MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 12 Februari 2019 14:24
Sikap Polisi Paling Dinanti

Mengurai Konflik Pemukat dan Pembudidaya Rumput Laut

Wakil Ketua DPRD Tarakan, Muddain. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Permasalahan pembudidaya rumput laut dengan pemukat masih belum mereda di Pantai Amal, Tarakan Timur. Padahal jelas sekali pemukat rumput laut dilarang untuk beraktivitas pada malam hari, tetapi masih banyak ditemukan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Muddain mengatakan salah satu rekomendasi, tukang pemukat rumput laut tidak diperbolehkan keluar malam hari. Mengatur lebih jauh permasalahan ini justru berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Kalau urusan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Muddain, kemarin (11/2).

Tetapi Pemprov Kaltara telah mendorong pengesahan peraturan daerah mengenai peraturan zonasi pembudidaya rumput laut dengan pemukat rumput laut. Sehingga zonasi inilah yang menjadi acuan untuk mengatur kembali ke depannya agar tidak terjadi konflik.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tarakan Husna Ersant Dirgantara mengatakan untuk permasalahan pemukat rumput laut dan pembudidaya, masih dalam kebijakan dan kewenangan dari Pemprov. Sehingga untuk kebijakannya harus berkoordinasi.

“Karena dalam Undang-Undang 23, jelas, 0-12 mil laut itu adalah kewenangan provinsi. Jadi tidak ada lagi kewenangan kabupaten-kota. Jadi, setiap ada kebijakan harus berhubungan dengan provinsi,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara Amir Bakrie melalui Kepala Seksi Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan pada DKP Kaltara Rukhi Syayahdin mengungkapkan telah dilakukan kesepakatan antara pemukat dan pembudidaya rumput laut untuk menjadi solusi karena diketahui di lapangan telah terjadi gesekan horizontal. Sehingga telah dibuat kesepakatan bersama, di antaranya adalah kesepakatan untuk tidak melakukan kegiatan memukat rumput laut pada malam hari.

Dan jika melanggar, maka akan diberikan sanksi. Apabila tertangkap, maka mesin pemukat akan ditahan di kelurahan selama satu minggu.

“Tetapi sanksi ini seperti tidak ada artinya, karena jika hanya satu minggu maka pemukat bisa mengambil mesin lain. Sehingga permasalahan ini sampai saat ini berlarut-larut,” katanya.

Dikatakannya, kasus ini adalah konflik horizontal antara pemukat dan pembudidaya. Sehingga seharusnya ditangani oleh aparat kepolisian, karena konflik bisa saja mengarah pada pencurian rumput laut. Karena dari pihaknya sendiri, untuk membuktikan kasus pencurian akan sangat sulit karena bukan termasuk ranah pidana.

“Karena kami lebih mengurus kepada nelayan yang tidak memiliki izin, nelayan asing yang masuk ke Kaltara, artinya kegiatan yang berdampak pada substansinya perikanan,” ujarnya.

“Karena hal ini masuk pada pencurian rumput laut, dan sudah menjadi masalah kriminal,” ujarnya.

Konflik ini juga sudah menuju pada pergeseran dan saling mengancam, yang dikhawatirkan takut masuk pada permasalahan fisik. Sehingga saat ini juga sudah ada Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Utara, yang akan mengatur tata ruang.

“Sehingga nantinya akan merujuk ke sana nantinya. Di mana wilayah kawasan bidang rumput laut itu akan ditetapkan. Nanti dari itu akan dibenahi semua masalah perizinannya,” jelasnya.

Karena pada hakikatnya seluruhnya tidak memiliki izin, jadi untuk pemukat juga akan dilakukan pendataan. Karena untuk pemukat, secara teknis tidak ada kejelasannya, tidak ada pemukat rumput laut selain pemukat ikan.

Sehingga nantinya ke depan akan dibuat payung hukum untuk mengatur dan mengatasi masalah konflik ini. Dari kesepakatan itu tidak menimbulkan efek jera, sanksi tidak membuat pemukat kapok dan tetap melakukan pencurian. Sampai saat ini masih banyak yang memukat pada malam hari. Dan itulah ancaman bagi masyarakat pembudidaya rumput laut.

“Kalau hanya ditahan satu minggu mesinnya, setelah diambil kembali pasti kembali lagi. Jadi tidak ada efek jera sama sekali. Sehingga memang perlu adanya payung hukum yang mengaturnya dengan sanksi yang jelas,” jelasnya.

Pihaknya juga mengimbau jika sudah menjadi kesepakatan bersama, sudah seharusnya dipatuhi, apalagi jika bukan yang menjadi miliknya sudah sepantasnya tidak diambil. Kejadian yang menjadi ancaman, tentu harus diselesaikan secepatnya agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar.

 

KONFLIK TERBUKA DI LAUT TIMUR

Radar Tarakan Air pernah mengikuti patroli yang digelar warga bersama DKP Kaltara pada November tahun lalu. Pemukat malam bukan hal baru, tiap malam. Meski telah dibawa ke meja mediasi,. Kesepakatan bak selembar pernyataan yang tak memiliki konsekuensi hukum.

Rabu 7 November 2018 sekira pukul 23.20 WITA, Kamaruddin (59) berdiri dengan terus mengarahkan senter ke sejumlah perahu yang ditambatkan di sebuah tugu, sejenis alat tangkap ikan. Beberapa mesinnya telah dicopot. Ada enam. Kamaruddin menyambut tim lain dari DKP Kaltara malam itu.

Kamaruddin bersama Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) VIII, berpatroli sejak bakda isya. Tak butuh waktu lama menemukan pemukat rumput laut yang beraktivitas di malam hari. “Selalu kami diserahkan ke Pak Lurah, setelahnya dilepas lagi. Turun lagi warga mencari. Ada lagi, begitu terus,” ujar warga RT 13 Pantai Amal itu.

Kesepakatan yang difasilitasi pemerintah pun tak cukup. Kesepakatan hanya ucapan di mulut. Faktanya, masih banyak yang memukat di malam hari. “Setiap kali didapat, cuma bohong saja kalau mengaku masih baru. Perahunya sering kami tangkap, mereka bukan warga asing. Kalau menurut kami, sanksinya harus jelas, denda, misalnya paling sedikit Rp 15 juta,” pinta Kamaruddin keras.

“Kami pembudidaya sering kehilangan tali bettang (media tanam), putus tali fondasi. Di kelompok saya ada sembilan orang, rata-rata pernah mengalami hal yang sama. Kalau putus fondasi, yah rugi, paling sedikit Rp 30 juta, sekitar 200 tali,” urai Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, seharusnya setiap warga di Pantai Amal menghormati kesepakatan yang tidak sekali difasilitasi pemerintah. Kesepakatan itu pula sebagai jaminan, perekonomian utama warga dari rumput laut dapat terus berlanjut.

Lucunya, alasan pemukat tak beraktivitas di siang hari, karena kurang. “Apa bedanya memukat malam dengan siang. Kenapa malam, baru bilang banyak? Ini bukan ikan, (rumput laut) enggak berenang kayak ikan,” tanya Kamaruddin.

Kekhawatiran itu juga menyelimuti Burhanuddin (52). Ia begitu bersemangat ketika diminta ikut bergabung dalam tim patroli malam itu. “Patroli ini sudah beberapa kali kami lakukan. Mau enggak mau, namanya berusaha, artinya kami saling menjaga,” kata dia dalam perjalanan berjam-jam menyusuri area perairan Pantai Amal yang padat dengan budi daya rumput laut.

Sejumlah pemukat yang tertangkap patroli tim dari DKP Kaltara berdalih baru pertama kali memukat di malam hari. “Baru ini,” kata Martan (27) menjawab pertanyaan petugas.

Danposal Pantai Amal Sertu SAA Nikolaus Yohanis G kepada media ini mengaku pihaknya beberapa melakukan kegiatan serupa. Patroli terhadap pemukat malam. Di antara mereka yang tertangkap merupakan wajah lama. “Kami sudah enam kali, dua kali bersama DKP. Dapat pemukat. Banyak yang sudah ditangkap, kembali lagi memukat malam,” katanya.

Kawasan RT 10, RT 12 dan RT 14 yang paling lazim menjadi korban kehilangan budi daya.

Padahal baru beberapa hari sebelumnya, atau tepatnya Kamis 1 November, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengundang unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bersama pemukat rumput laut dan pembudidaya melaksanakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut perlu dicarikan solusi karena diketahui di lapangan telah terjadi gesekan horizontal antara pemukat dan pembudidaya rumput laut. Sehingga dalam pertemuan tersebut Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga menekankan bahwa hal yang efektif terhadap masalah tersebut, yaitu agar semua pihak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya yang disepakati pada 30 Maret 2016 (*/naa/lim)

 


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 14:53

Pikirkan Tujuan Hidup Lebih Dulu

Setiap anak muda dipastikan memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil.…

Senin, 18 Februari 2019 13:25

UMKM Jualan ‘Dalam Kandang’

Kenaikan harga kargo yang mencapai 50-70 persen, berimbas pada masyarakat…

Senin, 18 Februari 2019 13:22

Kapolres: Pengetap Nekat Akan Ditindak Tegas

TARAKAN- Belakangan ini antrean cukup panjang di pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Februari 2019 13:21

Kumpul Terus Voucer, Rebut Hadiahnya!

MINGGU ini, surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan kembali membagikan…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Habis Terbakar, Meniti Usaha dari Nol Lagi

Bertahun-tahun membangun usaha, warung makan milik Rahima habis dalam hitungan…

Senin, 18 Februari 2019 13:02

Satgas Bansos Target Penyaluran Beras Bulog

USAI dibentuk di tingkat Polres, Satuan Petugas (Satgas) Bantuan Sosial…

Senin, 18 Februari 2019 12:59

Retribusi Baliho Berharap dari Pihak Ketiga

TARAKAN– Di musim kampanye Pemilu 2019 ini, ternyata tak memberi…

Senin, 18 Februari 2019 12:57

Ajukan Anggaran Rp 10 M ke Provinsi

TARAKAN - Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang…

Senin, 18 Februari 2019 12:56

Hanya Dimanfaatkan Politikus

TARAKAN - Buruknya kondisi jalan sudah dirasakan warga RT 15…

Senin, 18 Februari 2019 09:19

Pungli PTSL, DPR RI Sebut Ketua RT

TARAKAN – Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*