarkan hal tersebut. Ia menerangkan selain karena tidak dianggap layak, pasien ODGJ tersebut tidak memiliki identitas jelas mengingat sebagian besar pasien merupakan pasien yang ditelantarkan keluarga.

“Sebagian bisa dikatakan belum mengerti, pasien ini juga tidak punya KTP. Karena banyak pasien yang sudah tidak dikunjungi keluarganya bertahun-tahun. Kami pernah mendata pasien mengunjungi alamat keluarganya, tapi kebanyakan keluarganya ini sudah pindah rumah dan tidak bisa dihubungi. Sehingga karena hal ini, membuat kami sulit  memperbarui identitas pasien ini,” terangnya.

Sedikitnya terdapat 100 pasien ODGJ masih menjalani perawatan di RSU saat ini. Dari pantauan Radar Tarakan, ratusan pasien yang berada di dalam Ruang Teratai sepertinya menyadari momentum pesta demokrasi yang berlangsung. Di antara mereka ramai menyebut nama kedua kandidat calon presiden saat mendengar kata Pemilu.

 

WAGUB MENUNGGU SETENGAH JAM

Wakil Gubernur Kaltara H.Udin Hianggio bersama istri menyalurkan suaranya di TPS 018 yang berada di RT 15  Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah.

Sejak pukul 07.00 WITA, Wagub sudah hadir di TPS yang dipusatkan di Aula SD Negeri Utama 2 itu. Namun sangat disayangkan, Haji Udin, sapaan akrabnya, dan warga lainnya harus menunggu sejam kemudian untuk bisa menyoblos.

Keterlambatan ini disebabkan petugas KPPS belum memulainya karena harus menunggu beberapa saksi partai politik yang belum hadir.

Alhasil, tepat pukul 08.00 WITA proses pencoblosan akhirnya baru dimulai meski hanya 6 saksi yang hadir dari 14 parpol peserta.

“Saya sejak jam setengah tujuh sudah di sini (TPS), tapi sampai sekarang belum juga mulai,” kata Yanto, salah seorang warga Pamusian.

Sontak kondisi ini membuat Haji Udin juga angkat bicara. Bahkan, sebelum menuju bilik suara, Haji Udin sempat menegur petugas KPPS. “Pelaksanaannya ini sudah terlambat, tolong hargai waktu dan hak suara warga yang ingin menyalurkan suaranya,” cetusnya di hadapan petugas KPPS dan puluhan warga yang setia menunggu sejak pukul 07.00 pagi.

“Tadi sudah saya ingatkan kepada petugas agar mereka (warga) yang sudah mendaftar segera dilayani, ini juga koreksi buat panitia,” tambah Haji Udin kepada wartawan usai menyoblos. 

Di sisi lain, mantan Wali Kota Tarakan ini menilai banyaknya surat suara yang harus dicoblos pada Pemilu 2019 membuat warga kesulitan. “Kami saja yang berpendidikan merasa kesulitan, apalagi mereka (warga),” cetusnya.

Ia mengharapkan Pemilu tahun ini khususnya di Kaltara berjalan lancar dan kondusif. “Sampai saat ini kita lihat masih cukup aman dan kondusif, ya mudah-mudahan sampai selesai tetap lancar dan aman,” tukas Haji Udin. 

Saat dikonfirmasi media ini, Ketua KPPS 15 Kelurahan Pamusian, Dison S.H, membantah bahwa molornya waktu untuk mencoblos bukan karena keterlambatan saksi dari parpol. Melainkan, kata dia, disebabkan masalah teknis. 

“Apa yang membuat lambat? Karena persiapan peralatan untuk mencoblos. Seperti lamanya waktu kami untuk menghitung suara dari kotak suara yang kami terima dari KPU, “ jelasnya. 

Menurutnya, kotak suara yang mereka terima dari KPU sejak pukul 05.30 WITA kemarin saat hendak dibuka dan dihitung harus disaksikan di depan saksi. “Ini yang membuat lambat karena ada 5 kotak suara,” ujarnya seraya menyebutkan ada 242 daftar pemilih tetap di TPS tersebut.

Dison menambahkan, perolehan surat suara calon presiden dan wakil presiden  usai dilakukan penghitungan,  TPS yang menjadi tempat mencoblos Wagub Kaltara ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin sebanyak 93 suara dan 88 suara untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.

 

SURAT SUARA DI DUA LAPAS KURANG

Pemiludi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Nunukan terkendala dengan kurangnya surat suara.

Surat suara yang hanya berjumlah 88 ditambah 2 persen dengan total menjadi 96 surat suara, kurang dengan jumlah 204 warga binaan pemasyarakatan (WBP) termasuk sipir yang terdaftar di pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Ketua KPPS TPS 10 Lapas Kelas II-B Nunukan Halif mengatakan, memang sudah terdata 204 WBP termasuk sipir pemegang formulir A-5 yang masuk dalam pemilih DPTb juga WBP yang terdaftar di DPT. “Totalnya 204, sementara surat suaranya hanya lebih dari 90 saja. Jadi yang bisa menggunakan hak pilihnya hanya 96 orang saja, karena kurangya surat suara,” ungkap Halif.

Pergeseran surat suara yang memakan waktu, serta waktu batas pendaftaran yang bersamaan dengan antrean WBP yang hendak mendaftar memaksakan pencoblosan dilakukan secara terbatas.

Dalam proses pencoblosan, WBP yang kurang pengetahuan terlebih dahulu diberikan arahan dengan memastikan siapa calon yang akan dicoblos. “Memang ada kami tempelkan prosedur pencoblosan yang benar di mading juga gambaran lima surat suaranya. Jadi mereka bisa pelajari terlebih dahulu,” tambah Halif.

Sementara itu, perhitungan  di Lapas untuk Pilpres. Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uni mengungguli Joko Widodo-K.H. Ma’ruf Amin. Masing-masing 74 suara untuk Prabowo-Sandi dan 51 suara untuk Jokowi–Amin. “Perolehan sementara data kami demikian. Ada juga surat suara yang rusak kami temukan tapi hanya 1 untuk Pilpres ini,” aku Halif kepada media ini.

Kekurangan surat suara juga terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Tarakan. Meski termasuk salah satu TPS yang rawan, namun sepanjang pencoblosan yang berlangsung kemarin (17/4) berjalan dengan aman dan lancar.

Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pendidikan Narapidana dan Anak (Binadik) Lapas Kelas II-A Tarakan, Baliono mengatakan terdapat tiga TPS, yaitu TPS 19, 20 dan 21. Meski sempat terjadi kekurangan surat suara di TPS 19, namun pelaksanaan tetap berjalan lancar sembari menunggu adanya pendistribusian.

“Untuk TPS 19 ada 141 yang kurang, itu adalah A-5 atau tambahan. Kalau di TPS 21 itu A-5 lengkap semua,” ungkapnya.

Untuk di Lapas Tarakan, dilanjutkan Baliono, untuk TPS 19 terdapat DPT 112, DPT TPS 20 256 dan DPT TPS 21 terdapat 169. Diakui Baliono, lebih 1.000 lebih warga binaan, namun yang terdaftar sebagai pemilih hanya 571 warga binaan.

“Jadi yang tidak memilih sekitar 700-an, itu karena ada warga negara asing terus ada anak-anak dan yang lain tidak lengkap data identitasnya,” jelasnya.

Padahal pihak Lapas sudah jauh hari menyiapkan data terhadap warga binaan yang belum memiliki identitas lengkap dan pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil, Bawaslu dan KPU Tarakan.

“Namun dari Disdukcapil yang tidak bisa menggunakan hak suara dan datanya tidak bisa dicek. Kebanyakan warga binaan dari luar, dari Malinau saja itu ada 300 lebih dan Tarakan juga banyak yang identitasnya tidak jelas,” bebernya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, untuk tiga TPS di Lapas hanya 456 dari 571 warga binaan yang boleh memilih. Hasil perhitungan suara Pilpres di Lapas Prabowo-Sandi unggul dengan jumlah suara 330. Sementara untuk pasangan calon 01 atau Jokowi-Amin, mendapatkan suara 125 suara dan terdapat 10 suara dinyatakan tidak sah.

Sementara itu, KomisionerKPU Tarakan Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Herry Fitrian mengungkapkan, untuk kekurangan surat suara yang sempat terjadi di Lapas karena data yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Itu kan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi baru didata ulang dan memang tidak ada tersedia surat suara untuk mereka. Jadi kami memesan atau mencetak surat suara dengan data DPTb belum masuk. Jadi solusinya memindahkan sisa surat suara terdekat,” singkatnya. (jnr/*/zac/sur/raw/zar/lim)

 


BACA JUGA

Senin, 27 Mei 2019 12:24

Penyesuaian TBA Dinilai Tak Relevan

Harga tiket pesawat masih mahal? Demikian yang dirasakan sejumlah calon…

Senin, 27 Mei 2019 12:23

Ini Rute Laut Paling Banyak Diminati Warga Tarakan

ANTISIPASI lonjakan arus mudik jelang Hari Raya Idulfitri 1440 H/2019,…

Senin, 27 Mei 2019 12:21

Darul Istiqomah, Mirip Masjid Sunan Ampel

Posisinya di pinggir jalan raya, Jalan Jenderal Sudirman. Pusat kota.…

Senin, 27 Mei 2019 12:20

BPJS Kesehatan Bukber dan Santuni Anak Panti

Buka bersama tim Sahur dan Bukber Yuk (SBY) Radar Tarakan…

Senin, 27 Mei 2019 12:19

Kriteria Balon PDIP, Mau Bersinergi

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membeberkan telah memiliki tiga kriteria…

Senin, 27 Mei 2019 11:52

Oknum Polisi Divonis 8 Tahun Penjara

TARAKAN- Dituntut 17 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider…

Senin, 27 Mei 2019 11:50

Kapolres Ajak Tokoh Agama Redam Isu Hoaks

TARAKAN- Usai pemilihan umum (pemilu) 2019, Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira…

Senin, 27 Mei 2019 11:39

Tidak Temukan Takjil Berbahaya

TARAKAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan mengimbau kepada masyarakat yang…

Senin, 27 Mei 2019 11:35

Badan Jalan Hingga Penutup Drainase Rusak

TARAKAN – Kerusakan jalan di Gang Jembatan Kuning, RT 43,…

Senin, 27 Mei 2019 10:50

Dipaksa Zonasi, tapi Pembangunan Tak Merata

TARAKAN - Sistem zonasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*