MANAGED BY:
MINGGU
16 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 20 Maret 2019 11:01
Pemprov Akan Bersurat ke KKP
BERSURAT: Kepala DKP Kaltara, Amir Bakrie (tengah) saat menjadi narasumber di acara Respons Kaltara, Selasa (19/3). IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Kehadiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) menuai reaksi dari nelayan di Kalimantan Utara (Kaltara).

Bahkan, reaksi dari para nelayan itu disampaikan dalam bentuk unjuk rasa di kantor perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di Kota Tarakan. Dalam tuntutannya, para nelayan meminta Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menyikapi persoalan tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Amir Bakrie mengatakan, dalam hal ini pemprov tidak tinggal diam. Sebagai tindak lanjut, pemprov akan bersurat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan harapan ada pertimbangan dari KKP atas larangan penangkapan kepiting tersebut.

"Dalam surat itu, kami akan lampirkan juga hasil kajian yang dilakukan Universitas Borneo Tarakan (UBT) mengenai keberadaan kepiting di Kaltara. Saat ini kita masih ditinjau dari aspek hukumnya," ujar Amir kepada Radar Kaltara saat ditemui di acara Respons Kaltara di Tanjung Selor, Selasa (19/3).

Disebutkannya, hal ini sudah disampaikan Gubernur Kaltara kepada pengusaha kepiting bahwa memang sudah ada kajian secara teknisnya, tapi tentu hal itu membutuhkan penguatan dari aspek hukum agar tidak dinilai salah dari kementerian nantinya. Penegasan dari kajian yang dilakukan UBT tersebut, salah satunya mengenai habitat kepiting di Kaltara yang merupakan kepiting bakau. Dan saat ini keberadaan hutan manggrove atau hutan bakau di provinsi termuda Indonesia ini masih cukup luas, yakni sekitar 180 ribu hektare.

"Target kita, pekan ini sudah bisa disampaikan surat itu ke kementerian. Pastinya, surat itu tetap akan kita layangkan ke sana (KKP)," tegasnya.

Tak hanya itu, rencananya DKP bersama Karantina Tarakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara serta perwakilan dari pengusaha kepiting akan bersama-sama ke Jakarta untuk membawa surat itu. Paling tidak, diharapkan ada revisi dari Permen itu dari KKP dengan mempertimbangkan kondisi di Kaltara.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50/Kepmen-KP/2017 tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NRI juga menjelaskan, untuk di Kaltara memiliki potensi 2.196 ton dalam satu tahun.

"Ini yang boleh diambil 1.756 ton. Tapi yang dimanfaatkan saat ini baru 0,38 persen dari  2.196 ton itu. Berarti masih memungkinkan untuk diambil," jelasnya.

Pastinya, untuk persoalan ini, Pemprov tidak hanya tinggal diam. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi nelayan itu. Namun, perlu dipahami bahwa Permen-KP ini merupakan produk hukum turunan kementerian, jadi Gubernur tidak bisa melakukan revisi.

"Jika Gubernur melakukan revisi, maka itu akan melanggar. Karena yang bisa melakukan revisi itu kementerian atau Presiden," pungkasnya. (iwk/zia)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 15 Juni 2019 10:08

AKHIRNYA..!! Sekolah ‘Kandang Ternak’ Dapat Bantuan Anggaran

TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bulungan…

Sabtu, 15 Juni 2019 10:06

Pemkab Tolak Kelola Taman Kaltara Abadi

TANJUNG SELOR - Meskipun Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman…

Sabtu, 15 Juni 2019 10:04

Kejari Siapkan 23 Saksi Dalam Kasus Tipikor di KTT

TANJUNG SELOR – Sebanyak 23 saksi disiapkan Kejaksaan Negeri (Kejari)…

Sabtu, 15 Juni 2019 10:02

Di Luar Pekerjaan, Kendaraan Dinas Boleh Digunakan

TANJUNG SELOR – Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah…

Jumat, 14 Juni 2019 11:27

Calon Pedagang Wajib Kantongi Izin Usaha

TANJUNG SELOR – Pembangunan pasar modern di Panca Agung, Tanjung…

Jumat, 14 Juni 2019 11:24

Pelayanan Publik Diminta Tetap Prima

TANJUNG SELOR  - Pasca hari raya Idulfitri 1440 Hijriah/2019 Masehi,…

Jumat, 14 Juni 2019 11:21

Tanpa Keterangan, 28 ASN Disanksi, TPP Cuma Dipotong Rp 500 Ribu

TANJUNG SELOR – Berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran Aparatur Sipil Negara…

Jumat, 14 Juni 2019 10:25

Puluhan Tahun Warga Melintas di Jalan Ekstrem

TANJUNG SELOR - Warga Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah,…

Jumat, 14 Juni 2019 10:20

Tindak ASN Nakal, Satpol PP Akan Razia Dadakan

TANJUNG SELOR - Setelah berhasil mengamankan 32 pegawai di lingkungan…

Jumat, 14 Juni 2019 10:17

Terima Siswa, SMK di KTT Mulai Beroperasi

TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*