MANAGED BY:
RABU
22 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 22 Februari 2019 10:41
Belum Ada Usaha Walet Berizin
WAJIB BERIZIN: Bangunan usaha walet harus jauh dari permukiman masyarakat. Tampak salah satu bangunan walet yang ada di Tanjung Selor. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan menegaskan setiap usaha walet wajib mendapatkan persetujuan tidak keberatan dari warga di sekitar bangunan usaha walet.

Hal itu pun telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Dalam pasal 9 menyebutkan, setiap bangunam usaha walet wajib mendapatkan persetujuan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yaitu radius 500 meter, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa dan Camat setempat.

Kepala Bidang (Kabid) Perizinan pada DPMPTSP Bulungan, Hamzah mengatakan, sejauh belum ada satupun pengusaha yang mengurus izin bangunan walet. Artinya, seluruh bangunan walet di Bulungan belum ada satupun yang memiliki izin.

“Kalaupun ada pengusaha yang mengurus kami tidak bisa juga keluarkan izinnya,” ungkap Hamzah kepada Radar Kaltara, Kamis (21/2).

Itu dikarenakan, seluruh bangunan usaha walet tersebut belum memenuhi persyaratan. Apalagi kebanyakan bangunan walet itu dibangun di tengah permukiman masyarakat. “Walet ini kan bising, jadi tidak bisa kalau dibangun di tengah permukiman masyarakat,” ujarnya.

Sehingga sudah seharusnya usaha walet itu dibangun jauh dari permukiman masyarakat, agar tidak menimbulkan kebisingan di lingkungan masyarakat. Dalam mekanisme penerbitan izin, DPMPTSP Bulungan tidak sendiri, karena instansi terkait juga turut andil. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR), Badan Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan.

“Kalau DPU-PR kaitannya dengan bangunan walet. Jadi masing-masih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas, kalau kami (DPMPTSP, Red) sifatnya hanya sebatas pengurusan administrasi saja,” bebernya.

Selain harus mendapatkan izin dari masyarkat, sesuai Perda. Usaha walet juga harus memiliki izin dari Bupati. Walet ini sebenarnya jika dikelola dengan baik tentu mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulungan. “Tapi faktanya banyak bangunan itu yang belum memiliki izin,” bebernya.

Adapun prosedur penerbitan izin walet yang pertama berkas permohonan izin disampaikan kepada BPMPT untuk dilakukan pencatatan atau registrasi. Setelah itu berkas diserahkan kepada tim, adapun tim itu yakni, DPU-PR, DLH, Dinkes, Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan Bulungan.

“Tim itu nanti akan melakukan peninjauan lokasi pembangunan, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara, kalau izin itu memenuhi persyaratan, tahan selanjutnya akan diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan izin,” jelasnya.

Menyikapi hal itu, Bupati Bulungan, H. Sudjati mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar mematuhi aturan yang ada, khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha wallet. Apalagi aturan terkait usaha walet itu sudah diatur dalam Perda.

“Perda itukan bukan hanya sekadar dibuat, tentu ada maksud dan tujuan, dan semua lapisan masyarakat harus taat dengan Perda itu,” ujarnya.

Sebenarnya pemerintah itu tidak pernah melarang masyarakat membuat usaha walet, asalkan taat dan harus memiliki izin. Jika izin tidak ada tentu hal itu sudah menyalahi aturan. (*/jai/eza)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*