MANAGED BY:
MINGGU
16 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 15 Maret 2019 15:18
Gagal Paham tentang Lahan SKPT Sebatik
EKSEKUSI: Pihak penggugat duduk bersama dengan para tergugat, penggugat ingin melakukan eksekusi perkara lahan SKPT Sebatik. AZIZUL RAHIM UNTUK RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, baru saja melakukan pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat, terkait telah diajukannya permohonan eksekusi perkara lahan Sentral Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik yang berada di Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan.

Dalam pemanggilan tersebut hadir kuasa hukum penggugat, serta pihak yang melawan dalam hal ini, kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan sebagai tergugat pertama, kepala Dinas Pertanahan Nunukan sebagai tergugat kedua dan Kepala Desa Sei Pancang sebagai tergugat ketiga.

Ketua PTUN Samarinda Bonnyarti Kala Lande yang langsung memimpin pembahasan tersebut menyampaikan, bahwa melalui kuasa hukum penggugat telah menyampaikan permohonan eksekusi, sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tergugat satu telah ada iktikad baik, karena telah melakukan pengukuran lahan,” kata Bonnyarti Kala Lande.

Perlu diketahui, untuk sertifikat lahan SKPT Sebatik telah diperintahkan pembatalan selanjutnya mencabut, dan menerbitkan sertifikat yang baru.  Untuk mengajukan sertifikat yang baru, harus menyelesaikan terlebih dahulu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kenapa diajukan permohonan eksekusi, karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan eksekusi. Karena yang cocok mengajukan eksekusi adalah pihak penggugat yang telah dikabulkan permohonannya, terkait lahan SKPT Sebatik. “Di sini ada salah pengertian terkait putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam perkara ini ada pihak yang gagal paham, dalam penyelesaian perkara lahan SKPT Sebatik. Dalam perkara ini memang pihak penggugat dan tergugat sama-sama ingin mempertahankan lahan yang telah memiliki sertifikat.

Untuk itu, pihak tergugat kedua atau Pemkab Nunukan diminta untuk lebih memahami hasil putusan PTUN Samarinda terkait perkara lahan SKPT Sebatik. Karena telah dijelaskan berulang-ulang terkait putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, pihak tergugat kedua salah memahami hasil putusan, karena sertifikat telah dinyatakan batal. Dari awal proses pembuatan sertifikat tidak berlaku lagi. Ditambah dicabut, dalam arti dicabut berarti dari akar paling bawah dicabut.

Jadi pada intinya, sertifikat ini tidak berlaku lagi dan dilakukan permohonan eksekusi yang dilakukan oleh kuasa hukum penggugat. Tidak perlu para tergugat berada pada posisi penggugat. Tapi jika pihak tergugat mendesak untuk menerbitkan sertifikat baru, langkah yang benar. “Jadi tidak perlu berulang-ulang dijelaskan terkait perkara nomor 34 yang telah inkrah,” tambahnya. (nal/lim)

 

 

 


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*