MANAGED BY:
MINGGU
16 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 20 Maret 2019 10:41
Data KPM Tak Menjadi Dasar Penyaluran LPG 3 Kg
RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Meskipun diklaim tak langka, keberadaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) saat ini masih menjadi masalah serius di Nunukan. Sebab, di sejumlah sub agen atau pangkalan resmi, barang subsidi yang telah ditentukan dengan harga eceran tertinggi (Het) sebesar Rp 16.500 per tabung itu nyatanya sulit ditemukan.

Tak ayal, warga kurang mampu yang ingin tetap menikmati barang subdisi itu harus rela dan terpaksa mendapatkannya di setiap pengecer ilegal yang menjualnya jauh di atas HET. Dari Rp 25 hingga Rp 35 ribu per tabung. Padahal, pengecer ilegal itu termasuk warga yang tak berhak menggunakannya.

Hal ini terjadi lantaran penyaluran LPG 3 kg tak berdasarkan data warga kurang mampu yang selama ini dimiliki Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan. Yakni, mereka yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mencapai 8.822 kepala keluarga (KK). “Kalau mau benar, warga yang mengambil LPG 3 kg itu harusnya mereka yang memiliki kartu KPM saja. Karena mereka itu warga kurang mampu,” ungkap Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan Yaksi Bellaning Pratiwi saat dikonfirmasi mengenai penggunaan barang subsidi bagi warga kurang mampu di kantor bupati Nunukan, Senin (18/3).

Ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum pernah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) Nunukan. Namun, jika melihat kondisi di lapangan dan persoalan LPG 3 kg ini yang semakin parah, maka pihaknya siap berkolaborasi agar masalah penyalurannya dapat diatasi. “Memang belum pernah koordinasi. Saya pribadi juga baru tahu betul persoalannya itu ketika ada dialog,” ungkapnya.

Menurutnya, pengguna LPG 3 kg ini sudah sangat jelas siapa saja. Yakni, warga miskin dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Para pengguna ini memiliki data yang akurat di setiap perangkat daerah. Seperti warga miskin atau keluarga kurang mampu. “Datanya ada. Tinggal bagaimana dimanfaatkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Disdag Nunukan, Hasan Basri Mursali mengatakan, pembentukan tim satuan tugas (Satgas) pengawasan dan penyaluran LPG 3 kg menjadi langkah terakhir diambil lantaran pihaknya tidak mampu mengatasi penyalurannya. Sehingga membutuhkan perangkat daerah yang tergabung dalam tim untuk membantunya. “Saya tidak sanggup kalau kerja sendiri.  Lihat SDM kami di lapangan itu hanya 7 orang. Anggota saya juga pernah berkelahi dengan masyatakat karena pengawasan LPG ini. Kalau anggota saya melawan masyarakat ya jelas kalah telak. Jadi, kami minta untuk dibentuk tim satgas sesui dengan perintah Gubernur,” kata Hasan saat ditemui media ini.

Ia mengatakan, pembentukan tim satgas ini mendapat dukungan sejumlah perangkat daerah dan instansi vertikal terkait lainnya. Seperti dari pihak Polisi Resor (Polres) Nunukan Hanya saja,  dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas tim ini masih terbentur dengan anggaran. “Tugas pokok dari tim satgas ini di antaranya, jika ada pelanggaran dalam penyaluran subsidi maka tim akan menindak.  Selain itu memastikan penyaluran BBM dan LPG 3 kg didistribusikan tepat sasaran dan sesuai dengan HET yang ditentukan,” jelasnya. (oya/ash)

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*