MANAGED BY:
KAMIS
25 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 15 April 2019 13:14
Melanggar Aturan Akan Dibui 4 Tahun

Bawaslu Siap Jaga Nama Pelapor Money Politic

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Isu politik uang atau money politics jelang Pemilu 2019 yang kini memasuki hari tenang terus menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Ramai nama calon legistlatif (caleg) yang dibicarakan telah membagi-bagikan uang kepada warga. Praktik itu dijalankan tim pemenangan caleg, baik DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Nominal uang yang dibagikan pun bervariasi. Mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu per orang. Perilaku itu sudah dilakukan beberapa hari lalu sebelum maupun saat hari tenang berlangsung.

Menyikapi masalah yang melanggar UU Pemilu tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara) Andi Siti Norhayati menegaskan akan menindak keras pelaku money politics tersebut. “Jika memang menemukan hal seperti itu silakan dilaporkan ke Bawaslu disertai buktinya,  misalnya foto saat dia memberikan uang. Percayalah, si pelapor kami jaga keamanan dan merahasiakan namanya,” kata dia.

Apalagi, lanjut dia,  hal itu dilakukan di saat masa tenang yang ditetapkan mulai 14 hingga 16 April. Sebab, para peserta Pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun di masa tenang tersebut.

Bila terbukti melanggar maka peserta Pemilu itu dapat dijatuhkan sanksi sesuai yang telah ditetapkan lewat UU dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23/2018.

Berdasarkan UU Pemilu Nomor 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta Pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu Nomor 7/2017.

Kemudian, merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Melalui PKPU, KPU mengatur tentang larangan berkampanye di media sosial (medsos). Larangan itu tertuang dalam Pasal 53 ayat (4) PKPU Nomor 23/2018.

Bawaslu pun akan mengawasi kampanye di medsos pada masa tenang. Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan pihak-pihak terkait. “Kami juga sudah mengimbau kepada semua media massa agar iklan atau bentuk apa pun yang berkaitan dengan peserta Pemilu untuk tidak lagi diterbitkan, mengingat tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “ jelasnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 492 UU Pemilu, juga disebutkan tentang ketentuan tindak pidana Pemilu. Pasal itu berbunyi tiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPUp, dan KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Selain bagi para peserta, UU Pemilu 7/2017 juga mengatur tentang publikasi hasil survei di masa tenang. Dalam Pasal 449 UU Pemilu, pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu tidak boleh dilakukan selama masa tenang.

Merujuk pada Pasal 509 UU Pemilu, lembaga survei yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

“Jika menemukan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu. Bawaslu akan menindaklanjuti tiap laporan yang diterima dan diteruskan jika memenuhi syarat, “ kata wanita berhijab ini lagi.

 

Menyinggung soal pembersihan alat peraga kampanye (APK), Siti mengatakan, Bawaslu Kaltara bersama pihak terkait sudah melakukan pembersihan sejak masa tenang diberlakukan. Pembersihan APK itu serentak dilalukan Bawaslu di semua kabupaten/kota hingga 14 April nanti.

“Kami sudah lakukan penurunan APK sejak tadi malam (Sabtu malam) saat memasuki masa tenang pukul 00.00 sampai 04.00 yang kemudian dilanjut kembali pagi ini (kemarin),” katanya.

“Sejauh ini pembersihan APK berjalan lancar, mereka (tim pemenangan) juga sudah menurunkan beberapa APK-nya.  Ya semoga saja semuanya berjalan lancar,” tukasnya.

 

ATRIBUT TETAP EKSIS

Meski saat ini telah memasuki masa tenang, namun masih terdapat puluhan stiker caleg yang masih mudah ditemukan pada beberapa fasilitas umum. Seperti taman kota, tiang listrik, tembok jalan bahkan fasilitas lalu lintas.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan Broto Subagyo mengungkapkan, pihaknya sangat menyayangkan terhadap tidak adanya tanggung jawab tim caleg setelah masa kampanye berakhir. Padahal, selama ini pihaknya cukup kompromi dengan adanya stiker pada beberapa fasilitas taman saat momen kampanye.

"Kami cukup menyayangkan kepada tim-tim caleg yang tidak bertanggung jawab atas adanya stiker pada Taman Kota. Meski tidak banyak, tapi stiker ini cukup merusak estetika lingkungan," ujarnya, kemarin (14/4).

Meski demikian, hal tersebut akan ditangani sebelum hari pencoblosan. DPUTR juga akan menginformasikan hal tersebut kepada caleg bersangkutan agar ke depannya dapat lebih bertanggung jawab pasca berkampanye.

Sementara itu, pengamat hukum, Dr. Moh. Ilham Agang Sinja, S.H, M.H, mengungkapkan, banyaknya stiker caleg yang tersebar pada fasilitas umum (fasum) merupakan sebuah tindakan vandalisme yang dilakukan tim caleg maupun caleg bersangkutan. Selain itu, atribut yang masih terpasang saat masa kampanye berakhir, dapat menimbulkan masalah bagi para caleg.

"Memang dalam masa kampanye, tentu segala cara dilakukan orang untuk mempromosikan caleg termasuk vandalisme dengan memasang stiker-stiker pada fasilitas umum. Tapi ini kan merusak estetika lingkungan yah, yang kedua menimbulkan masalah jika masa tenang seperti ini sudah tidak terpasang.

Seharusnya pemerintah atau KPU dapat bersikap lebih tegas kepada para caleg. Mengingat, fenomena ini telah terjadi sejak lama. Dengan tidak adanya sanksi tegas, menurut fenomena ini akan terus terjadi sampai kapan pun.

"Ini yang sering dalam masa kampanye, kadang orang cuma mengambil jalan pintas saja. Memasang stiker di fasum kemudian tidak mencabutnya setelah masa kampanye selesai. Kalau pemerintah dan KPU bisa lebih tegas untuk menindak ini, tentu dapat menimbulkan efek jera bagi caleg," jelasnya.

Tidak hanya itu, menurutnya hal tersebut bisa saja berdampak pidana pada tim atau caleg bersangkutan. Dikarenakan kegiatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang merusak atau menyalahgunakan fasilitas umum dengan kesengajaan untuk kepentingan tertentu.

"Tergantung hasil investigasinya, dan ini bisa berujung pada ancaman pidana atau didiskualifikasi dalam Pemilu. Karena ini termasuk tindakan vandalisme. Vandalisme ini kan suatu kegiatan yang mencoret, merusak, mengubah fungsi fasilitas umum yang dilakukan dengan sengaja. Di dalam hukum sendiri termuat di Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang Vandalisme. Di situ disebutkan, barang siapa dengan terang-terangan merusak fasilitas umum diancam dengan pidana 5 tahun 6 bulan," urainya. (sur/*/zac/lim)


BACA JUGA

Selasa, 23 April 2019 16:13

Rekomendasi Wabup Bulungan di Lokasi Menantang

WEEKEND telah tiba. Nah, Tim Weekend Asyik kali ini kembali…

Selasa, 23 April 2019 16:11

Siswa Patah Tulang Diseruduk Mobil Oknum Guru

TARAKAN - Sekira pukul 06.30 WITA kejadian mencekam di SD…

Selasa, 23 April 2019 16:00

Meski Dilarang, Tetap Membandel

TARAKAN - Pemandangan tak sedap terlihat di depan kompleks ruko…

Sabtu, 20 April 2019 11:02

Empat Partai Kejar-kejaran

TARAKAN – Data Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Sistem Informasi…

Sabtu, 20 April 2019 11:00

Memperingati Sekaligus Menaikkan Rasa Syukur

TARAKAN – Perayaan Jumat Agung dalam memperingati kematian Tuhan Yesus…

Sabtu, 20 April 2019 10:57

Rencana UNBK pada Tingkatan SD

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan, berencana menerapkan sistem Ujian…

Sabtu, 20 April 2019 10:35

Pergi Mandi, Dua HP Raib

TARAKAN – Kelalaian dari masyarakat akan menjadi kesempatan bagi pelaku…

Sabtu, 20 April 2019 10:33

Berharap Alokasi Anggaran Terealisasi

TARAKAN – Menikmati jalan mulus belum sepenuhnya dirasakan warga RT…

Sabtu, 20 April 2019 10:08

2020, Optimistis Layani e-ID

TARAKAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, optimistis…

Sabtu, 20 April 2019 10:04

UNBK dan USBN Dilaksanakan Bersamaan

TARAKAN - Sebanyak 30 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*