MANAGED BY:
SABTU
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 12 Februari 2019 14:22
Oknum Kadis Mangkir Dipanggil Bawaslu
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, NUNUKAN – Oknum aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mangkir dari panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan.

Padahal, Bawaslu sudah melayangkan surat pemanggilan untuk yang kedua kalinya. Meski begitu, Bawaslu menegaskan tetap akan melakukan kajian terhadap yang bersangkutan dengan saksi dan barang bukti yang ditemukan.

Itu diungkapkan Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu pada Bawaslu Nunukan Rahman kepada media ini. Menurutnya, bersangkutan belum juga memenuhi panggilan kedua yang sudah dilayangkan.

Panggilan kedua tersebut, merupakan panggilan terakhir yang dilayangkan pihaknya. Tahapan itu tidak akan menghentikan kajian yang dilakukan Bawaslu. Apalagi sudah ada saksi dan barang bukti yang didapat.

Rahman mengatakan, yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan hadir dalam kegiatan kampanye di tempat pendidikan yang diklaim Bawaslu melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h. Temuan itu pun sudah diregister Bawaslu Nunukan Selasa (22/1) lalu, sejak 7 hari diketahui dugaan pelanggaran tersebut.

“Ya, tentunya kegiatan tersebut jelas melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Pasal 280 ayat 1 huruf h yang berbunyi, pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan,” kata Rahman.

Dengan begitu, perlu pihaknya lakukan kajian terhadap dugaan itu juga pemanggilan oknum kadis yang bersangkutan guna melengkapi keperluan dugaan pelanggaran ASN tidak netral. Namun sayang, setelah dua kali dipanggil, ASN yang bersangkutan tidak datang.

Sejauh ini sudah ada 2 ASN yang diproses dari 4 ASN tidak netral yang direkomendasikan Bawaslu sebelumnya ke Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan. Satu ASN, berkasnya hingga kini belum diterima BKPSDM. ASN tersebut, juga diduga oknum kadis yang diduga terindikasi kasus yang sama.

 

KASUS SI MASIH DALAM PEMBAHASAN

Kasus kampanye lewat media sosial yang dilakukan oleh salah satu anggota ASN yang berinisial SI saat ini masih dalam pembahasan pemberian sanksi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

Dalam aksinya, SI ketahuan oleh Bawaslu saat melakukan kampanye lewat akun media sosialnya untuk mengkampanyekan salah satu peserta pemilu di 2019 ini. Nah, karena pada dasarnya setiap ASN dilarang untuk melakukan kampanye atau terlibat dalam pelaksanaan politik, maka perbuatan yang dilakukan SI dianggap sudah melanggar kode etik ASN.

Berdasarkan hasil pertemuan bersama Bawaslu, SI menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat lewat media sosial. Namun, alasan tersebut dianggap tak sejalan dengan hal yang dilakukan SI, sebab jika melakukan pendidikan politik seorang ASN tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan salah satu peserta politik saja.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tarakan Agus Sutanto membenarkan bahwa SI merupakan salah satu staf yang bekerja di Kesbangpol Tarakan. “Iya, SI itu staf kami. Kebetulan dia (SI) punya istri yang jadi caleg,” ungkapnya kepada Radar Tarakan.

Melalui hal tersebut, Agus menyatakan bahwa apa yang dilakukan SI merupakan sebuah kesalahan. Sebab pada dasarnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol tidak pernah tertuju pada salah satu calon saja, melainkan lebih bersifat umum. Itu sebabnya Agus menyerahkan sanksi yang harus diberikan kepada SI oleh BKPP dan Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga.

“Kami tidak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi, ya kami serahkan saja kepada BKPP dan Wali Kota Tarakan,” singkatnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan langsung terkait pelanggaran yang dilakukan SI. Menurut Sofian, pada dasarnya seluruh ASN telah mengetahui dengan jelas apa yang menjadi aturan ASN. Bahkan senantiasa diingatkan melalui instruksi.

“ASN itu tahulah yang mana boleh dan tidak boleh. Gimana mau jagain satu-satu, ada 2 ribu lebih ASN, gimana jagainnya? Kalau melanggar ya ada sanksinya, nanti dilihat saja pasal berapa (sanksi ASN) tentang apa, mana aku hafal,” singkatnya. (raw/*/shy/lim)

 


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 09:22

Ingin Proyek, Ikuti Aturan yang Berlaku

NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura telah menegaskan kepada…

Jumat, 19 Juli 2019 09:18

Berdayakan Masyarakat untuk Keamanan, Poskamling Ditambah

NUNUKAN – Personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105…

Jumat, 19 Juli 2019 09:16

Warga Desa Harus Tanggap Bencana

NUNUKAN – Dalam menghadapi bencana secara sigap yang sewaktu-waktu bisa…

Jumat, 19 Juli 2019 09:14

Kemenhub RI Beri Bantuan Satu Unit Kapal Pelra

NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menerima bantuan satu unit…

Kamis, 18 Juli 2019 10:28

Tiga Tersangka Pengusaha Kayu ‘Dipulangkan’

NUNUKAN – Tiga tersangka pengusaha kayu N (51), RH (56),…

Kamis, 18 Juli 2019 10:15

Nyaris Lolos di Jalur Legal

NUNUKAN - Imigrasi Kelas II Nunukan terpaksa membatalkan rencana keberangkatakan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:14

Kurir Sabu Tujuan Palu Dibekuk

NUNUKAN – Seorang terduga kurir narkotika golongan satu jenis sabu-sabu…

Kamis, 18 Juli 2019 10:13

Tangkapan Barang Bekas Dilimpahkan ke Bea Cukai

NUNUKAN – Barang bekas yang diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia…

Kamis, 18 Juli 2019 10:12

Kades Terduga Pemilik Ijazah Palsu Digugurkan

NUNUKAN - Seorang calon Kepala Desa (Kades) asal Sebatik berinisial…

Rabu, 17 Juli 2019 09:27

Kayunya Diamankan, Warga Protes, KLHK Jangan Tebang Pilih!

NUNUKAN – Puluhan warga mendatangi Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*