MANAGED BY:
RABU
22 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 22 Februari 2019 10:42
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Rendah
Suryanata - Kepala DPPPA-PPKB Kaltara. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini masih terjadi. Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA-PPKB) Kaltara mencatat ada delapan kasus.

Kepala DPPPA-PPKB Kaltara, Suryanata mengatakan, untuk penanganan persoalan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi termuda Indonesia ini masih seimbang. Di kabupaten/kota sudah ada dinas yang menangani, serta ada juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

“Dalam penanganan kasus ini, provinsi hanya menerima rujukan. Sama seperti sistem rumah sakit, kalau tidak bisa ditangani kabupaten/kota, baru dirujuk ke provinsi,” ujar Suryanata kepada Radar Kaltara beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak boleh tidak tertangani. Adapun untuk di provinsi ke-34 yang merupakan provinsi baru dan memiliki jumlah penduduk yang masih rendah, menurutnya kasus kekerasan perempuan dan anak masih sangat rendah.

Alhamdulillah, yang ada itu masih dapat tertangani dengan baik,” katanya.

Untuk tahun ini, ia mengaku ada beberapa kasus, namun belum tercatat. Pastinya, dalam melakukan penanganan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena, tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini berbeda dengan kasus-kasus yang lainnya.

“Bisa saja secara fisik tidak ada masalah, tapi mental dari korban ini yang harus benar-benar dipastikan pulih. Nah, ini yang membutuhkan waktu lama untuk penanganannya,” tutur mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara ini.

Ia menjelaskan, untuk kasus yang dirujuk ke provinsi itu biasanya yang berkaitan dengan persoalan lintas provinsi. Di antaranya persoalan hak asuh anak yang telah diselesaikan kabupaten/kota, namun orang tuanya sudah tidak di Kaltara lagi, tapi sudah di provinsi lain. Jadi, hal seperti ini yang ditangani oleh pihaknya.

Artinya, persoalan seperti ini memang tidak boleh tidak tertangani. Harus tertangani. Jika di Kaltara tidak ada yang tidak tertangani karena masyarakatnya juga masih sedikit. Jikapun ada pasti cepat terakomodir.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menerima kunjungan kerja Deputi Pengaduan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Dalam pertemuan tersebut dibahas soal surat-surat pengaduan yang masuk dari masyarakat.

Pengaduan dan penanganan masalah perempuan dan anak masih belum imbang. Mekanisme penanganan pengaduan yang ada di Kementerian PPPA mulai dari proses penerimaan, analisis dan klarifikasi aduan untuk mencari kebenaran objektif dari masalah. 

Sementara, permasalahan perempuan dan anak ini lintas sektoral, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu lembaga. Di situ dikatakan, dalam hal penanganan, Kementerian PPPA dibatasi ruang lingkup. Padahal, kehadiran negara bisa bertindak untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan bantuan rehabilitasi. (iwk/eza)

 


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*