MANAGED BY:
SABTU
20 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 20 Maret 2019 11:01
Pemprov Akan Bersurat ke KKP
BERSURAT: Kepala DKP Kaltara, Amir Bakrie (tengah) saat menjadi narasumber di acara Respons Kaltara, Selasa (19/3). IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Kehadiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) menuai reaksi dari nelayan di Kalimantan Utara (Kaltara).

Bahkan, reaksi dari para nelayan itu disampaikan dalam bentuk unjuk rasa di kantor perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di Kota Tarakan. Dalam tuntutannya, para nelayan meminta Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menyikapi persoalan tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Amir Bakrie mengatakan, dalam hal ini pemprov tidak tinggal diam. Sebagai tindak lanjut, pemprov akan bersurat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan harapan ada pertimbangan dari KKP atas larangan penangkapan kepiting tersebut.

"Dalam surat itu, kami akan lampirkan juga hasil kajian yang dilakukan Universitas Borneo Tarakan (UBT) mengenai keberadaan kepiting di Kaltara. Saat ini kita masih ditinjau dari aspek hukumnya," ujar Amir kepada Radar Kaltara saat ditemui di acara Respons Kaltara di Tanjung Selor, Selasa (19/3).

Disebutkannya, hal ini sudah disampaikan Gubernur Kaltara kepada pengusaha kepiting bahwa memang sudah ada kajian secara teknisnya, tapi tentu hal itu membutuhkan penguatan dari aspek hukum agar tidak dinilai salah dari kementerian nantinya. Penegasan dari kajian yang dilakukan UBT tersebut, salah satunya mengenai habitat kepiting di Kaltara yang merupakan kepiting bakau. Dan saat ini keberadaan hutan manggrove atau hutan bakau di provinsi termuda Indonesia ini masih cukup luas, yakni sekitar 180 ribu hektare.

"Target kita, pekan ini sudah bisa disampaikan surat itu ke kementerian. Pastinya, surat itu tetap akan kita layangkan ke sana (KKP)," tegasnya.

Tak hanya itu, rencananya DKP bersama Karantina Tarakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara serta perwakilan dari pengusaha kepiting akan bersama-sama ke Jakarta untuk membawa surat itu. Paling tidak, diharapkan ada revisi dari Permen itu dari KKP dengan mempertimbangkan kondisi di Kaltara.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50/Kepmen-KP/2017 tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NRI juga menjelaskan, untuk di Kaltara memiliki potensi 2.196 ton dalam satu tahun.

"Ini yang boleh diambil 1.756 ton. Tapi yang dimanfaatkan saat ini baru 0,38 persen dari  2.196 ton itu. Berarti masih memungkinkan untuk diambil," jelasnya.

Pastinya, untuk persoalan ini, Pemprov tidak hanya tinggal diam. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi nelayan itu. Namun, perlu dipahami bahwa Permen-KP ini merupakan produk hukum turunan kementerian, jadi Gubernur tidak bisa melakukan revisi.

"Jika Gubernur melakukan revisi, maka itu akan melanggar. Karena yang bisa melakukan revisi itu kementerian atau Presiden," pungkasnya. (iwk/zia)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 20 April 2019 10:54

Tablo Jalan Salib, Mengenang Penebus Dosa

TANJUNG SELOR – Perayaan Jumat Agung umat Katolik di Gereja…

Sabtu, 20 April 2019 10:51

Operasi Pasar Disiapkan Jelang Ramadan

TANJUNG SELOR – Mengantisipasi terjadinya lonjakan harga komoditas pokok, seperti…

Sabtu, 20 April 2019 10:48

Pengamanan Pengembalian Logistik Tetap Berlapis

TANJUNG SELOR – Menjaga agar seluruh logistik tidak rusak pada…

Sabtu, 20 April 2019 10:45

Jokowi-Amin Dominasi Suara di Bulungan-KTT

TANJUNG SELOR – Berdasarkan dari pantauan Radar Kaltara, pasangan calon…

Sabtu, 20 April 2019 10:43

Geografis Sulit, Cakupan Pelayanan PDAM Rendah

TANJUNG SELOR – Secara geografis Kabupaten Bulungan masih relatif sulit…

Sabtu, 20 April 2019 10:01

Dari Pakaian Adat Hingga Seragam Pramuka Lengkap Hiasi TPS

Untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke tempat pemungutan suara (TPS)…

Sabtu, 20 April 2019 10:00

Eksikusi Mati Tunggu Putusan PK

TANJUNG SELOR - Sejak di vonis hukuman mati oleh Mahkamah…

Sabtu, 20 April 2019 09:58

Sarana Transportasi Ditingkatkan

TANJUNG SELOR – Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan…

Kamis, 18 April 2019 09:45

Salah Gunakan C6, Tiga Orang Diamankan

TANJUNG SELOR – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Tanjung Selor…

Kamis, 18 April 2019 09:42

Surat Suara di Rutan Dimasukkan di Kantong Plastik

TANJUNG SELOR - Penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Polres Bulungan antusias…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*