MANAGED BY:
KAMIS
25 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 15 April 2019 11:28
Tak Penuhi Syarat, Pilih Tak Mencoblos
TAK MENCOBLOS: Sejumlah narapidana di Lapas Kelas II Nunukan, terancam tak bisa mencoblos lantaran tak memenuhi syarat. RIKO ADITYA/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Sebanyak 887 Warga Binaan Pemasyarakatan (WPB) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Nunukan, dipastikan tak menyalurkan suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April mendatang.

Bukan karena tidak memenuhi syarat, namun lebih pilih tidak ikut mencoblos adalah pilihan WBP yang tidak terdaftar dalam pemilu mendatang. Itu diungkapkan Kepala Lapas Klas II Nunukan Pujiono Slamet kepada media ini.

“Ya, mereka memang enggan memilih, bukan karena tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat juga ada, sudah terdata sekitar 116 orang saja dan siap mencoblos di pemilu 17 April mendatang,” ungkap Pujiono kepada pewarta harian ini.

Pujiono menjelaskan, memang ketika narapidana dijebloskan ke penjara, mereka tak diperkenankan memegang e-KTP, sehingga notabene mereka sudah lupa dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang ada di e-KTP.

Sementara dalam pesta demokrasi, seluruh warga negara Indonesia tak terkecuali para narapidana, memiliki hak untuk mencoblos dan menentukan pilihan mereka. Sayang regulasi yang diatur PKPU justru membatasi hak narapidana sehingga di waktu yang tinggal menghitung hari data mereka sudah tidak bisa diakses lagi. “Kalau untuk Surat Keterangan (Suket), memang ada diberikan kepada WBP yang berdomisili di Nunukan, sementara sebagian besar dari mereka (WBP, Red) sudah lupa dengan NIK mereka, itulah yang menjadi permasalahannya,” beber Pujiono.

Dari total 1.053 WBP, hanya 116 orang saja yang memenuhi syarat dan punya bukti fisik untuk proses pencoblosan April mendatang. Sebelumnya Ketua KPU Nunukan Rahman juga mengaku, memang tidak ada pilihan lain lagi untuk sejumlah warga binaan dari Lapas Klas II Nunukan, yang ingin menyuarakan hak pilihnya. Terkendala syarat penting dalam pencoblosan yakni WBP dimaksud tidak mengetahui lagi NIK-nya.

KPU juga telah melakukan pendataan. Bahkan, berkoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan guna perekaman. Alhasil, hanya 224 orang termasuk pegawai lapas saja yang memenuhi syarat bisa menyalurkan suaranya.

Padahal sebelumnya, proses pendataan yang dilakukan KPU telah menyaring sekitar 314 orang yang memenuhi syarat. Faktor berkurangnya data pendataan tersebut dikarenakan masih terdapat sejumlah WBP yang enggan lakukan penandatanganan saat KPU melakukan pendataan seperti enggan menandatangani berkas A5. (raw/zia)

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*