MANAGED BY:
SENIN
27 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 04 Maret 2019 11:37
Kebocoran PAD di Tarakan
THM Ogah, Pewarung Setor ke Oknum Institusi

PAD Merosot, Potensi Kebocoran Tinggi

KANTONG PAD: Sejumlah pengendara membayar retribusi masuk ke objek wisata Pantai Amal, Kota Tarakan, Minggu (3/3). JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, Pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD), yang dihimpun Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tarakan jauh dari harapan. Penyebabnya, menurut BPPRD karena kesadaran masyarakat rendah, atau bisa juga adanya manipulasi data.

KEPALA Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,  Mariyam mengatakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diurainya, khusus untuk pendapatan pajak daerah ada 11 jenis. Yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). (lihat grafis)

“Jadi PAD Tarakan diatur di dalam UU 28/2009,” terangnya kepada Radar Tarakan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/2) pagi.

Sesuai dengan hasil kebijakan bersama dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pendapatan pajak daerah ditargetkan Rp 134 miliar di tahun 2018. Namun yang tercapai hanya sekitar Rp 60 miliar.

Diakuinya dari 11 jenis pajak ini sulit mencapai target yang sudah ditetapkan. Misalnya pajak hiburan yang ditargetkan Rp 7 miliar lebih, namun hanya mencapai sekitar Rp 363 juta.

Lantas apa yang menjadi kendala dalam mencapai target? Dijelaskannya, pengelola tempat hiburan enggan membayar pajak. Dengan alasan tidak diberi izin oleh pemerintah. Dari hasil survei yang dilakukan, sebenarnya peluang pemerintah untuk mencapai target pajak hiburan ini cukup besar.

“Mereka mau bayar kalau diberikan izin, sementara kita tidak bisa. Mungkin karena permasalahan lahan, dan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pajak. Izin memang harus dilengkapi. Yang kita kenakan pajak kan usahanya, tidak berizin tapi usahanya tetap jalan, jadi kendalanya itu,” bebernya.

Kemudian yang sama sekali belum tergarap adalah kantin dari pajak restoran. Yang ditargetkan Rp 750 juta, yang tercapai Rp 0. Kemudian mandi uap atau spa dari pajak hiburan, yang ditargetkan Rp 15 juta namun yang dicapai Rp 0.

Sebenarnya dalam undang-undang pajak tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi tegas. Seperti menutup usaha. Namun ada tahapan, paling tidak memberikan teguran atau surat peringatan.

“Padahal hampir semua sekolah dibangun kantin. Apa iya di Tarakan tidak ada spa? Kami bisa menutup usahanya, tapi pemerintah tidak sampai begitu. Paling memberikan teguran, dan paling sering kami lakukan itu terhadap hotel dan PBB,” katanya.

Kemudian banyak pula rumah makan yang berlindung di bawah institusi. Entah itu karena berdiri di atas lahan institusi tersebut, sehingga menyetor ke institusi tersebut. “Kesulitan pajak dari restoran ini, ketika kami tagih tapi mereka menyebut nama institusi. Jadi kami harus bagaimana. Padahal lumayan, Rp 2 ribu dikalikan ratusan orang,” jelasnya.

Kemudian PAD hasil retribusi daerah, yang ditargetkan sekitar Rp 32 miliar lebih, hanya tercapai sekitar Rp 12 miliar lebih. Retribusi daerah ini terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

“Misalnya jasa umum seperti pelayanan kesehatan, di puskesmas kan ada bayar retribusi Rp 7 ribu,” jelasnya.

Kemudian pajak sampah, khususnya di jalan protokol yang tidak tergarap. Mengingat tumpang tindih dengan program Sampah Semesta, yang dibayar Rp 15 ribu ke atas per bulannya. Padahal sampah rumah tangga biasa, berbeda dengan sampah di jalan protokol. Misalnya untuk hotel, rumah makan atau restoran dan toko besar lainnya di sepanjang jalan protokol. Alhasil, retribusi jasa umum yang ditargetkan Rp 12 miliar hanya tercapai Rp 2 miliar.

“Padahal retribusi yang harus mereka bayar itu kisaran Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan. Tapi sampai sekarang ini tidak, karena tumpang tindih dengan program Sampah Semesta,” bebernya.

Dilanjutkannya, seperti pelayanan pasar, tepatnya Pasar Tenguyun, Pasar Gusher dan Pasar Batu. Los-los ataupun kios yang ada di pasar merupakan milik pemerintah. Sehingga kesadaran masyarakat yang menempati los maupun kios, diharapkan sadar dan patuh terhadap pajak. “Kalau kami survei, itu banyak dan seharusnya retribusi jasa umum seharusnya di atas Rp 20 miliar atau Rp 30 miliar atau Rp 50 miliar,” bebernya.

Melihat dari capaian ini, diakuinya masih sangat jauh dari target. Dengan harapan, program kerja Smart City dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota dr. Khairul, M.Kes, dan Effendhi Djuprianto, S.H, dapat berjalan dengan baik ke depannya. Misalnya dengan memanfaatkan information technology (IT). Dengan harapan, oknum-oknum tertentu tidak lagi manipulasi data. “Misalnya rumah makan, yang disetor ke kas daerah itu tidak seimbang dengan kenyataan. Padahal setiap hari ramai pengunjung, tapi bayar pajak hanya Rp 2 juta per bulan,” bebernya.

“Dari sekian rumah makan di Tarakan, hanya satu rumah makan saja yang jujur. Yang setiap bulan setor di atas Rp 150 juta, bahkan Rp 200 juta itu hanya KFC. Selebihnya tidak ada. Jadi dengan Smart City, tidak ada manipulasi data lagi,” tutupnya.

 

KOMISI II NILAI MINIM KOORDINASI ANTAR-OPD

Menyoal PAD yang merosot, kinerja badan terkait pun disorot. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan mengusulkan revisi peraturan daerah yang dirasa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada tahun ini. Ia menjelaskan setidaknya terdapat 3 rancangan perubahan daerah (raperda) akan direvisi.

“Yang jelas kami sedang merevisi perda yang sudah ada, cuma tidak relevan lagi untuk digunakan di masa sekarang. Sehingga, perlu direvisi. Saya sudah membentuk tim di komisi untuk pembahasan 3 raperda ini,” terang Ketua Komisi II DPRD Tarakan Adnan Hasan Galoeng, Sabtu (2/3).

Dikatakan, pada 2018 lalu DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati target PAD Tarakan lebih dari Rp 100 miliar. Namun, pencapaian targetnya jauh.

“Jadi begini, selama tahun kemarin anggaran 2018, dari DPRD bersama TAPD menyepakati bahwa khusus untuk PAD, yang terdiri dari retribusi pajak daerah dan lain-lain. Itu kan kami targetkan sampai Rp 125 miliar per tahun tapi dalam berjalannya waktu, sampai di pertengahan tahun satu semester, itu baru sekitar 27 persen,” ujarnya.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan minimnya koordinasi yang dilakukan BPPRD dan OPD terkait dalam memaksimalkan retribusi. Padahal menurutnya, pemaksimalan retribusi tersebut tinggal dijalankan saja. Hal tersebut dikarenakan BPPRD telah memiliki payung hukum yang jelas dalam penegasan penarikan.

“Saya melihatnya, tidak singkronnya kerjasama antara, BPPRD dengan beberapa OPD yang juga melakukan penarikan retribusi itu. Misalnya, Dinas Pariwisata, Disdikbud, dan OPD lain tidak disamping itu BPPRD juga, dari sisi SDM mereka juga kekurangan. Tapi logikanya, perda sudah ada, payung hukum sudah ada. Ayo lakukan,” tuturnya.

Meski demikian, ia menjelaskan polemik PAD di Kota Tarakan sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan mana pun. Walau begitu, ia menerangkan jika pihaknya terobsesi dengan karakteristik Kota Bogor yang berani menargetkan 30 persen PAD dari nilai APBD. Sehingga hal itu yang menjadi motivasi DPRD untuk mengikuti kebijakan tersebut.

“PAD Kota Bogor 30 persen dari nilai APBD. Kalau tidak salah PAD Rp 600-an miliar. Nah kita kan kalau APBD Rp 1 triliun, harusnya kita bisa dapat Rp 300-an miliar lah, cuma memang harus dari semua aspek yang kira-kira bisa mendatangkan misalnya dari pajak hiburan malam, THM, usaha ruko, fasum lainnya. Tapi kan tahun kemarin banyak yang luput,” nilainya.

 

GALI POTENSI BARU

Menurut pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bulungan-Tarakan,  Dr. Ana Sriekaningsih, S.E, M.M, di mana bila hanya memaksimal sumber PAD saat ini, dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan defisit yang sedang dialami Kota Tarakan. “Menggali potensi baru PAD sangat penting, bila hanya mengandalkan sumber PAD sebelumnya tidak akan menyelesaikan permasalahan defisit, karena  sumber anggaran yang didapatkan hanya jalan di tempat alias tidak ada perubahan,” ungkapnya, Minggu (3/3).

Dirinya memberikan contoh pemerintahan Joko Widodo saat menjabat Wali Kota Solo, di mana pria yang akrab disapa Jokowi tersebut menggali potensi baru PAD melalui pedagang kaki lima (PKL).

“Pak Jokowi mengumpulkan pedagang kaki lima ini di suatu tempat untuk menjajakan dagangannya, saat itu pedagang tidak dipungut retribusi beberapa waktu, setelah dianggap berkembang barulah ditarik retribusi. Kini lokasi tempat pedagang berjualan ini sudah menjadi tempat wisata,” bebernya.

Berkaca dari hal tersebut, dirinya berharap kedua pimpinan daerah ini dapat melihat potensi baru PAD Kota Tarakan.

“Kondisinya saat ini hampir sama dengan Kota Solo sebelum pedagangnya direlokasi,” ujarnya.

Hal lain yang membutuhkan solusi, adalah defisit anggaran Pemkot. “Perlu dicari tahu dulu apa penyebab defisitnya, bila dikarenakan penempatan anggaran yang salah, perlu ada perbaikan penempatan anggaran supaya tepat,” tuturnya.

Dirinya juga mengharapkan kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tarakan, lebih efektif. “Seperti rumah tangga, jangan mengeluarkan anggaran untuk kebutuhan yang tidak mendesak, dahulukan hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat, bila mengesampingkan kebutuhan prioritas dengan kebutuhan yang tidak perlu itu sudah penggunaan anggaran yang salah, hal tersebut harus dihindari agar persoalan defisit saat ini bisa diatasi,” imbuhnya. (*/one/*/zac/jnr/lim)

 

 

 


BACA JUGA

Senin, 27 Mei 2019 12:24

Penyesuaian TBA Dinilai Tak Relevan

Harga tiket pesawat masih mahal? Demikian yang dirasakan sejumlah calon…

Senin, 27 Mei 2019 12:23

Ini Rute Laut Paling Banyak Diminati Warga Tarakan

ANTISIPASI lonjakan arus mudik jelang Hari Raya Idulfitri 1440 H/2019,…

Senin, 27 Mei 2019 12:21

Darul Istiqomah, Mirip Masjid Sunan Ampel

Posisinya di pinggir jalan raya, Jalan Jenderal Sudirman. Pusat kota.…

Senin, 27 Mei 2019 12:20

BPJS Kesehatan Bukber dan Santuni Anak Panti

Buka bersama tim Sahur dan Bukber Yuk (SBY) Radar Tarakan…

Senin, 27 Mei 2019 12:19

Kriteria Balon PDIP, Mau Bersinergi

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membeberkan telah memiliki tiga kriteria…

Senin, 27 Mei 2019 11:52

Oknum Polisi Divonis 8 Tahun Penjara

TARAKAN- Dituntut 17 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider…

Senin, 27 Mei 2019 11:50

Kapolres Ajak Tokoh Agama Redam Isu Hoaks

TARAKAN- Usai pemilihan umum (pemilu) 2019, Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira…

Senin, 27 Mei 2019 11:39

Tidak Temukan Takjil Berbahaya

TARAKAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan mengimbau kepada masyarakat yang…

Senin, 27 Mei 2019 11:35

Badan Jalan Hingga Penutup Drainase Rusak

TARAKAN – Kerusakan jalan di Gang Jembatan Kuning, RT 43,…

Senin, 27 Mei 2019 10:50

Dipaksa Zonasi, tapi Pembangunan Tak Merata

TARAKAN - Sistem zonasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*