MANAGED BY:
SENIN
27 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 28 Februari 2019 11:50
Dana Bagi Hasil Kaltara Masih Sedikit
KEWAJIBAN: Pelayanan kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tarakan, Rabu (27/2). JOHANNY/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Dana bagi hasil di Kalimantan Utara (Kaltara) memang masih terbilang kecil, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Meski begitu, kemajuan sebuah daerah ditentukan lagi dari perjuangan anggota legislatif yang berada di pusat agar lebih mudah mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat.

Kepada awak media, Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, bahwa pajak penghasilan berbentuk bagi hasil baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Semakin besar penerimaan pajak kepada pemerintah, maka pembagian hasil pajak pun akan semakin besar yang akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

“Kalau APBD-nya bagus, otomatis banyak yang bisa dibangun dan diperbuat untuk kepentingan daerah,” bebernya.

Dari sisi bangsa, kesadaran membayar pajak adalah bukti bahwa Indonesia menjadi indikator negara yang maju. Melalui hal tersebut, Irianto menginginkan agar siapapun warga negara termasuk para pejabat di Kaltara memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak.

“Jadi misalkan saya dapat honor atau gaji, itu harus tetap bayar pajak juga. Tidak ada estimasi atau perbedaan bagi pejabat negara, karena gaji pejabat ini otomatis masuk ke kas negara,” jelasnya.

“Kami (pejabat, Red) kan dapat pajak penghasilan 15 persen, jadi kalau kami dapat honor dari narasumber itu 15 persen untuk pajak, jadi yang diterima cuma 85 persen,” sambungnya.

Sebagai provinsi baru, Irianto menjelaskan bahwa dana bagi hasil di Kaltara masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) maupun di Jawa. Sehingga daerah yang memiliki penerimaan pajak besar, akan mendapat dana transferan yang lebih besar pula.

“Selain tingkat penduduknya (Kaltim dan Jawa) yang banyak, perusahaan juga banyak. Jadi ada pajak pribadi, dagang dan perusahaan. Semakin banyak perusahaan, atau badan usaha dan perkembangan penduduk, maka lebih banyak jumlah penerimaan pajaknya,” katanya.

“Untuk itu, yang dilakukan pemerintah saat ini ialah intensifikasi pajak dan retribusi daerah,” sambungnya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, setiap daerah wajib memenuhi pajak dan retribusi. Adapun contohnya adalah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, penggunaan BBM. Untuk retribusi seperti penggunaan pelabuhan maupun dermaga, atau retribusi pasar.

“Kalau di Jawa pasarnya kan banyak dan penduduknya banyak, jadi retribusinya juga terbilang tinggi. Kalau kita, tidak bisa banyak berharap dari pajak,” tegasnya.

Sementara itu, khusus Dana Alokasi Umum (DAU), Irianto menjelaskan bahwa hal tersebut memiliki formulasi dari Menteri Keuangan yang dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, keputusan politik seperti perjuangan anggota DPR RI di pusat dan sebagainya.

“Makanya daerah-daerah yang padat penduduknya, cepat sekali pembangunannya karena wakilnya juga banyak jadi yang memperjuangkan juga banyak,” pungkasnya. (*/shy/eza)


BACA JUGA

Senin, 27 Mei 2019 12:24

Penyesuaian TBA Dinilai Tak Relevan

Harga tiket pesawat masih mahal? Demikian yang dirasakan sejumlah calon…

Senin, 27 Mei 2019 12:23

Ini Rute Laut Paling Banyak Diminati Warga Tarakan

ANTISIPASI lonjakan arus mudik jelang Hari Raya Idulfitri 1440 H/2019,…

Senin, 27 Mei 2019 12:21

Darul Istiqomah, Mirip Masjid Sunan Ampel

Posisinya di pinggir jalan raya, Jalan Jenderal Sudirman. Pusat kota.…

Senin, 27 Mei 2019 12:20

BPJS Kesehatan Bukber dan Santuni Anak Panti

Buka bersama tim Sahur dan Bukber Yuk (SBY) Radar Tarakan…

Senin, 27 Mei 2019 12:19

Kriteria Balon PDIP, Mau Bersinergi

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membeberkan telah memiliki tiga kriteria…

Senin, 27 Mei 2019 11:52

Oknum Polisi Divonis 8 Tahun Penjara

TARAKAN- Dituntut 17 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider…

Senin, 27 Mei 2019 11:50

Kapolres Ajak Tokoh Agama Redam Isu Hoaks

TARAKAN- Usai pemilihan umum (pemilu) 2019, Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira…

Senin, 27 Mei 2019 11:39

Tidak Temukan Takjil Berbahaya

TARAKAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan mengimbau kepada masyarakat yang…

Senin, 27 Mei 2019 11:35

Badan Jalan Hingga Penutup Drainase Rusak

TARAKAN – Kerusakan jalan di Gang Jembatan Kuning, RT 43,…

Senin, 27 Mei 2019 10:50

Dipaksa Zonasi, tapi Pembangunan Tak Merata

TARAKAN - Sistem zonasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*