MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 21 Februari 2019 13:38
Satu-satunya di Kaltara, Cegah Aksi Kecurangan Timbangan

Dari Peresmian Gedung Metrologi Legal di Bumi Tenguyun

SARANA PRASARANA: Gedung Metrologi Legal di Kabupaten Bulungan menjadi satu-satunya gedung yang ada di Provinsi Kaltara yang bergerak pada uji tera. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, Kabupaten Bulungan atau dikenal daerah Bumi Tenguyun, diketahui menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang memiliki Gedung UPTD Metrologi Legal. Lalu seperti apakah manfaat adanya gedung nan megah itu. Berikut liputannya.

 

RACHMAD RHOMADHANI

 

RABU (20/2) pagi, sekira pukul 10.00 Wita menjadi momen bersejarah bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Tak lain, ini dikarenakan daerah yang menjadi bagian provinsi termuda di Indonesia ini akhirnya secara resmi memiliki Gedung UPTD Metrologi Legal.

Diketahui, dengan adanya gedung yang berada di jalan menuju Pasar Induk ini menjadi satu-satunya bangunan UPTD Metrologi Legal yang berdiri di Kaltara. Artinya, di empat kabupaten/kota lainnya hingga kini belum memiliki.

Sejarah akan terbentuknya UPTD itu pun bukan tanpa dasar. Berdasarkan informasi yang dihimpun awak redaksi Radar Kaltara, sedikitnya ada tujuh dasar utama yang hingga sejauh ini UPTD Metrologi itu terbentuk.

Di antaranya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Perdagangan (Permedag) Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrologian dan Peraturan Mendag Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal.

Selanjutnya, Peraturan Bersama Mendag dan Kepala BKN Nomor 11/M-DAG/PER/I/2015 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya serta Surat Edaran (SE) Mendagri RI dan Mendag RI Nomor 557/78/SJ dan Nomor 01/M-DAG/ED/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal, yang menjelaskan bahwa diwajibkan sebelum 21 Desember 2018 tiap kabupaten/kota harus mempunyai UPTD Metrologi Legal. Terakhir, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD di Kabupaten Bulungan pada Disperindagkop dan UKM Bulungan.

Akan tetapi, menariknya akan adanya UPTD Metrologi Legal ini sejatinya ada pada sisi manfaatnya yang begitu besar dalam melindungi konsumen. Sebab, konsumen tidak lagi risau akan timbangan-timbangan yang biasa terpampang jelas di setiap pedagang itu tidak jujur. Ya, karena pada timbangan itu nantinya dipastikan aman atau sesuai setelah dilakukan uji tera sebelumnya.

“Dulu Metrologi Legal ini ditangani oleh Provinsi Kaltara. Tapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penuhnya menjadi ke daerah. Dan di Bulungan benar adanya menjadi daerah satu-satunya yang memiliki UPTD Metrologi Legal di Kaltara,’’ ungkap Ajer Supriyono, mengawali bincang-bincang pasca peresmian.

Sementara, terkait ruang lingkung pelayanan UPTD Metrologi Legal sendiri. Yang mana, agar dapat melaksanakan kegiatan kemetrologian, kala itu dinilai langsung oleh Direktorat Metrologi Kemendag RI. Dan, eding-nya memperoleh Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP atau disingkat SKKPTTU UTTP Nomor 87/PKTN/KKPTTU/11/2018. “Nanti ada 15 item yang akan ditangani. Di antaranya mampu menera ulang timbangam milisimal, timbangan sentisimal, timbangan desimal, timbangan meja beranger, dacin dan lain sebagainya,’’ ujar mantan Kepala DKPP Bulungan itu.

Adapun, untuk dana pembangunan UPTD Metrologi Legal, bersumber  dari dana alokasi khusus (DAK) bidang pasar tahun anggaran 2018, dengan biaya sebesar Rp 2.029.870.000. “Kalau untuk peralatan standar kemetrologian ada 41 jenis. Itu menghabiskan anggaran sekitar Rp 600 juta,’’ jelasnya.

Diharapkan, dengan adanya UPTD ini sehingga nantinya dapat dimanfaatkan secara luas. Tak hanya pada masyarakat di Kabupaten Bulungan, melainkan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya juga dapat merasakan manfaatnya. “Ini tak hanya untuk Kabupaten Bulungan. Tapi secara keseluruhan, asal sebelumnya ada MoU dahulu,’’ jelasnya. (***/ash)

 

 


BACA JUGA

Selasa, 18 Juni 2019 12:15

Tidak Direspons, Warga Ancam Golput

TANJUNG SELOR – Warga Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah…

Selasa, 18 Juni 2019 12:11

Gubernur Instruksikan Beri 'Surat Cinta'

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto…

Selasa, 18 Juni 2019 12:10

Kapasitas Hanya Ratusan, Dihuni Ribuan Warga Binaan

TANJUNG SELOR – Sejak Januari, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan sudan…

Selasa, 18 Juni 2019 12:09

Jadikan Valentino Rossi Ikon di Spanduk Imbauan

Siapa yang tak mengenal Valentino Rossi. Ya, nyaris seluruh pecinta…

Selasa, 18 Juni 2019 11:53

KPU Usulkan Rp 35 M untuk Pilbup

TANJUNG SELOR – Menjelang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)…

Senin, 17 Juni 2019 12:21

Pemkab Diminta Aktif Atasi Persoalan BBM

TANJUNG SELOR – Persoalan pengetap di Tanjung Selor seperti tidak…

Senin, 17 Juni 2019 12:19

Arus Balik Berakhir, Pengawasan Tetap Ditingkatkan

TANJUNG SELOR - Meskipun puncak arus balik melalui Pelabuhan Kayan…

Senin, 17 Juni 2019 12:18

Disdikbud Buka Jalur Repatriasi untuk Anak TKI

TANJUNG SELOR - Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun…

Senin, 17 Juni 2019 12:17

Warga Inisiatif Tarik Iuran, Sehari Terkumpul Rp 3,2 Juta

Per 15 Juni lalu, setiap pengendara yang melintas di Jembatan…

Senin, 17 Juni 2019 12:14

Ombudsman Sarankan Pasang CCTV di Taman

TANJUNG SELOR – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*