MANAGED BY:
RABU
22 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 21 Februari 2019 13:59
Metode Sainte Lague di Pemilu 2019

Juknis Kampanye di Media Massa Belum Spesifik

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Ada yang beda dari proses perhitungan kursi suara legislatif 2014 dan legislatif 2019. Sebab, pada 2014 lalu menggunakan perhitungan suara dengan metode kuota hare, sedang 2019 menggunakan metode sainte lague murni.

Kepada Radar Tarakan, Komisioner Sosialisasi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara, Chairullizza, S.Hi, MH mengatakan, bahwa pada metode kuota hare yang digunakan pada tahun 2014 lalu, yaitu dengan mencari bilangan pembagi lebih dulu yakni seluruh suara sah dibagi jumlah kursi.

“Nah, satu kursi itu harganya adalah hasil pembagian itu tadi (suara sah dibagi jumlah kursi). Misalkan total suara sahnya 10 ribu, ternyata yang dicari adalah 10 kursi, berarti 1 kursi adalah 10 ribu dibagi 10, jadinya seribu,” jelasnya.

Dengan demikian, jika menggunakan metode kuota hare, setiap satu parpol akan dilihat jumlah perolehan suaranya. Jika melebihi seribu kursi, maka dipastikan parpol tersebut mendapatkan 1 kursi penuh di legislatif. Nah, jika menurut hitungan ada 1 parpol yang mendapatkan 7 kursi penuh, maka 3 kursi yang lain diambil dari sisa parpol yang paling banyak mendapatkan jumlah suara.

Sementara itu, pada metode sainte lague murni yang digunakan pada pemilu tahun ini, proses pembagian kursinya akan dilakukan dengan pembagian bilangan ganjil seperti 1,3,5 dan seterusnya bilangan ganjil. Pria yang akrab disapa Rully ini menjelaskan bahwa nanti setiap parpol akan dijumlah perolehan suara sahnya yang kemudian dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5 dan seterusnya kemudian diambil hasil pembagian yang paling tinggi hingga terpenuhi 10 kursi legislatif.

“Di antara kolom 1, 3 dan 5 nanti diambil yang paling tinggi, kemudian diurutkan dari yang paling tinggi sampai ke 10 kursi itu,” tuturnya.

Nah, terkait dengan DPR RI, Rully menjelaskan bahwa ada yang dinamakan parliament threshold. Pada pemilu 2014 parliament threshold berjumlah 3,5 persen namun saat ini dinaikkan menjadi 4 persen. Artinya, suara sah nasional parpol jika telah memenuhi ambang batas 4 persen, maka berhak untuk memiliki jatah kursi di DPR RI.

“Yah nanti dilihat apakah secara nasional parpol itu bisa memenuhi ambang batas atau tidak, kalau sudah memenuhi berarti diikuti proses perhitungan perolehan kursi di pusat,” ujarnya.

Terkait parliament threshold, Rully memberikan contoh, misalkan di Kaltara ada sebuah parpol yang pada dasarnya mendapat 1 kursi. Namun pada skala nasional tidak memenuhi ambang batas 4 persen, maka dinyatakan tidak berhak mendapatkan kursi di Senayan.

“Jadi proses perhitungannya nasional, dilihat dulu suara sah nasional. Caranya adalah seluruh parpol ditotal semua suara sahnya kemudian digabungkan secara keseluruhan parpol sah nasional, jadi akan ketahuan jumlah globalnya. Kemudian dikalikan 4 persen. Nanti tinggal dilihat hasil nasional parpol itu sudah memenuhi ambang batas itu, kalau sudah memenuhi berarti dilibatkan dalam proses perhitungan kursi di pusat. Tapi perlu hati-hati, meskipun suara banyak, belum tentu aman di kursi Senayan jika tidak memenuhi ambang batas tadi,” jelasnya.

Peserta Pemilu Wajib Tahu Kampanye di Media Massa

Sementara itu, terkait kampanye di media massa, setiap partai politik (parpol) maupun peserta pemilu yang ingin berkampanye di media massa cetak maupun elektronik, wajib mengetahui aturan jelas yang diberikan KPU RI. Namun hingga kini, aturan tersebut ternyata belum spesifik, sehingga masih membutuhkan waktu untuk mempelajari petunjuk teknis (juknis) dari KPU RI.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan, Teguh Dwi Subagyo mengatakan, bahwa pada prinsipnya kampanye dalam bentuk media massa, cetak dan elektronik hanya memiliki waktu sebanyak 21 hari yang dimulai pada 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019.

Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) disebutkan bahwa selain yang difasilitasi oleh KPU, memungkinkan parpol dan peserta pemilu secara mandiri membuat program iklan kampanye. Pada Selasa lalu, KPU baru mendapatkan surat edaran juknis terkait pelaksanaan kampanye di media massa, ternyata anggaran khusus media massa cetak dan elektronik tersebut itu postingnya di KPU RI dan bukan di KPU kabupaten/kota.

“Berarti peserta pemilu harus menang secara paket daerah dan nasional, berkoordinasi dengan pusat bagaimana pembagian untuk alokasi iklan kampanye,” jelasnya.

Menurut Teguh, hal ini merupakan satu peluang yang perlu ditanggapi, yakni selain yang difasilitasi oleh KPU, setiap parpol maupun peserta pemilu membuat iklan kampanye di luar yang didanakan oleh KPU. Saat ini, Teguh menyatakan bahwa secara teknis pihaknya sedang mempelajari hal tersebut sebab secara kebetulan dalam juknis hanya disebutkan bahwa difasilitasi oleh KPU.

“Teknisnya seperti apa, nanti kami akan berkoordinasi dengan parpol dan peserta pemilu tingkat nasional, khusus DPD RI mungkin KPU tingkat provinsi. Kami tidak bisa banyak menjawab terkait itu, apakah nanti difasilitasi oleh KPU RI itu masing-masing tingkatan parpol pusat, provinsi dan kabupaten kota?,” tuturnya.

“Itu di juknis belum detail dijabarkan, saya pikir nanti akan ada surat edaran. Yang jelas sebelum masuk ke jadwal tahapan waktu kampanye dalam bentuk iklan media cetak dan elektronik, KPU pasti memanggil peserta pemilu dan parpol,” pungkasnya. (*/shy/eza)


BACA JUGA

Rabu, 22 Mei 2019 10:26

Masjid Baburrahim Dibangun 1957

Masjid Baburrahim terletak di Jalan Palem, RT 02,  Kelurahan Lingkas…

Rabu, 22 Mei 2019 10:25

Bangun Keakraban di Lapangan Futsal Barean

Manisnya senyum yang terukir diwajah para anak yatim piatu yang…

Rabu, 22 Mei 2019 10:07

Dituntut 19 Tahun, Hendrik Divonis Cuma 9 Tahun Penjara

TARAKAN – Terdakwa perkara kepemilikan sabu 1 kg yaitu Hendrik,…

Rabu, 22 Mei 2019 10:04

KURANG KERJAAN..!! Telinga Anak Tiga Tahun Disundut Pakai Korek

TARAKAN – Akibat menyulut telinga anak berumur 3 tahun menggunakan…

Rabu, 22 Mei 2019 10:03

Muhammadiyah Beri Sinyal Menuju Pilgub

TARAKAN - Muhammadiyah menginginkan bakal calon gubernur maupun wakil gubernur…

Rabu, 22 Mei 2019 10:03

Positif Narkoba, Surat Kecakapan Dicabut

MENJELANG arus mudik Lebaran tahun ini, Kantor Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas…

Rabu, 22 Mei 2019 10:00

Penumpang Diprediksi Meningkat 4,80 Persen

TARAKAN – Apel Kesiapan Angkutan Laut Lebaran dan Pembukaan Posko…

Selasa, 21 Mei 2019 12:39
Bursa pada Pilkada Kaltara

Undunsyah Cooling Down, Laura Dua Periode

TARAKAN - Bursa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan…

Selasa, 21 Mei 2019 12:36

Dua Pemda WTP Lima Kali

TARAKAN – Pada 2018 lalu, opini wajar tanpa pengecualian (WTP)…

Selasa, 21 Mei 2019 12:33

Masjid Al-Amin Simbol Organisasi Muhammadiyah

Masjid Al-Amin merupakan salah satu masjid terbesar di Jalan Yos…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*