MANAGED BY:
RABU
22 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 22 Februari 2019 10:56
Petani Kelapa Sawit Semakin Menjerit

Harga TBS Terjun Bebas

BAHAS PERKEBUNAN: Pertemuan pembahasan soal rendahnya harga TBS petani mandiri yang dilakukan di kantor DPRD Kaltara, Kamis (21/2). IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petani mandiri di Kalimantan Utara (Kaltara) masih tidak ada perubahan. Bahkan, harga bulan lalu sebesar Rp 500 per kilogram (kg), kembali turun hingga harga terendah Rp 300 per kg.

Menyikapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara mengagendakan pertemuan dengan menghadirkan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), perusahaan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara.

Ketua Harian Apkasindo Kaltara, Jini Nasrun mengatakan, pada persoalan rendahnya harga TBS tersebut, pihaknya menuntut untuk dilakukannya tujuh hal oleh pemerintahan, dalam hal ini DPRD dan Pemprov Kaltara.

Poin pertama yang disampaikan mengenai permintaan pendataan terhadap pekebun swadaya atau petani mandiri secara komprehensif. Selanjutnya, menetapkan harga TBS petani mandiri sebesar Rp 1.200 per kg, sesuai standar penetapan.

“Termasuk juga harus ada sanksi tegas yang diberikan apabila PKS (pabrik kelapa sawit) membuat pemalsuan data yang mereka berikan kepada tim penetapan harga TBS,” ujar Jimi kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (21/2).

Tak hanya itu, Apkasindo juga meminta instansi terkait harus menindak tegas perusahaan sawit yang belum merealisasikan izin pendirian pabik. Karena, yang terjadi saat ini, jalan yang dibangun oleh pemerintah lebih banyak digunakan oleh perusahaan swasta untuk memuat hasil perkebunan kelapa sawitnya. “Saya rasa ini (pendirian pabrik kelapa sawit, Red) yang sangat penting harus diperhatikan,” harapnya.

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Udin Hianggio yang juga hadir pada pertemuan itu mengatakan, untuk mencari titik temu dari persoalan tersebut, perlu dilakukan pertemuan ulang untuk mendudukkan bersama semua pihak yang berkaitan.

“Di situ, baru dibahas lebih detail, agar persoalan di masyarakat (petani mandiri, Red) ini dapat kita jembatani dengan baik,” ujar mantan Wali Kota Tarakan ini.

Menurutnya, untuk mengakomodir hasil TBS petani mandiri ini, Apkasindo bisa saja membentuk koperasi dan bekerja sama dengan PKS. Setidaknya, langkah yang dilakukan itu dapat lebih mempermudah perjuangan dari asosiasi itu sendiri.

Diakuinya, harga beli TBS petani mandiri itu sudah sangat luar biasa, dari yang ditetapkan oleh tim penetapan TBS di atas  Rp 1.000 per kg, saat ini turun menjadi Rp 300 per kg. Termasuk, harga angkut TBS per ton senilai Rp 450 ribu. “Ini saya rasa sudah tidak masuk akal. Harus ada solusi untuk mengatasi hal ini,” tegasnya.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan DPKP Kaltara, Marten Juk menambahkan, dalam persoalan ini, TBS petani mandiri itu dibeli oleh tengkulak. Sebab, petani mandiri yang tidak memiliki kerja sama dengan PKS tidak bisa menjual TBS-nya ke PKS.

Sebenarnya, DPKP selalu mengimbau kepada petani mandiri tersebut untuk membentuk koperasi agar dapat bekerja sama dengan perusahaan. Sebab, kerja sama itu merupakan salah satu persyaratan dari perusahaan untuk membeli TBS dari mitranya.

“Kendalanya ini sebenarnya belum adanya kerja sama. Karena perusahaan sudah memiliki perencanaan dalam pengolahan pabriknya, salah satunya masalah produksi. Di sini, berapa ton dari kebun sendiri dan berapa ton dari mitra,” jelasnya.

“Nah, kalau dia (perusahaan, Red) beli TBS di luar mitranya, pasti produksinya jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Artinya, perusahaan tidak bisa mengambil sembarangan. Mitranya harus jelas,” sambungnya.

Menurutnya, tidak adanya legalitas kerja sama antaran petani mandiri dengan PKS tersebut, merupakan peluang besar bagi para tengkulak untuk masuk dan membeli TBS petani mandiri dengan harga yang rendah. Untuk kualitas TBS petani mandiri, juga merupakan salah satu permasalahan. Biasanya, ada petani yang melakukan panen tidak tepat waktu, bibit yang digunakan juga tidak tersertifikasi, dan tidak memiliki alat angkut sendiri. 

“Ini tentu mempengaruhi harga. Sehingga tengkulak sesuka hatinya membeli TBS dengan harga yang rendah,” katanya. Pastinya, untuk pembinaan akan terus dilakukan pemerintah terhadap petani mandiri ini.

Adapun anggota Komisi II DPRD Kaltara, Rahman Padengka mengatakan, untuk membahas persoalan tersebut, pihaknya akan kembali mengagendakan pertemuan yang dijadwalkan pada 4 Maret 2019. “Di situ, kita akan panggil semua pihak terkait. Termasuk instansi terkait dari kabupaten/kota,” tuturnya.

Menurutnya, banyak hal yang perlu dijelaskan instansi teknis dalam hal ini, di antaranya persoalan kualitas dari TBS petani mandiri ini. Termasuk, semua pihak harus dirangkul oleh tim penetapan harga TBS dalam melakukan penetapan harga. Dalam hal ini, salah satu solusi yang dapat diambil adalah pemerintah harus turun tangan agar jangan sampai hasil dari petani mandiri ini ditampung oleh tengkulak dengan harga beli yang sangat murah. 

“Pastinya, saya harapkan pada pertemuan yang akan datang semua ini sudah bisa terjawab dan ada solusi agar petani mandiri dapat menikmati hasil taninya dengan harga yang laik,” pungkasnya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*