MANAGED BY:
SABTU
25 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 16 April 2019 11:32
IW Bantah Semua Laporan
BERI KETERANGAN: Kuasa Hukum IW menyampaikan bantahan atas laporan terhadap kliennya di hadapan awak media, di kantor Mapolda Kaltara, Senin (15/4). ASRULLAH/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – IW akhirnya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Kaltara atas laporan Sahabat Irianto Lambrie lantaran akun media sosial (medsos) milik IW diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech. Pemeriksaan dimulai sejak pukul 10.00 WITA hingga 15.10 WITA di Mapolda Kaltara.

Laporan terhadap IW disampaikan melalui kuasa hukum Kantor Integrity Law Firm (Indrayana Centre for Government, Society and Constitution) Zamrony. Di mana, melalui unggahan Facebook milik IW dinilai menuduh Irianto Lambrie, menempatkan pejabat setara kepala dinas dan kepala bagian impor dari Provinsi Kaltim. Hal ini mengakibatkan jenjang karir PNS di Kaltara terhambat. Kemudian, menuduh membesarkan anggaran kehumasan lantaran anak maju sebagai caleg.

Kemudian, tuduhan ke Irianto Lambrie telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada proses pengangkatan pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara.

Kuasa Hukum IW, Muhklis Ramlan menjelaskan, usai mendampingi kliennya saat pemeriksaan membantah semua tuduhan yang dialamatkan ke kliennya. Menurutnya, apa yang dilakukan kliennya merupakan bentuk kritikan, masukan sebagai warga Kaltara dan mantan Ketua Relawan Irianto Lambrie dan Udin Hianggio pada 2015.

“Sudah kami klarifikasi ke penyidik semuanya kami bantah. Kita mengimbau siapa yang memerintahkan, menyuruh melaporkan IW agar segera meminta maaf dan bertaubat kepada publik,” ucap Muhklis Ramlan kepada Radar Kaltara, Senin (15/4).

Dijelaskan, masukan dan kritikan yang disampaikan IW melalui akun Facebook miliknya digiring menjadi sebuah opini. Ia mencontohkan terkait KKN, maksud kliennya yakni kerja kurang nyata. Hanya saja, pelapor menanggapi itu sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kondisi ini yang membuat sejumlah ASN sepakat menandatangi laporan atas pernyataan IW.

“Hal ini merugikan klien kami baik materi dan nonmateri. Dan itu sangat kejam. Orang mengkritik, karena ketua tim relawan, wajar memberikan kritik dan masukan. Tujuannya jangan sampai kebijakan pemerintah tidak pro kepada rakyat,” tambahnya.

Sedangkan terkait laporan anggaran kehumasan, sebelumnya disampaikan Ibnu Saut melalui media. Dan menyebutkan ‘jangan durhaka’. Kalimat itu, dinilai lebih parah dibanding postingan IW. Dan apa yang dilakukan kliennya merupakan kritikan dan masukan.

Ia menyarankan, langkah yang harus diambil ketika ada masyarakat yang memberikan masukan, kritikan dipanggil dengan baik. Langkah keterbukaan dan good governance harus dilakukan. Bukan malah dilaporkan.

“Jika tidak ada lagi yang memberikan masukan dan memberikan kritik, lalu dengan cara apalagi rakyat mengingatkan. Jika setiap kali memberikan masukan, kritikan, nasihat dilaporkan,” tanyanya.

Merasa laporan yang dialamatkan ke kliennya tidak sesuai, Muhklis Ramlan kembali melaporkan SU dan SI yang telah melaporkan kliennya. Sebab, SU mengatakan sudah melakukan komunikasi ke IW sedangkan hal ini tidak pernah dilakukan. Dan menebar kebohongan dikenakan pasal 14 UU nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ancaman dua tahun penjara.

Sedangkan, SI dinilai memfitnah IW memberikan keterangan paslu, tanpa klarifikasi dan membuat opini sesat dan tuduhan keji. Dengan pernyataan SI membuat IW tersudutkan. Pihaknya meyakini kepolisian segera memproses dan menindaklanjuti. Karena dampak yang ditimbulkan membuat kliennya tersudutkan, pembunuhan karakter dan yang berimbas pada keluarga IW. “Kebenaran akan terungkap, dari semua kami sudah bantah,” tegasnya.

Di tempat yang sama, IW menambahkan, tuduhan yang dialamatkan kepadanya mulai dari ujaran kebencian, penghinaan melalui medsos, pencemaran nama baik melalui medsos, penistaan dan perbuatan fitnah tidak sesuai.

Sebab apa yang ia lakukan merupakan bentuk kritikan atas kebijakan Pemprov Kaltara. Karena, sebagai mantan ketua relawan yang telah mendukung merasa kecewa. “Makanya saya kaget saat menyampaikan kritikan. Dan apa yang saya maksudkan bukan yang diinterpretasikan. Soal dana humas, yang saya kritik mengapa lebih besar dari perikanan,” bebernya.

Untuk itu, ia kemudian melaporkan SU dan SI lantaran ia tidak mengenal dan tidak pernah bertemu. “Laporan saya sudah diproses. Kita yakin polisi profesional,” singkatnya.

Di tempat berbeda, Wakil Direktur (Wadir) Ditreskrimum, Polda Kaltara AKBP Hendra Kusmayadi menyatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan saat ini belum dapat disampaikan. Sebab, keterangan yang diberikan IW bersifat rahasia. “Sudah diperiksa. Penyidik masih menyelesaikan berkas. Jadi belum bisa kami sampaikan. Tunggu selesai di penyidik dulu,” katanya.

Sedangkan, terkait laporan IW tentunya diproses. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap terlapor dilakukan. “Terlapor dimintai keterangan. Waktunya belum dapat dipastikan. Saat ini kita konsentrasi menghadapi pemilu,” singkatnya.

Sebelumnya, Sahabat Irianto Lambrie melaporkan IW melalui kuasa hukum Kantor Integrity Law Firm (Indrayana Centre for Government, Society and Constitution) Zamrony. IW postingan menyampaikan pernyataan tidak berdasar seperti menuduh KKN. Hal ini cenderung fitnah yang dilakukan, dan menegaskan pemerintah tidak anti kritik dan tidak anti demokrasi. Serta bersedia meneriman masukan dan saran dari masyarakat.

Namun, yang harus dibedakan kritik dengan fitnah, kritik dengan kebohongan dan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia menceritakan, adanya kasus yang terjadi di Polda Jatim di mana menyudutkan Prof Mahmud MD dengan postingan menanyakan menerima sebuah mobil dengan tanda tanya. Dan itu menuduh, atas dasar itu, akun anonim tersebut dilaporkan.

“Kebebasan itu ada batasnya. Sekali lagi bukan anti kritik dan anti demokrasi tetapi tidak boleh membuat kegaduhan dan membuat sosiokultural menjadi tidak harmonis,” imbuhnya.

Dijelaskan, berdasarkan UU pasal 45A ayat (2) UU 11/2008 junto UU 19/2016 junto SE Kapolri nomot SE/6/2015 tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian dengan sanksi pidana enam tahun dan denda hingga Rp 1miliar. Sedangkan penghinaan dan pencemaran nama baik pasal 45 ayat (3) UU/2018 junto UU 19/2016 pidana penjara empat tahun dan denda Rp 750 juta. Serta, penistaan pasal 311 ayat (1) KUHP penjara selama empat tahun. (akz/eza)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 24 Mei 2019 10:39

Transportasi Laut Diprediksi Dipadati Pemudik

TANJUNG SELOR – Belakangan ini sejumlah masyarakat yang ingin pulang…

Jumat, 24 Mei 2019 10:37

Dugaan Pencemaran Sungai Tanjung Rumbia Tak Terbukti

TANJUNG SELOR – Hasil uji sampel air sungai yang diduga…

Jumat, 24 Mei 2019 10:36

Perkara Oknum Caleg Dilimpahkan ke Kejaksaan

TANJUNG SELOR – Proses tahapan pemilu 2019 yang sudah berlangsung…

Jumat, 24 Mei 2019 10:35

Kemiskinan Jadi Catatan BPK

TANJUNG SELOR – Meski memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),…

Kamis, 23 Mei 2019 13:53

Driver Dilarang Melebihi Kecepatan

TANJUNG SELOR – Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Brigjen Pol Indrajit…

Kamis, 23 Mei 2019 13:51

Tak Jalankan Inpres, Rapor Merah Menanti

TANJUNG SELOR - Percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung…

Kamis, 23 Mei 2019 13:50

Tanpa Papan Tulis, Ruang Belajar Tetap Menyenangkan Bagi Murid

DUNIA pendidikan awal bagi generasi penerus bangsa memang sangatlah penting.…

Kamis, 23 Mei 2019 13:49

Tak Ada Toleransi Pelaku Pencabulan Anak

TANJUNG SELOR – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk…

Kamis, 23 Mei 2019 13:47

Makam Kerap Dijadikan Tempat Mabuk-Mabukan

TANJUNG SELOR – Lokasi area tempat pemakaman umum (TPU) Tanjung…

Kamis, 23 Mei 2019 13:46

Dua Kali Beraksi, Pelaku Berhasil Diciduk

TANJUNG SELOR – Pelaku predator anak yang beraksi jam pulang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*