MANAGED BY:
SABTU
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 15 April 2019 13:16
Mendulang Banyak Suara

Menuju Hari H Pemilu 2019

MASA TENANG: Tim gabungan Bawaslu Tarakan, Polres Tarakan, dan Satpol PP Tarakan menertibkan alat peraga kampanye di Jalan Mulawarman Tarakan, Minggu (14/4). JOHANNY/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, Ada yang berbeda dari pelaksanaan perhitungan suara pada Pemilu 2014 dan 2019. Perhitungan itu pula mengubah sistematika perolehan. Catatannya, setiap partai harus mengejar lebih banyak suara untuk mendudukkan lebih banyak calonnya.

---

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengungkap jika terdapat perbedaan perhitungan suara di dua Pemilu, 2014-2019. Meski tidak signifikan.

Merunut proses perhitungan suara dimulai dari tempat pemungutan suara (TPS) yang memiliki agenda pemungutan, perhitungan dan rekap surat suara. Pada 2019 ini Ketua KPU Kalimantan Utara (Kaltara) Suryanata Al Islami menjelaskan bahwa tidak adanya rekap perolehan suara di tingkat kelurahan, namun langsung ke tingkat kecamatan.

Jika ada hal yang perlu dikoreksi, maka dapat dilakukan pada tingkat kecamatan. Nah, apabila tingkat kecamatan selesai, maka surat suara tersebut akan direkap kembali di tingkat kabupaten/kota. Usai tingkat kabupaten/kota selesai, maka KPU provinsi akan melakukan rekapitulasi terhadap perolehan suara capres dan cawapres, DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi yang akan dilanjutkan pada tingkat nasional. Sebab DPRD tingkat kabupaten/kota merupakan ranah KPU kabupaten/kota.

“Nanti ada tahapan tersendiri untuk kemudian proses lanjutan setelah proses rekap, akan dilihat parpol mana yang dapat kursi, barulah ada proses penetapan,” tuturnya.

Di 2014, KPU mengenal angka bilangan pembagi pemilih (BPP) yakni suara sah dibagi dengan jumlah kursi setiap dapil, maka KPU akan menghitung berapa suara minimal yang harus diperoleh parpol untuk mendudukkan satu caleg di setiap tingkatan.

Namun 2019 ini, KPU memiliki metode sainte lague. Pada tingkat nasional setiap parpol wajib memenuhi ambang batas 4 persen suara secara nasional. Jika tidak mencukupi, maka parpol tersebut tidak akan diikutkan dalam proses perhitungan tingkat nasional namun tetap ikut dalam proses perhitungan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Proses perhitungannya memang lebih enak pakai simulasi. Misalnya parpol A meraih 1.500 kursi, B dapat 1.000 dan C 500. Tapi ada 3 kursi kosong, misalnya satu kursi dapat 900. Nah, karena paling banyak parpol A tadi, maka suara A tinggal 600. Yang B sisa 100 suara, sedangkan C hanya 500 suara. Maka suara ketiga akan kembali ke parpol A karena suara A masih lebih banyak dari yang C,” jelasnya.

Sementara itu, perhitungan jumlah suara DPD RI Kaltara, memang baru akan dilaksanakan 2019 ini. sKaltara baru memiliki dapil terpisah dari Kaltim di tahun ini dengan alokasi 4 kursi dan 23 calon senator.

“Jadi bagaimana penentuan menangnya? Ya itu tergantung dari banyaknya perolehan suara yang diperoleh masing-masing peserta politik DPD,” katanya.

Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat, menurut Suryanata merupakan ranah masing-masing peserta, mengajak dan meyakinkan masyarakat bahwa setiap calon dari parpolnya memang layak untuk dipilih.

Lantas, bagaimana cara menghitung suara dengan metode Sainte Lague?

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat 1. Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya mengkonversi suara menjadi kursi di DPR.

Setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3,5, 7 dan seterusnya. (lihat grafis)

 

MOTIVASI PENGORBANAN BESAR?

Siapa sih yang tidak ingin penghasilan besar, tentu semua orang memimpikan hal itu. Tidak terkecuali caleg saat ini. Meski sebagian besar caleg tergolong tidak memiliki kapasitas mumpuni, namun nyatanya, tidak sedikit caleg yang mencalonkan diri hanya bermodalkan ambisi dan kenekatan saja. Tujuannya hanya dua, yaitu harta dan kedudukan. Meski demikian, tidak sedikit juga caleg yang maju dengan maksud ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Akademisi Yasser Arafat mengungkapkan, maraknya caleg bermunculan dikarenakan adanya ambisi dan motivasi yang berbeda. Menurutnya, faktor 4 terbesar. Pertama karena adanya aspirasi yang ingin diperjuangkan, kedua dorongan orang terdekat, ketiga popularitas dan keempat peluang memperbaiki ekonomi.

"Menurut saya faktor yang mebuat tumbuh suburnya caleg adalah misi hidup untuk mengangkat sebuah wacana yang selama ini menjadi concern-nya dan yakin semua dapat tercapai jika dia berjuang di parlemen. Kedua, adanya dorongan dari lingkungan sekitarnya. Barang kali selama ini dia tidak pernah memikirkan untuk running dalam pilkada, tetapi karena pengaruh inner circle sehingga seseorang memiliki motivasi untuk bersedia berkontestasi. Ada pula demi popularitas, mungkin selama ini ia merasa kontribusinya pada lingkungan, kurang mendapatkan apresiasi sehingga ia memutuskan dapat membuat lebih. Yang terakhir tentang ekonomi. Dengan menduduki posisi sebagai anggota legislatif maka seseorang dianggap memiliki power. Power itulah yang kemudian dijadikan alat untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Misalnya dengan turut serta melakukan lobi untuk meloloskan suatu proyek," tuturnya.

Dikatakannya, seorang caleg seharusnya merupakan seorang yang berkompeten dan memiliki kapasitas. Wakil rakyat bukanlah hanya seorang tokoh yang memperjuangkan aspirasi rakyat saja. Melainkan, seorang pemikir yang mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang rumit di masyarakat.

"Idealnya punya wawasan, kemampuan dan kapasitas untuk memimpin. Karena menjadi wakil rakyat ini bukan pekerjaan main-main. Ia harus dituntut dapat memberi solusi jika terjadi sebuah permasalan di masyarakat," tukasnya.

Idealnya caleg tidak memiliki persoalan ekonomi di hidupnya. Sehingga hal tersebut, membuat ia mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dan tidak hanya terfokus memperkaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya duduk nanti.

"Asrtinya dia sudah selesai dengan urusan dan persoalan hidup pribadinya. Hal ini menjadi penting, lantaran seorang anggota legislatif membawa misi khusus menjadi penyambung lidah masyarakat yang menjadi konstituennya. Mustahil orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri harus memikirkan orang lain," jelasnya.

 

BAWASLU PENENGAH KPU DAN PESERTA

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan Sulaiman mengatakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawas adalah mempercepat proses pemilihan ketika adanya masalah dalam sebuah TPS. “Kalau secara normal tidak terjadi apa-apa di TPS, maka saya yakin proses perhitungan dan rekap suara akan cepat selesai dan sesuai dengan standar waktu yang sudah ditetapkan KPU RI,” bebernya.

Jika terdapat masalah, maka Bawaslu hadir untuk mempercepat proses komplain yang dilakukan saksi maupun pemilih agar tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan. Saat proses pemilihan, Bawaslu bertindak sebagai penengah antara KPU, peserta politik dan pemilih. “Jadi di situlah pengawas TPS hadir, supaya proses pemilihan dapat sesuai dengan waktu yang disiapkan,” ujarnya.

Nah, berkaca pada kasus Pemilu yang terjadi di Malaysia, yakni surat suara yang telah dicoblos oleh oknum masyarakat kemudian diberikan kepada pemilih, dikatakan Sulaiman bukanlah sebuah hoaksbelaka. Sebab hal tersebut disampaikan langsung Bawaslu RI. Untuk itu, seluruh kegiatan Pemilu di Malaysia dihentikan sementara waktu sampai permasalahan terselesaikan.

Untuk mencegah hal tersebut, Sulaiman menyatakan bahwa pada awalnya kasus di Malaysia memang ditemukan oleh pengawas TPS. Menurut Sulaiman strategi Bawaslu berjalan dalam kasus tersebut, sebab salah satu strategi Bawaslu ialah menempatkan orang yang dianggap berintegritas, tak mudah disogok dan sebagainya.

“Kami sudah bentuk strategi, misalnyamenyiapkan pegawas senyap di masa tenang. Kami ada siapkan pengawas yang tidak bisa terdeteksi oleh orang lain. Yang di luar pengawas, itulah yang kami sebut sebagai pengawas partisipatif,” urainya. (shy/*/zac/lim)

 

 


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 09:44

Ramaikan Pawai Pembangunan

TARAKAN – Pawai pembangunan akan dilaksanakan dalam 31 hari lagi,…

Jumat, 19 Juli 2019 09:42

Tingkatkan Pengawasan dan Ajak Kerja Sama Mitra di Perbatasan

TARAKAN – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berupaya…

Jumat, 19 Juli 2019 09:41

Dulu Sering Disumpahi, Sekarang Tidur Lebih Nyenyak

Said Usman Assegaf telah terbiasa dengan perannya sebelum menjadi direktur…

Jumat, 19 Juli 2019 09:06

Disdikbud Nilai Tarakan Belum Butuh SMA Baru

TARAKAN - Pembentukan 2 SMP baru oleh Dinas Pendidikan dan…

Jumat, 19 Juli 2019 09:05

Nilai Ada Perusahaan Nakal yang ‘Bebas’

TARAKAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalan Himpunan Mahasiswa Islam…

Jumat, 19 Juli 2019 08:40

Harapkan Jalan Semenisasi Dilakukan Peningkatan

TARAKAN - Perlunya peningkatan terhadap jalan semenisasi yang ada di…

Kamis, 18 Juli 2019 10:32

Dikalungkan Bunga Oleh Polisi Cilik

TARAKAN - Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito…

Kamis, 18 Juli 2019 10:31

Minim Akses, Penanganan Lantung Tak Dilakukan

TARAKAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengharapkan adanya penanganan terhadap…

Kamis, 18 Juli 2019 10:30

Tampilkan Seragam Kebanggaan Ekstrakurikuler

TARAKAN – Sudah siapkah Anda dengan pawai pembangunan, yang dilaksanakan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:30

Enam Ekor Ikan Napoleon Gagal Diselundupkan

TARAKAN - Selama Mei hingga Juli tahun ini, Balai Karantina…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*