MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 01 April 2019 12:27
Disnakertrans Minim Pengawas Perusahaan
PENGADUAN: Diakui Disnakertrans Kaltara sulit mengawasi seluruh perusahaan. Baru-baru ini SBSI mengadu lantaran tiga perusahaan memberikan upah tidak sesuai UMK. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku sulit mengawasi perusahaan yang beroperasi. Itu dikarenakan jumlah pengawas yang dimiliki hanya empat orang. Sedangkan yang harus diawasi sekira 2.300 perusahaan yang terdaftar di Kaltara.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kaltara, Asnawi mengatakan, saat ini ia memiliki empat pengawas perusahaan. Sedangkan idealnya sekira 35 orang untuk mengawasi perusahaan di lima kabupaten/kota di Kaltara.

“Memang kurang. Saat ini ada empat yang diawasi 2.300 yang terdaftar. Idealnya, 35 pengawas untuk Kaltara dan setiap pengawas nantinya dapat mengawasi aktivtias perusahaan di setiap daerah,” ucap Asnawi kepada Radar Kaltara.

Dijelaskan, berdasarkan struktur, Disnakertrans perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Jumlah 35 orang dinilai tepat, sebab setiap kabupaten/kota ditempatkan lima orang. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan lantaran tidak memiliki orang untuk mengisi jabatan tersebut.

“Harusnya membentuk UPTD jika berdasarkan struktur. Bagaimana mau bentuk UPTD sedangkan orangnya tidak ada,” tegasnya.

Tugas pengawas setiap bulannya harus melakukan pengecekan di setiap perusahaan sebanyak lima perusahaan. Jika dihitung selama 12 bulan dengan empat pengawas pemeriksaan terhadap perusahaan dapat dilakukan hingga 60 perusahaan.

“Kesulitan mengawasi perusahaan. Belum lagi perusahaan yang berlokasi jauh membutuhkan waktu cukup lama. Misalnya perusahaan sawit di Nunukan setidaknya membutuhkan waktu empat hari untuk satu perusahaan,” bebernya.

Diketahui, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Bulungan mengadukan tiga perusahaan yang bergerak pada perkebunan sawit ke Disnakertrans Kaltara. Sebab, upah yang diterima para pekerja tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, para pekerja juga tidak terdaftar di BPJS Kesehatan padahal dari upah yang diterima sudah dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan.

Koordinator Wilayah (Korwil) SBSI Kaltara, Yuliyus menegaskan tidak perusahaan yakni Perusahaan PT Prima Tunas Kharisma (PTK), Inti Selaras Perkasa (ISP), Sentosa Sawit Utama (SSU) melanggar UU Ketenagakerjaan nomor 13/2003 pada pasal 90 poin (1) pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagai mana dimaksud pasal 89. Kemudian, pasal 185 sanksi pidana paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun atau denda paling sedikit Rp 100 juta paling banyak Rp 400 juta.

Serta,  perusahaan tidak mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS. Padahal selama ini karyawan mendapatkan potongan untuk BPJS kesehatan. Hal ini tentunya melanggar pasal 14 hingga 19, UU nomor24/2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

“Ada banyak sekali pelanggaran namun, dua ini (upah dan BPJS) begitu prioritas,” pungkasnya. (akz/eza)


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 10:01

Laura Tolak ke ‘Provinsi’, Siap Dua Periode di Nunukan

TANJUNG SELOR – Beberapa tokoh politik yang namanya diisukan bakal…

Jumat, 19 Juli 2019 09:45

Kapolri: Keamanan Nomor Satu

TANJUNG SELOR – Gedung Mapolda Kaltara yang berada di Jalan…

Jumat, 19 Juli 2019 09:38

Sajikan ‘Ulong Da’a’, Tradisi suku Dayak Dataran Tinggi Borneo

‘Ulong Da’a’ menjadi salah prosesi penyambutan kedatangan Kepala Kepolisian Republik…

Jumat, 19 Juli 2019 09:35

Haji via Filipina Berisiko

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan segera…

Jumat, 19 Juli 2019 09:33

Oknum Pegawai Dishub KTT Dituntut 8 Tahun Penjara

TANJUNG SELOR - Terdakwa Mardiansyah, Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas…

Jumat, 19 Juli 2019 09:30

Warga Antutan Digegerkan Penemuan Mayat

TANJUNG SELOR – Warga Desa Antutan dan Pejalin, Tanjung Palas,…

Jumat, 19 Juli 2019 09:28

Titik Penempatan APK Dievaluasi

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan menggelar rapat…

Kamis, 18 Juli 2019 10:34

Sejumlah Kandidat Masih Malu-malu

TANJUNG SELOR – Beberapa nama tokoh politik di Provinsi Kalimantan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:26

Dongkrak PAD, Spanduk dan Reklame Ditertibkan

TANJUNG SELOR – Guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten…

Kamis, 18 Juli 2019 10:25

Badan POM Diupayakan Berdiri di Kaltara

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki garis perbatasan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*