MANAGED BY:
SABTU
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 14 Februari 2019 10:31
Enam Fraksi Dukung Penerbitan Delapan Raperda
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Nota penjelasan terhadap delapan buah rancangan peraturan daerah (raperda) yang disampaikan oleh Wali Kota Tarakan, pada Senin (11/2) lalu, mendapatkan dukungan dari enam fraksi DPRD Kota Tarakan.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Jamaluddin mengatakan, bahwa 8 raperda tersebut adalah tentang pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, penanggulangan bencana, pencegahan dan penurunan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, izin usaha perikanan dan izin pelabuhan.

Jamaluddin mengungkapkan bahwa terkait pajak dan retribusi daerah yang tidak sesuai UU nomor 28 tahun 2009 dapat dilakukan pemerintah daerah. Maka pemerintah kota diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kegiatan ekonomi, mengurangi beban ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan ketiga atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa dan telekomunikasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang begitu cepat. Untuk itu, menurut PAN, yang disebut menara komunikasi adalah sebuah menara yang dapat menunjang telekomunikasi.

“Sesuai UU nomor 8 tahun 2009 tentang pajak daerah fraksi PAN memberikan aspirasi kepada pemkot dalam peningkatan PAD dari retribusi menara komunikasi yang sesuai dengan aturan yang belaku dan tidak bertentangan dengan UU,” ujarnya.

Sementara itu, terkait retribusi jasa usaha, Jamaluddin mengatakan bahwa sumber kekayaan pemerintah yang paling dominan adalah dari pajak dan retribusi dan yang menjadi objek ialah masyarakat. Sebab itu, kedua hal tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat.

“Regulasi dan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan Kota Tarakan sebagai visi dan misi yang telah dikatakan Wali Kota Tarakan harus diwujudkan,” katanya.

Nah, rancangan perda terkait penanggulangan bencana, secara geografis Tarakan merupakan kawasan rawan bencana baik yang sebabkan alam maupun nonalam. Dalam pelaksanaannya, bencana alam tidak dapat diprediksi kejadiannya, namun kesejahteraan personel merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebab itu penanggulangan bencana harus selaras dengan seluruh masyarakat dari ancaman oleh risiko bencana.

Dalam hal ini Fraksi PAN mendorong semangat gotong royong dalam menghadapi bencana, oleh sebab itu penanggulangan bencana harus memadai dan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Melalui hal tersebut, Fraksi PAN memberikan aspirasi dan setuju terhadap 8 buah raperda yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Tarakan yang kemudian akan diajukan secara bertahap dengan mengacu pada berbagai aspek.

Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Paulus Turu menyatakan bahwa sama seperti PAN, pihaknya pun setuju terhadap 8 buah raperda yang diberikan oleh pemerintah Kota Tarakan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh kalangan.

Fraksi Gerindra, Adnan Hasan Galoeng mengatakan bahwa terhadap 8 buah raperda ialah sebuah upaya untuk mendukung adanya tatanan pemerintah yang berdasarkan visi dan misi demi mencapai tujuan bernegara sehingga upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan pemerintah pusat.

“Usulan raperda yang tertuang dalam nota penjelasan perda Kota Tarakan memang diperlukan untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan, tumpang tindihnya kebijakan pemda yang tidak bertujuan pada pemerintah pusat. Untuk itu, raperda tersebut baik untuk Kota Tarakan ke depan,” tuturnya.

“Kami mengapresiasi upaya pemkot Tarakan untuk mendorong kemajuan daerah yang pro terhadap rakyat, maka kami mendukung usulan raperda ini untuk dibahas lebih lanjut,” sambungnya.

Fraksi PDIP, Edi Patanan mengatakan bahwa pihaknya mendukung atas raperda tentang pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, penanggulangan bencana, pencegahan dan penurunan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, izin usaha perikanan dan izin gangguan.

Fraksi Golkar, Hj. Haryati mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik atas 8 raperda Kota Tarakan, hal tersebut dikarenakan pada dasarnya perda tidak saja untuk menunjang peraturan perundang-undangan, namun juga dalam rangka otonomi daerah.

“Dari hasil pengkajian kami terhadap nota penjelasan Wali Kota Tarakan, maka dengan ini kami menyatakan setuju atas 8 raperda untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Fraksi Hanura, Rusli Jabba menyatakan tentang pedoman izin pelabuhan di daerah, Fraksi Hanura menilai dengan terbitnya Kemendagri nomor 17 tahun 2017 pada dunia usaha sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tarakan. Namun pihaknya mengharapkan agar pemerintah dapat menyiapkan rencana lain atau menyiapkan pos pengganti PAD yang berpotensi hilang. “Pada prinsipnya kami setuju,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tarakan, Sofian Raga mengatakan bahwa dari 8 raperda ada yang sudah dinyatakan tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi yang jika tidak dicabut maka akan bertentangan.

“Tidak bisa diimplementasikan, maka melanggar aturan namanya. Adapula yang perlu diatur sesuai dengan UU yang ada, sekali lagi ini adalah bagaimana semuanya itu di dalam pelayanan, pembangunan semuanya ada aturan hukumnya,” jelasnya singkat. (*/shy/eza)


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 09:44

Ramaikan Pawai Pembangunan

TARAKAN – Pawai pembangunan akan dilaksanakan dalam 31 hari lagi,…

Jumat, 19 Juli 2019 09:42

Tingkatkan Pengawasan dan Ajak Kerja Sama Mitra di Perbatasan

TARAKAN – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berupaya…

Jumat, 19 Juli 2019 09:41

Dulu Sering Disumpahi, Sekarang Tidur Lebih Nyenyak

Said Usman Assegaf telah terbiasa dengan perannya sebelum menjadi direktur…

Jumat, 19 Juli 2019 09:06

Disdikbud Nilai Tarakan Belum Butuh SMA Baru

TARAKAN - Pembentukan 2 SMP baru oleh Dinas Pendidikan dan…

Jumat, 19 Juli 2019 09:05

Nilai Ada Perusahaan Nakal yang ‘Bebas’

TARAKAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalan Himpunan Mahasiswa Islam…

Jumat, 19 Juli 2019 08:40

Harapkan Jalan Semenisasi Dilakukan Peningkatan

TARAKAN - Perlunya peningkatan terhadap jalan semenisasi yang ada di…

Kamis, 18 Juli 2019 10:32

Dikalungkan Bunga Oleh Polisi Cilik

TARAKAN - Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito…

Kamis, 18 Juli 2019 10:31

Minim Akses, Penanganan Lantung Tak Dilakukan

TARAKAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengharapkan adanya penanganan terhadap…

Kamis, 18 Juli 2019 10:30

Tampilkan Seragam Kebanggaan Ekstrakurikuler

TARAKAN – Sudah siapkah Anda dengan pawai pembangunan, yang dilaksanakan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:30

Enam Ekor Ikan Napoleon Gagal Diselundupkan

TARAKAN - Selama Mei hingga Juli tahun ini, Balai Karantina…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*